Riset yang dilakukan pada 143 pelaku UMKM di Provinsi Lampung ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah—mulai dari bantuan modal, pelatihan usaha, hingga fasilitasi pasar—memang berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha. Namun, pengaruh terbesar justru terjadi ketika kebijakan tersebut berhasil meningkatkan performa bisnis UMKM, seperti produktivitas, profitabilitas, efisiensi, dan inovasi.
Temuan ini penting karena selama ini banyak program bantuan UMKM berfokus pada penyaluran dukungan langsung, tetapi belum cukup memastikan apakah bantuan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas usaha.
UMKM Menjadi Tulang Punggung Ekonomi, tetapi Masih Rentan
UMKM memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Meski demikian, banyak UMKM masih menghadapi berbagai kendala mendasar seperti keterbatasan modal, rendahnya adopsi teknologi, lemahnya manajemen usaha, dan sulitnya akses pasar.
Kondisi ini membuat banyak UMKM rentan terhadap perubahan ekonomi dan sulit bertahan dalam jangka panjang. Pemerintah selama ini telah menyediakan berbagai bentuk dukungan, termasuk kredit usaha rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, serta program pendampingan usaha. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih bervariasi.
Menurut tim peneliti, masalah utamanya terletak pada kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan dukungan tersebut menjadi peningkatan kinerja usaha yang nyata.
“Kebijakan pemerintah hanya akan berdampak pada keberlanjutan apabila UMKM mampu mengubah dukungan eksternal menjadi peningkatan kinerja internal,” tulis para peneliti.
Survei terhadap Pelaku UMKM di Lampung
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 143 pemilik dan pengelola UMKM di Lampung. Responden dipilih dari berbagai sektor, terutama agribisnis, pengolahan makanan, dan industri kreatif.
Para peneliti menilai tiga aspek utama:
- Kebijakan pemerintah, meliputi regulasi, bantuan keuangan, pelatihan, dan fasilitasi pasar.
- Kinerja usaha, seperti laba, pertumbuhan penjualan, efisiensi, produktivitas, dan inovasi.
- Keberlanjutan UMKM, yang mencakup keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Data kemudian dianalisis menggunakan metode PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Modeling) untuk melihat hubungan langsung dan tidak langsung antarvariabel.
Kinerja Usaha Punya Pengaruh Terbesar
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh kuat terhadap kinerja usaha UMKM, dengan koefisien pengaruh sebesar 0,684. Artinya, semakin baik dukungan pemerintah, semakin tinggi pula performa usaha yang dicapai.
Namun, ketika melihat pengaruh langsung kebijakan terhadap keberlanjutan UMKM, nilainya hanya 0,274, jauh lebih kecil dibanding pengaruh kinerja usaha terhadap keberlanjutan yang mencapai 0,656.
Temuan ini menegaskan bahwa kinerja usaha adalah jembatan utama antara kebijakan pemerintah dan keberlanjutan UMKM.
Dengan kata lain, bantuan modal atau pelatihan dari pemerintah tidak otomatis membuat UMKM berkelanjutan. Program tersebut baru efektif jika mampu meningkatkan performa bisnis secara nyata.
Bantuan Pemerintah Harus Berorientasi Kapasitas
Penelitian ini juga menyoroti bahwa banyak kebijakan UMKM masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya fokus pada penguatan kapasitas bisnis.
Misalnya, pelatihan sering diberikan tanpa pendampingan lanjutan, bantuan modal disalurkan tanpa peningkatan kemampuan manajerial, dan akses pasar dibuka tanpa kesiapan produksi yang memadai.
Akibatnya, banyak UMKM menerima dukungan, tetapi tidak mampu mengubahnya menjadi pertumbuhan usaha yang stabil.
Karena itu, peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengubah strategi dari sekadar pemberian bantuan menjadi intervensi berbasis kapasitas, seperti:
- pendampingan usaha berkelanjutan,
- pelatihan berbasis kebutuhan sektor,
- transformasi digital UMKM,
- penguatan manajemen bisnis,
- perluasan akses pasar yang terukur.
Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mendorong daya tahan usaha dalam jangka panjang.
Relevan untuk Daerah Berkembang
Temuan ini sangat relevan bagi daerah berkembang seperti Lampung, di mana UMKM menjadi penopang ekonomi daerah tetapi masih menghadapi banyak keterbatasan.
Di wilayah nonperkotaan, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya akses pembiayaan membuat UMKM membutuhkan kebijakan yang lebih terarah.
Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan UMKM tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi dari seberapa jauh bantuan itu meningkatkan performa usaha pelaku UMKM.
Jika kinerja usaha meningkat, maka UMKM lebih mampu bertahan, tumbuh, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi pada ekonomi lokal.
Profil Penulis
Warsiyah, penulis utama penelitian ini, adalah akademisi dari Asia e University, yang meneliti bidang keberlanjutan UMKM, kebijakan publik, dan pengembangan usaha kecil.
Penelitian ini juga melibatkan:
- Prof. Juhari Aly – Asia e University
- Prof. Tulus Suryanto – UIN Raden Intan Lampung
- Dr. Zulkarnain Kedah – Asia e University
Kolaborasi ini memperkuat kajian mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dapat dioptimalkan untuk mendukung ketahanan UMKM di negara berkembang.
Sumber Penelitian
Warsiyah, Juhari Aly, Tulus Suryanto, & Zulkarnain Kedah. (2026).
Government Policy and SME Sustainability: Unveiling the Mediating Role of Firm Performance in Emerging Economies.
International Journal of Economic, Finance and Business Statistics (IJEFBS), Vol. 4 No. 1, 45–64.
DOI: https://doi.org/10.59890/ijefbs.v4i1.367
URL: https://dmimultitechpublisher.my.id/index.php/ijefbs
0 Komentar