Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Manajemen Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemerintah Kota Manado)

Gambar Ilustrasi AI

FORMOSA NEWS - Manado - Pengawasan dan Transparansi Jadi Kunci Sukses Anggaran Kota Manado, Akuntabilitas Formal Dinilai Belum Cukup. Penelitian ini diungkapkan dalam riset Berlianta Br Ginting, Jantje J. Tinangon, dan Wulan D. Kindangen dari Universitas Sam Ratulangi. dalam artikel penelitian yang dipublikasikan pada Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) edisi Vol. 5 No. 5 Tahun 2026 menyoroti bahwa melakukan evaluasi mendalam pada Pemerintah Kota Manado untuk memetakan faktor nyata yang mendorong efisiensi anggaran publik.

Penelitian ini diungkapkan dalam riset Berlianta Br Ginting, Jantje J. Tinangon, dan Wulan D. Kindangen dari Universitas Sam Ratulangi menyoroti bahwa pengawasan aktif dan transparansi publik berdampak langsung pada perbaikan tata kelola dana daerah, sementara prosedur akuntabilitas konvensional sering kali mandek sebagai pemenuhan dokumen di atas kertas tanpa dampak substansial bagi efisiensi anggaran.

Latar Belakang: Menembus Batas Formalitas Tata Kelola Daerah
Pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien merupakan instrumen krusial untuk mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus membentengi birokrasi dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Di Indonesia, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip good governance secara ketat demi menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan masyarakat. Namun, dalam realitas operasional, kerap ditemukan celah yang lebar antara aturan regulasi pusat dan implementasi riil di lapangan. Kasus nyata terlihat pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun Pemerintah Kota Manado sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2023, BPK masih menemukan beberapa kelemahan signifikan. Masalah tersebut meliputi ketidaktertiban dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI), pengelolaan pajak yang belum optimal, penyimpangan peraturan perundang-undangan, serta kinerja Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) yang belum mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Berangkat dari kondisi objektif ini, para peneliti Universitas Sam Ratulangi melakukan evaluasi untuk menguji pengaruh riil dari tiga pilar utama tata kelola: akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan.

Metodologi: Mengukur Kinerja Fiskal Lewat Pendekatan Kuantitatif
Untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, tim peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei langsung pada semester kedua tahun 2025. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada pegawai yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam siklus anggaran daerah.  Studi lapangan ini menyasar tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sentral di Pemerintah Kota Manado, yaitu:

• Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD): Sebagai poros fungsi perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
  
• Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA): Sebagai instansi yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
  
• Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPRIDA): Sebagai lembaga krusial dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran.

Melalui teknik purposive sampling, terpilih 55 responden yang menduduki posisi strategis, mulai dari kepala bidang, kepala sub-bidang, hingga pejabat struktural keuangan dan aset. Responden memberikan penilaian terhadap pernyataan tertutup menggunakan skala Likert berpoin 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Data yang terkumpul kemudian diuji menggunakan analisis regresi linear berganda melalui bantuan program statistik SPSS.

Temuan Utama: Dominasi Mutlak Faktor Pengawasan
Analisis statistik membuktikan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga variabel ini mampu menjelaskan 47,6% variasi dalam model pengelolaan keuangan daerah Kota Manado ($R^2 = 0,476$). Namun, ketika diuji secara parsial (individu), muncul fakta mengejutkan mengenai kinerja masing-masing pilar:

• Pengawasan Menjadi Variabel Paling Dominan: Fungsi kontrol menjadi faktor terkuat yang mendongkrak kualitas pengelolaan anggaran publik. Pengawasan efektif, baik internal oleh Inspektorat maupun eksternal oleh BPK, terbukti secara signifikan positif meningkatkan akurasi belanja daerah ($t\text{-hitung} = 3,599$; $\text{signifikansi} = 0,001 < 0,05$).
• Transparansi Membawa Dampak Positif yang Nyata: Keterbukaan terhadap informasi penganggaran dan realisasi pendapatan daerah terbukti secara signifikan meminimalkan ruang gerak manipulasi fiskal ($t\text{-hitung} = 3,116$; $\text{signifikansi} = 0,003 < 0,05$). Akses informasi yang mudah mempersempit ketimpangan informasi (asymmetric information) antara birokrasi dan publik.
• Akuntabilitas Formalitas Tidak Berpengaruh Signifikan: Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kota Manado ($t\text{-hitung} = 0,708$; $\text{signifikansi} = 0,482 > 0,05$).

Data ini mengindikasikan adanya fenomena di mana mekanisme akuntabilitas yang dijalankan oleh instansi pemerintah cenderung baru bersifat prosedural dan administratif. Birokrasi sering kali hanya fokus pada pemenuhan laporan formal tepat waktu demi menggugurkan kewajiban regulasi, tanpa diimbangi dengan evaluasi kinerja keuangan substantif yang berdampak langsung pada efisiensi layanan publik.

Implikasi dan Dampak Nyata bagi Kebijakan Publik
Temuan ilmiah ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan, kepala daerah, dan auditor negara dalam merancang reformasi birokrasi. Pemerintah daerah tidak boleh lagi terjebak dalam zona nyaman opini audit WTP yang sifatnya administratif, melainkan harus mulai berfokus pada pengawasan berbasis risiko (risk-based audit) dan transparansi digital yang radikal. Untuk mengoptimalkan keuangan publik, Pemerintah Kota Manado perlu memaksimalkan platform digital guna menyajikan data anggaran dan realisasi pajak secara real-time. Langkah transparansi ini akan membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya mendongkrak PAD. Di sisi lain, karena pengawasan terbukti sebagai faktor paling dominan, kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat daerah harus terus diperkuat melalui pelatihan audit investigatif yang mumpuni.

Profil Penulis
Berlianta Br Ginting adalah peneliti bidang akuntansi di Universitas Sam Ratulangi. Fokus keahliannya meliputi akuntansi sektor publik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Jantje J. Tinangon adalah akademisi senior dan dosen di Universitas Sam Ratulangi. Beliau memiliki keahlian mendalam di bidang standar akuntansi, auditing pemerintahan, serta pengembangan kerangka akuntabilitas keuangan publik.
Wulan D. Kindangen adalah staf pengajar dan peneliti di Universitas Sam Ratulangi yang mendedikasikan risetnya pada administrasi publik, efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah, dan metrik evaluasi kinerja instansi daerah.

Sumber Penelitian
Judul Artikel Jurnal: The Influence of Accountability, Transparency, and Oversight on Regional Financial Management (an Empirical Study of The Manado City Government). Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS). Vol. 5, No. 5 2026, Halaman 1299-1318
DOI: https://doi.org/10.55927/fjas.v5i5.61
URL: https://journalfjas.my.id/index.php/fjas