Legazpi — Penelitian yang dilakukan Ismael L. Balete Jr. dan Jose Kristoffer A. Camba dari University of Santo Tomas pada 2026 menunjukkan bahwa kesiapsiagaan Kantor Penanggulangan Risiko Bencana Daerah tingkat kota atau Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) berada pada kategori sangat baik dalam menghadapi keadaan darurat. Namun, keterbatasan jumlah personel, kekurangan keterampilan teknis khusus, serta minimnya peralatan penyelamatan modern masih menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi.
Studi yang dipublikasikan dalam East Asian Journal of Multidisciplinary Research tersebut menilai kesiapan operasional MDRRMO berdasarkan empat pilar utama manajemen risiko bencana, yaitu pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, respons, serta rehabilitasi dan pemulihan. Hasil penelitian ini penting karena pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam menghadapi bencana, terutama di negara rawan bencana seperti Filipina.
Perubahan iklim global meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem dan memperbesar risiko bencana di tingkat lokal. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah memiliki sistem kesiapsiagaan yang kuat, terstruktur, dan responsif. Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga ahli, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang kesiapan lembaga penanggulangan bencana di tingkat municipal serta tantangan nyata yang mereka hadapi di lapangan.
Penelitian menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif dengan melibatkan 40 personel MDRRMO yang terdiri dari staf operasional, relawan, pengemudi ambulans, petugas logistik, dan pimpinan unit. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis standar nasional penanggulangan bencana serta diskusi kelompok terarah yang menggali pengalaman langsung petugas saat menghadapi situasi darurat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai kesiapan kelembagaan sekaligus memahami kendala operasional secara lebih mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pilar pencegahan dan mitigasi, tingkat kesiapsiagaan mencapai kategori sangat baik dengan skor sekitar 89,8 persen. Pemerintah daerah telah memiliki peta risiko bencana, sistem perencanaan yang terintegrasi, alokasi anggaran mitigasi, serta kebijakan lingkungan yang mendukung pengurangan risiko bencana. Infrastruktur publik juga dinilai telah memenuhi standar keselamatan melalui inspeksi rutin dan pemeliharaan berkala.
Namun aspek pembiayaan risiko masih menjadi titik lemah. Kerja sama dengan lembaga keuangan untuk penyediaan pinjaman darurat bagi masyarakat terdampak baru mencapai sekitar 13 persen. Selain itu, perlindungan asuransi terhadap fasilitas dan peralatan kebencanaan masih terbatas sekitar 50 persen. Sistem peringatan dini untuk bahaya tertentu juga belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah.
Pada pilar kesiapsiagaan organisasi, MDRRMO memperoleh nilai 88,96 persen yang juga masuk kategori sangat baik. Struktur kelembagaan dinilai telah berjalan efektif dengan keberadaan rencana kontinjensi, pusat operasi siaga 24 jam, stok logistik darurat, serta keterlibatan organisasi masyarakat dan sektor swasta dalam kegiatan pelatihan kebencanaan.
Meski demikian, penelitian menemukan kekurangan pada keterampilan penyelamatan khusus seperti evakuasi struktur runtuh dan penyelamatan di daerah pegunungan yang masing-masing hanya mencapai tingkat kesiapan sekitar 20 persen. Kapasitas penyelamatan di perairan deras serta sistem kesiapsiagaan berbasis keluarga dan komunitas juga masih perlu diperkuat.
Pada pilar respons darurat, MDRRMO memperoleh nilai sempurna 100 persen. Seluruh indikator kesiapan terpenuhi, termasuk keberadaan prosedur operasi standar, sistem pelaporan real time, kesiapan pusat evakuasi, koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan penilaian kerusakan cepat dalam waktu 72 jam setelah bencana. Temuan ini menunjukkan kemampuan respons cepat pemerintah daerah sudah berjalan efektif dan terorganisasi dengan baik.
Kondisi serupa juga terlihat pada pilar rehabilitasi dan pemulihan yang mencapai skor 100 persen. Pemerintah daerah telah menerapkan prinsip pembangunan kembali yang lebih aman setelah bencana, melakukan penilaian kebutuhan pascabencana secara sistematis, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pemulihan masyarakat terdampak.
Meski secara keseluruhan tingkat kesiapsiagaan MDRRMO tergolong sangat baik hingga sangat tinggi, penelitian ini menyoroti sejumlah tantangan utama yang masih menghambat optimalisasi kinerja lembaga tersebut. Keterbatasan jumlah personel menjadi masalah paling menonjol, diikuti kesenjangan keterampilan teknis penyelamatan khusus serta minimnya akses terhadap peralatan modern. Selain itu, mekanisme pembiayaan risiko bencana juga dinilai belum memadai untuk mendukung respons cepat dan pemulihan masyarakat secara berkelanjutan.
Ismael L. Balete Jr. dari University of Santo Tomas menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas personel dan penguatan koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Jose Kristoffer A. Camba dari University of Santo Tomas juga menekankan pentingnya investasi berkelanjutan dalam peralatan penyelamatan modern serta penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengurangan risiko bencana.
Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif. Penguatan pembiayaan risiko, peningkatan pelatihan teknis penyelamatan, serta pengembangan sistem peringatan dini yang lebih merata dinilai dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana di masa depan.
0 Komentar