Perspektif Kapasitas Kelembagaan dalam Mengevaluasi Pelaksanaan KKPD untuk Menghadapi Tantangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur di Kabupaten Banyuasin

Gambar Ilustrasi AI

FORMOSA NEWS - Sumatera Selatan - Digitalisasi Keuangan di Banyuasin: Kartu Kredit Pemerintah Daerah Hadapi Tantangan SDM dan Infrastruktur. Penelitian yang dilakukan oleh Masyairoh, Lisdiana, dan Deby Chintia Hestiriniah dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka dalam artikel penelitian yang dipublikasikan pada Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) edisi Vol. 5 No. 4 Tahun 2026 menyoroti bahwa Sistem pembayaran non-tunai ini berhasil meningkatkan transparansi, memangkas birokrasi yang rumit, serta mempercepat proses administrasi keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Masyairoh, Lisdiana, dan Deby Chintia Hestiriniah dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka menyoroti bahwa bagaimana sebuah daerah beradaptasi dengan era digitalisasi, sekaligus memetakan kendala mendasar yang sering luput dari perhatian publik.

Memotong Celah Korupsi Melalui Transparansi Digital

Modernisasi administrasi publik melalui digitalisasi transaksi finansial kini menjadi agenda strategis Pemerintah Indonesia. Langkah ini diambil demi meminimalkan praktik-praktik anggaran yang tidak transparan sekaligus mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Kabupaten Banyuasin, hadirnya KKPD diproyeksikan menjadi solusi nyata untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). Sebelum sistem ini diterapkan, mekanisme transaksi konvensional menggunakan uang tunai dinilai rentan terhadap kesalahan administrasi hingga potensi penyimpangan anggaran. Dengan KKPD, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah langsung terekam secara otomatis dalam sistem perbankan. Jejak digital inilah yang menutup ruang bagi manipulasi data finansial, sehingga proses audit baik internal maupun eksternal menjadi jauh lebih mudah dan akurat.

Metodologi Penelitian: Memotret Realitas di Lapangan
Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif, tim peneliti STISIPOL Candradimuka menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui tiga teknik utama:

• Wawancara Mendalam: Peneliti menggali informasi langsung dari para aparatur pemerintah daerah dan manajer keuangan yang menjadi pelaksana kebijakan KKPD di lapangan.
  
• Observasi Langsung: Tim memantau jalannya proses transaksi dan kendala teknis yang terjadi saat sistem digunakan.
  
• Dokumentasi: Pengumpulan data diperkuat dengan memeriksa catatan resmi dan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.
  

Informant dalam penelitian ini dipilih secara purposif untuk menjamin akurasi data. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara berulang melalui tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil riset.

Temuan Utama: Efisiensi Meningkat, Kompetensi Menghambat
Terdapat beberapa temuan kunci yang menjadi sorotan utama dalam evaluasi ini:

• Sistem Lebih Cepat dan Terkontrol: KKPD berhasil memangkas tahapan birokrasi manual, mempercepat proses pembayaran kegiatan, dan meminimalkan keterlambatan pencairan anggaran.
  
• Kesenjangan Kompetensi SDM: Banyak aparatur pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan mekanisme teknis penggunaan KKPD. Keterbatasan pelatihan teknis dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi pemicu utama masalah ini.
  
• Infrastruktur Teknologi Belum Merata: Di beberapa wilayah Kabupaten Banyuasin, akses jaringan internet yang tidak stabil masih menjadi penghambat utama kelancaran transaksi digital. Selain itu, sistem aplikasi keuangan yang digunakan belum terintegrasi secara utuh.
  
• Kembali ke Metode Konvensional: Akibat gagap teknologi atau merasa kesulitan dalam situasi mendesak, sebagian aparatur memilih kembali menggunakan metode tunai konvensional yang dianggap lebih praktis.
  
• Koordinasi Antar-Lembaga Lemah: Belum adanya sinkronisasi yang kuat antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memicu perbedaan interpretasi aturan dan praktik di lapangan.
  

Implikasi Kebijakan: Langkah Strategis Menuju Keberlanjutan
Hasil evaluasi ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan berbasis teknologi tidak hanya bergantung pada regulasi di atas kertas, melainkan pada kesiapan kapasitas kelembagaannya. Kesenjangan kapasitas ini harus segera diatasi agar potensi besar KKPD dalam mewujudkan transparansi anggaran tidak mubazir.
Rekomendasi konkret yang ditawarkan meliputi:

• Menyelenggarakan pelatihan teknis yang terstruktur, pendampingan intensif, serta sosialisasi berkala bagi seluruh aparatur pengelola keuangan.
  
• Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur teknologi, khususnya memperkuat stabilitas jaringan internet hingga ke wilayah pelosok.
  
• Mempercepat integrasi sistem aplikasi informasi keuangan daerah guna mempermudah pengoperasian.
  
• Memperkuat koordinasi dan menyusun panduan operasional (petunjuk teknis) yang lebih jelas demi menyamakan persepsi di seluruh instansi.

Profil Peneliti
Masyairoh, S.Sos., M.Si. dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) merupakan dosen dan peneliti yang aktif mengkaji bidang Administrasi Publik, kebijakan publik, dan manajemen keuangan daerah.
Lisdiana dan Deby Chintia Hestiriniah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) adalah anggota tim peneliti yang memiliki fokus keahlian pada penguatan kapasitas kelembagaan, birokrasi pemerintahan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sumber Penelitian
Masyairoh, Lisdiana, Deby Chintia Hestiriniah (2026), Institutional Capacity Perspective in Evaluating the Implementation of KKPD to Face Human Resources and Infrastructure Challenges in Banyuasin Regency, Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS), Vol. 5, No. 4, Tahun 2026, Hal. 1087-1096
DOI: https://doi.org/10.55927/fjas.v5i4.51
URL: https://journalfjas.my.id/index.php/fjas