Semarang — Penelitian Gita Aprinta Betseba dari Universitas Semarang yang dipublikasikan dalam East Asian Journal of Multidisciplinary Research tahun 2026 menunjukkan bahwa lembaga cek fakta memainkan peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi selama Pemilu 2024 di Indonesia dan Taiwan. Studi ini menegaskan bahwa efektivitas penanganan misinformasi sangat dipengaruhi oleh integrasi kelembagaan, literasi digital masyarakat, dan dukungan teknologi verifikasi informasi.
Selama siklus pemilu 2024, penyebaran misinformasi politik meningkat tajam di kedua negara. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter menjadi ruang utama pertarungan narasi politik. Konten emosional dan manipulatif lebih cepat menyebar dibandingkan informasi faktual, sehingga memengaruhi kualitas diskursus publik dan kepercayaan terhadap hasil pemilu.
Di Indonesia, sebagian besar misinformasi berasal dari produksi domestik dan didominasi oleh konten video. Sebaliknya, Taiwan menghadapi ancaman yang lebih kompleks berupa disinformasi geopolitik dan manipulasi berbasis kecerdasan buatan seperti deepfake dan kloning suara politisi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan menganalisis aktivitas lembaga verifikasi informasi di Indonesia dan Taiwan selama periode Januari hingga Maret 2024. Data dikumpulkan melalui analisis konten, wawancara pakar, serta studi dokumen dari organisasi cek fakta seperti Mafindo, CekFakta, Taiwan FactCheck Center, dan Cofacts.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa volume hoaks politik di Indonesia meningkat signifikan menjelang pemilu. Berdasarkan laporan Mafindo yang tercantum pada tabel halaman 6, terdapat 2.119 hoaks pada semester pertama 2024, hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sekitar 31,6 persen di antaranya berkaitan langsung dengan isu pemilu.
Perubahan format misinformasi juga menjadi temuan penting penelitian ini. Konten video menggantikan dominasi gambar statis seperti pada pemilu sebelumnya. YouTube menyumbang sekitar 44,6 persen penyebaran hoaks, diikuti Facebook 34,4 persen dan TikTok 9,3 persen sebagaimana ditunjukkan pada tabel halaman 7.
Analisis koalisi CekFakta yang ditampilkan pada tabel halaman 8 menunjukkan bahwa 43,88 persen hoaks menggunakan teknik false connection, yaitu ketidaksesuaian antara judul dan isi konten. Sementara itu, 34,69 persen termasuk kategori false context, yaitu penggunaan materi asli dengan narasi menyesatkan.
Di Taiwan, pola misinformasi berbeda karena banyak dipengaruhi isu geopolitik internasional. Data pada tabel halaman 8 menunjukkan bahwa narasi yang beredar berfokus pada upaya menurunkan kepercayaan publik terhadap hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat. Selain itu, ditemukan penggunaan konten berbasis AI seperti video deepfake dan kloning suara untuk memanipulasi persepsi publik.
Penelitian ini juga menemukan adanya perilaku terkoordinasi dalam penyebaran misinformasi di Taiwan melalui akun anonim dan penggunaan VPN. Strategi ini bertujuan memengaruhi opini publik serta merusak legitimasi proses pemilu.
Selain perbedaan jenis ancaman, penelitian ini menyoroti perbedaan budaya verifikasi informasi di kedua negara. Di Indonesia, praktik cek fakta masih bersifat individual dan belum menjadi kebiasaan digital masyarakat. Banyak responden mengaku masih mengandalkan rekomendasi teman atau kelompok sosial dalam menilai kebenaran informasi.
Sebaliknya, masyarakat Taiwan menunjukkan budaya literasi digital yang lebih kuat. Pengguna secara aktif memanfaatkan chatbot Cofacts yang terintegrasi dengan aplikasi LINE untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya.
Menurut Gita Aprinta Betseba dari Universitas Semarang, keberhasilan cek fakta tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada integrasi antara masyarakat, media, dan pemerintah dalam membangun ekosistem verifikasi informasi yang berkelanjutan.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa organisasi cek fakta di Indonesia seperti Mafindo memperkuat kapasitas relawan verifikasi serta bekerja sama dengan platform digital global untuk menandai konten palsu. Sementara itu, Taiwan mengembangkan pendekatan whole-of-society yang mengintegrasikan lembaga pemerintah, komunitas teknologi, dan masyarakat sipil dalam menghadapi disinformasi.
Temuan penelitian menegaskan bahwa cek fakta bukan sekadar mekanisme koreksi informasi, tetapi bagian dari strategi mempertahankan ruang publik yang sehat dan rasional. Dalam perspektif komunikasi demokratis, praktik verifikasi informasi membantu menjaga kualitas diskursus publik serta memperkuat kepercayaan terhadap proses politik.
Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan publik di Indonesia. Penguatan literasi digital, integrasi teknologi verifikasi dalam platform komunikasi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis untuk menghadapi ancaman misinformasi pada pemilu mendatang.
Gita Aprinta Betseba merupakan peneliti dari Universitas Semarang.
0 Komentar