 |
| Illustration by Ai |
Distribusi Tenaga Kesehatan di Baubau Dinilai Belum Merata, Masalah Utama Bukan Kekurangan SDM
Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di puskesmas Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, masih menjadi tantangan serius bagi kualitas layanan kesehatan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Yully Soraya, Syahrir Ramadhan, dan Rahmawati dari Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau pada tahun 2026 menemukan bahwa persoalan utama bukan semata-mata kekurangan tenaga kesehatan, melainkan ketidaksesuaian penempatan tenaga kesehatan antarwilayah. Temuan ini penting karena berpengaruh langsung terhadap akses dan mutu layanan kesehatan primer yang diterima masyarakat.
Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) tersebut menunjukkan bahwa sejumlah puskesmas di pusat kota mengalami kelebihan tenaga pada kategori tertentu, sementara puskesmas di wilayah pinggiran justru kekurangan tenaga kesehatan strategis. Kondisi ini menyebabkan beban kerja tidak merata dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan dasar.
Di Indonesia, puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai serta distribusi yang seimbang. Namun, fenomena konsentrasi tenaga kesehatan di wilayah perkotaan masih menjadi masalah yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Baubau.
Menurut para peneliti, distribusi sumber daya manusia kesehatan tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan administratif. Penempatan tenaga kesehatan merupakan bagian dari kebijakan publik yang menentukan efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat daerah.
Menelusuri Akar Masalah Distribusi Tenaga Kesehatan
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan publik berdasarkan model yang dikembangkan oleh ahli kebijakan William N. Dunn. Data diperoleh melalui dokumen resmi pemerintah, data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), laporan kesehatan daerah, serta berbagai referensi ilmiah yang relevan.
Peneliti menganalisis masalah melalui empat tahapan, yaitu:
- Mengidentifikasi gejala masalah di lapangan.
- Mengukur kesenjangan kebutuhan tenaga kesehatan.
- Menentukan akar penyebab utama masalah.
- Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.
Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar menyasar sumber persoalan yang sebenarnya, bukan hanya gejala yang tampak di permukaan.
Puskesmas Kota dan Pinggiran Mengalami Kondisi Berbeda
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara puskesmas yang berada di pusat kota dan wilayah pinggiran.
Di beberapa puskesmas perkotaan seperti Wolio dan Betoambari, jumlah kunjungan pasien sangat tinggi. Seorang dokter dapat melayani antara 50 hingga 70 pasien per hari. Namun, jumlah tenaga administrasi dan pendukung pelayanan masih terbatas sehingga antrean pasien menjadi panjang.
Sebaliknya, di puskesmas wilayah pinggiran seperti Sorawolio, Lakologou, dan Lea-Lea ditemukan kondisi berbeda. Beberapa jenis tenaga kesehatan justru berlebih dibanding kebutuhan pelayanan yang ada. Pada saat yang sama, tenaga kesehatan strategis seperti dokter gigi, tenaga sanitasi lingkungan, dan tenaga gizi masih sangat kurang.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masalah utama bukan kekurangan tenaga kesehatan secara keseluruhan, melainkan distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Kota Baubau Masih Kekurangan 19 Tenaga Kesehatan
Analisis data menunjukkan Kota Baubau masih mengalami kekurangan setidaknya 19 tenaga kesehatan untuk mencapai standar ideal pelayanan.
Kekurangan terbesar ditemukan pada:
- Tenaga sanitasi lingkungan (sanitarian)
- Tenaga gizi
- Dokter gigi
Dalam beberapa kasus, seorang tenaga sanitarian harus menangani dua wilayah kerja puskesmas sekaligus. Akibatnya, program kesehatan lingkungan dan kegiatan promotif-preventif tidak dapat berjalan optimal di seluruh wilayah pelayanan.
Sementara itu, beberapa puskesmas justru memiliki jumlah bidan yang relatif berlebih dibandingkan kebutuhan pelayanan yang tersedia.
Menurut penelitian ini, ketidakseimbangan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dengan kondisi nyata pelayanan masyarakat.
Mutasi Pegawai Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab
Penelitian juga menemukan bahwa pola mutasi atau perpindahan pegawai menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketimpangan distribusi tenaga kesehatan.
Data mutasi selama tiga tahun terakhir menunjukkan sekitar 65 persen usulan perpindahan pegawai didasarkan pada alasan domisili dan keluarga. Akibatnya, banyak tenaga kesehatan memilih bertugas lebih dekat ke pusat kota dibandingkan daerah pinggiran.
Kondisi ini menciptakan fenomena yang oleh peneliti disebut sebagai urban bias, yaitu kecenderungan konsentrasi tenaga kesehatan di wilayah yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan akses yang lebih mudah.
Menurut Yully Soraya dan tim peneliti dari Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, kebijakan penempatan tenaga kesehatan saat ini masih terlalu administratif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan beban kerja riil di masing-masing puskesmas.
"Masalah utama yang ditemukan bukan sekadar kekurangan tenaga kesehatan, tetapi ketidaksesuaian distribusi atau distribution mismatch," tulis para peneliti dalam kesimpulan penelitian mereka.
Sistem Penempatan Dinilai Belum Berbasis Kebutuhan Nyata
Temuan penting lainnya adalah penggunaan standar penempatan tenaga kesehatan yang masih mengacu pada rasio penduduk dan formasi pegawai secara administratif.
Padahal kebutuhan layanan kesehatan di setiap wilayah dapat berubah secara dinamis sesuai jumlah pasien, karakteristik wilayah, dan jenis pelayanan yang diberikan.
Penelitian menemukan bahwa aplikasi SISDMK yang tersedia saat ini lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi, belum menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan terkait mutasi dan redistribusi tenaga kesehatan.
Akibatnya, terdapat puskesmas yang secara administrasi dianggap memiliki jumlah tenaga yang cukup, tetapi secara fungsional tetap mengalami kekurangan karena tingginya beban pelayanan.
Perlu Kebijakan Distribusi yang Lebih Adaptif
Berdasarkan hasil analisis, para peneliti merekomendasikan perubahan pendekatan dalam kebijakan distribusi tenaga kesehatan di Kota Baubau.
Beberapa rekomendasi utama meliputi:
- Penyusunan sistem distribusi berbasis beban kerja nyata.
- Penguatan regulasi daerah terkait redistribusi tenaga kesehatan.
- Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan beban kerja tinggi atau daerah pinggiran.
- Pemanfaatan data digital secara real-time untuk memantau kebutuhan tenaga kesehatan.
- Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut peneliti, tanpa perbaikan sistem distribusi, penambahan jumlah tenaga kesehatan baru belum tentu mampu menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan yang terjadi saat ini.
Dampak bagi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemerataan layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada jumlah tenaga kesehatan yang tersedia, tetapi juga pada ketepatan penempatan mereka.
Distribusi yang lebih adil berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan layanan antara wilayah perkotaan dan pinggiran.
Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan kesehatan yang lebih berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
0 Komentar