 |
| Illustration By Ai |
Perpustakaan Digital Taliabu Terkendala Infrastruktur, Anggaran, dan Literasi Digital Masyarakat
FORMOSA NEWS – Inovasi layanan perpustakaan digital berbasis inklusi sosial di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, masih menghadapi berbagai hambatan yang membuat manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Temuan ini diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Evi Sunarnas, Andi Tenri, dan Rahmawati dari Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau dan dipublikasikan dalam Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Volume 6 Nomor 5 Tahun 2026.
Penelitian tersebut menyoroti bagaimana transformasi layanan perpustakaan menuju sistem e-library di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal masih menghadapi tantangan besar. Padahal, perpustakaan digital diharapkan menjadi sarana pemerataan akses pengetahuan yang mampu menjangkau masyarakat tanpa dibatasi jarak geografis. Namun di Pulau Taliabu, berbagai kendala sosial, finansial, dan teknis membuat inovasi tersebut belum mampu mencapai tujuan inklusi sosial secara maksimal.
Digitalisasi Perpustakaan Belum Sepenuhnya Menjawab Tantangan Daerah Kepulauan
Di era transformasi digital, literasi tidak lagi sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengakses, dan memanfaatkan informasi melalui teknologi digital. Perpustakaan daerah kini dituntut menjadi pusat pembelajaran berbasis teknologi yang mampu melayani masyarakat secara lebih luas.
Namun kondisi geografis Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri. Keterbatasan jaringan internet, akses listrik, serta kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi menjadi hambatan utama dalam pengembangan layanan perpustakaan digital.
Para peneliti menjelaskan bahwa inovasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan platform teknologi. Keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh kesiapan masyarakat, dukungan pemerintah, ketersediaan infrastruktur, dan kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya.
Penelitian Menggunakan Pendekatan Studi Kasus Kualitatif
Untuk memahami persoalan secara mendalam, tim peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi layanan perpustakaan, wawancara dengan kepala dinas, staf perpustakaan, dan masyarakat, serta analisis dokumen perencanaan dan inovasi daerah.
Metode ini memungkinkan peneliti melihat secara langsung bagaimana inovasi e-library dijalankan serta hambatan yang muncul dalam implementasinya di lapangan.
Tiga Hambatan Utama E-Library di Taliabu
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi perpustakaan digital berbasis inklusi sosial di Kabupaten Pulau Taliabu terhambat oleh tiga faktor utama.
1. Hambatan Sosial
Masyarakat masih memiliki keterikatan kuat dengan pola literasi konvensional dan interaksi tatap muka. Banyak warga belum terbiasa memanfaatkan layanan digital sebagai sumber informasi utama. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya keterampilan digital dan adanya resistensi terhadap perubahan teknologi.
Penelitian menemukan bahwa sebagian masyarakat masih menempatkan diri sebagai penerima layanan pasif yang menunggu arahan pemerintah, bukan sebagai pengguna aktif yang berinisiatif memanfaatkan fasilitas digital yang tersedia. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam penggunaan e-library masih relatif rendah.
2. Hambatan Finansial
Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan layanan perpustakaan digital. Biaya pemeliharaan sistem, pengadaan koleksi digital terbaru, dan pengembangan teknologi membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Penelitian mencatat bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Pulau Taliabu masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah yang relatif rendah membuat ruang fiskal untuk mendukung inovasi digital menjadi terbatas. Bahkan penyesuaian anggaran daerah turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengembangkan layanan nonfisik seperti perpustakaan digital.
3. Hambatan Teknis
Faktor teknis menjadi hambatan yang paling nyata di wilayah kepulauan. Stabilitas jaringan internet dan pasokan listrik yang belum merata membuat akses terhadap layanan digital sering terganggu. Selain itu, kompetensi teknologi informasi di kalangan pengelola perpustakaan masih perlu ditingkatkan.
Peneliti juga menemukan bahwa desain teknologi yang digunakan sering kali kurang sesuai dengan kondisi geografis daerah kepulauan. Platform digital yang bergantung penuh pada internet berkecepatan tinggi menjadi sulit diakses oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Kolaborasi Menjadi Kunci Solusi
Menurut para peneliti, pengembangan perpustakaan digital di daerah kepulauan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, dunia usaha, dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat harus menjadi prioritas agar warga tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
Peneliti juga merekomendasikan penggunaan solusi teknologi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah kepulauan, seperti perpustakaan digital berbasis jaringan lokal atau sistem yang tetap dapat diakses secara offline ketika koneksi internet terbatas.
Dampak bagi Kebijakan Publik
Temuan ini memberikan gambaran penting bagi pemerintah pusat maupun daerah bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat teknologi. Infrastruktur pendukung, pendanaan berkelanjutan, dan kesiapan masyarakat harus berjalan secara bersamaan agar inovasi benar-benar menghasilkan dampak sosial yang nyata.
Bagi wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), model pengembangan perpustakaan digital yang adaptif terhadap kondisi lokal menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan informasi dan memperluas akses pendidikan masyarakat.
0 Komentar