Lahan gambut tropis Indonesia menjadi pusat perdebatan global terkait keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Dalam artikel ilmiah terbaru, Loso Judijanto dari IPOSS Jakarta mengulas secara komprehensif bagaimana tata kelola hidrologi—khususnya pengaturan tinggi muka air tanah—menjadi faktor penentu utama dampak lingkungan dan masa depan sosial-ekonomi industri ini. Studi ini dipublikasikan pada 2026 di International Journal of Global Sustainable Research dan menyoroti bahwa keberlanjutan sawit di lahan gambut tidak bisa dinilai secara hitam-putih, melainkan sebagai serangkaian trade-off yang harus dikelola secara cermat.
Latar Belakang: Antara Ekonomi dan Lingkungan
Indonesia memiliki salah satu cadangan karbon terbesar di dunia dalam bentuk gambut. Namun, ketika lahan ini dikeringkan untuk perkebunan sawit, stabilitas ekologisnya terganggu. Drainase menyebabkan gambut mengering, mempercepat dekomposisi, meningkatkan emisi gas rumah kaca, serta memperbesar risiko kebakaran.
Di sisi lain, kelapa sawit adalah komoditas strategis bagi ekonomi nasional dan penghidupan jutaan petani. Karena itu, perdebatan tidak hanya berkutat pada isu lingkungan, tetapi juga menyangkut pembangunan, perdagangan global, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Metodologi: Menyaring Bukti Ilmiah Terbaru
Judijanto menggunakan pendekatan qualitative literature review dengan fokus pada studi ilmiah pasca-2020. Ia mengkaji berbagai penelitian terkait emisi karbon, kebakaran gambut, penurunan permukaan tanah (subsidence), serta kebijakan dan standar keberlanjutan seperti ISPO dan RSPO.
Alih-alih menghitung angka baru, studi ini mengintegrasikan berbagai temuan untuk memahami mengapa hasil penelitian sering berbeda dan faktor apa yang paling menentukan keberlanjutan di lapangan.
Temuan Utama: Air Adalah Kunci
Salah satu kesimpulan paling konsisten adalah bahwa tinggi muka air tanah (water table) menjadi “poros utama” yang menghubungkan berbagai dampak lingkungan:
- Emisi karbon meningkat ketika gambut mengering akibat drainase
- Risiko kebakaran naik saat kondisi gambut menjadi kering dan mudah terbakar
- Penurunan tanah (subsidence) terjadi lebih cepat pada lahan yang terus dikeringkan
Sebaliknya, upaya pembasahan kembali (rewetting) seperti penutupan kanal terbukti mampu:
- Menurunkan emisi CO₂
- Mengurangi risiko kebakaran
- Memperlambat penurunan permukaan tanah
Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi lokal dan tata kelola yang berkelanjutan.
Emisi: Tinggi di Awal, Bertahan Lama
Penelitian ini juga menegaskan bahwa dampak iklim terbesar terjadi pada fase awal konversi hutan gambut menjadi perkebunan sawit. Pada tahap ini, emisi gas rumah kaca—termasuk CO₂ dan N₂O—melonjak tinggi.
Bahkan setelah kebun sawit matang, banyak studi menunjukkan bahwa kehilangan karbon tetap berlanjut sepanjang siklus produksi. Artinya, dampak lingkungan tidak berhenti setelah pembukaan lahan, tetapi berlangsung dalam jangka panjang.
Risiko Kebakaran dan Bencana “Lambat”
Kebakaran gambut bukan hanya akibat cuaca kering, tetapi juga hasil dari tata kelola air yang buruk. Kanal drainase yang tidak terkontrol dapat mengeringkan area luas dan meningkatkan kerentanan terhadap api.
Selain itu, penurunan tanah menjadi ancaman jangka panjang. Dalam beberapa dekade, lahan gambut yang terus turun dapat mengalami banjir permanen, merusak infrastruktur, dan mengancam keberlanjutan ekonomi wilayah tersebut.
Tantangan Sosial: Petani dan Realitas Lapangan
Meskipun rewetting menjanjikan manfaat lingkungan, implementasinya tidak selalu mudah. Studi menunjukkan bahwa petani kecil sering menghadapi dilema: menjaga lahan tetap basah dapat mengurangi produktivitas atau mengubah jenis tanaman yang bisa ditanam.
Judijanto menekankan bahwa solusi teknis harus disertai pendekatan sosial. Program restorasi perlu mempertimbangkan mata pencaharian masyarakat, termasuk alternatif ekonomi yang layak.
Implikasi Kebijakan: Bukan Sekadar Standar
Penelitian ini mengkritik pendekatan yang hanya mengandalkan sertifikasi seperti ISPO atau RSPO. Menurut Judijanto, standar tersebut penting, tetapi tidak cukup jika tidak diiringi koordinasi lintas wilayah.
“Pengelolaan air di lahan gambut tidak mengenal batas administratif. Satu kanal dapat memengaruhi banyak pihak,” tulis Judijanto dari IPOSS Jakarta.
Karena itu, kebijakan perlu berfokus pada:
- Larangan konversi baru di lahan gambut
- Koordinasi pengelolaan air pada skala lanskap
- Sistem monitoring berbasis teknologi (sensor dan satelit)
- Pendekatan berbasis risiko, bukan label “berkelanjutan” semata
Arah Masa Depan: Perbaikan, Bukan Ekspansi
Alih-alih memperluas perkebunan ke lahan gambut baru, studi ini merekomendasikan fokus pada peningkatan praktik di lahan yang sudah ada. Strategi ini mencakup:
- Intensifikasi produksi tanpa ekspansi
- Pengelolaan air yang lebih baik
- Restorasi bertahap yang realistis
- Integrasi kebijakan lingkungan dan ekonomi
Pendekatan ini dinilai lebih realistis dan berdampak besar dalam menekan emisi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Profil Penulis
Loso Judijanto adalah peneliti yang berafiliasi dengan IPOSS Jakarta. Ia memiliki keahlian dalam isu keberlanjutan, tata kelola lingkungan, dan ekonomi politik sumber daya alam, khususnya dalam konteks industri kelapa sawit dan lahan gambut di Indonesia.
Sumber Penelitian
Judijanto, Loso. (2026). Peatlands, Oil Palm, and Sustainability in Indonesia: A Review of Hydrological Governance, Environmental Trade-offs, and Socioeconomic Futures. International Journal of Global Sustainable Research (IJGSR), Vol. 4 No. 4, hlm. 379–402.
0 Komentar