Kebijakan yang diteliti merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kebijakan ini dirancang untuk menekan penyebaran virus dan meningkatkan kekebalan masyarakat. Namun, di lapangan, komunikasi yang menyertainya justru memunculkan beragam persepsi, termasuk keraguan dan penolakan dari sebagian warga.
Latar Belakang: Vaksin Penting, Komunikasi Menentukan
Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah di seluruh dunia mengambil langkah cepat, termasuk Indonesia yang mulai program vaksinasi sejak Januari 2021. Meski vaksin terbukti mampu mengurangi risiko penularan dan meningkatkan imunitas, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepercayaan publik.
Penelitian ini menyoroti bahwa komunikasi politik menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan tersebut. Tanpa penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami, kebijakan yang sebenarnya penting justru berpotensi ditolak masyarakat.
Metode Penelitian: Survei 424 Warga Jakarta
Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif dengan melibatkan 424 responden yang berdomisili di DKI Jakarta. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara online dan wawancara langsung.
Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap sebagai pusat pemerintahan, sehingga warganya diasumsikan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding daerah lain. Namun, hasilnya justru menunjukkan adanya bias informasi yang signifikan.
Temuan Utama: Informasi Ada, Tapi Tidak Efektif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (97,4%) mengetahui adanya program vaksinasi COVID-19. Namun, sumber informasi terbesar berasal dari media sosial (53,1%), disusul televisi (31,1%). Hanya sebagian kecil yang mendapatkan informasi langsung dari pemerintah.
Beberapa temuan penting lainnya:
- 44,8% responden menilai informasi pemerintah kurang optimal
- 48,3% tidak tahu apakah lembaga pemerintah menjalankan program dengan baik
- 66,5% mencari informasi tambahan karena merasa informasi awal belum cukup
- 45,3% belum memutuskan untuk divaksin
Alasan utama kebingungan masyarakat antara lain:
- Tidak jelasnya lembaga yang bertanggung jawab
- Informasi antar instansi yang tidak konsisten
- Banyaknya juru bicara dengan pesan berbeda
Keraguan Publik: Antara Keamanan dan Informasi yang Bias
Penelitian ini juga menemukan tingkat keraguan yang cukup tinggi terhadap vaksin. Dari responden yang ragu atau menolak:
- 42,8% meragukan keamanan vaksin
- 19,5% meragukan efektivitas
- 16,3% takut efek samping
- Sebagian kecil menolak karena alasan kepercayaan atau agama
Selain itu, 61,6% responden bahkan menilai vaksinasi belum cukup untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan komunikasi kebijakan—seperti meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat—belum sepenuhnya tercapai.
Astriana Baiti Sinaga menegaskan bahwa “informasi yang tidak konsisten dan kurang jelas justru memperbesar ruang bagi misinformasi, terutama di media sosial.”
Dampak Lebih Luas: Ancaman bagi Kepercayaan Publik
Hasil penelitian ini memiliki implikasi besar, tidak hanya untuk kebijakan kesehatan, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bingung atau tidak mendapatkan informasi yang akurat, mereka cenderung mencari sumber lain yang belum tentu benar.
Fenomena ini diperparah oleh maraknya misinformasi di media sosial, yang menurut berbagai studi global menjadi salah satu faktor utama penurunan kepercayaan terhadap vaksin.
Jika kondisi ini tidak diperbaiki, program vaksinasi—bahkan kebijakan publik lainnya—berisiko tidak berjalan optimal meski dirancang dengan baik.
Rekomendasi: Perbaiki Strategi Komunikasi
Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis bagi pemerintah:
- Meningkatkan kejelasan dan konsistensi komunikasi publik
- Memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga
- Menggunakan media komunikasi yang lebih efektif dan luas
- Melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas dalam sosialisasi
Pendekatan berbasis masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan dan memperluas jangkauan informasi yang akurat.
Profil Penulis
Astriana Baiti Sinaga adalah peneliti dari University of Muhammadiyah Jakarta yang memiliki fokus pada komunikasi politik dan kebijakan publik. Ia aktif meneliti isu-isu terkait persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam konteks krisis sosial dan kesehatan.
Sa’diyah El Adawiyah merupakan akademisi di universitas yang sama, dengan keahlian di bidang komunikasi dan studi sosial. Penelitiannya banyak menyoroti interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebaran informasi publik.
0 Komentar