Model Tata Kelola dan Pembiayaan Infrastruktur Hijau untuk Mitigasi Banjir dalam Perencanaan Kota Berkelanjutan di Indonesia


Ilustrasi by AI 

Model Tata Kelola dan Pembiayaan Infrastruktur Hijau Dinilai Kunci Atasi Banjir Perkotaan Indonesia

Banjir perkotaan di Indonesia semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar. Studi terbaru yang ditulis oleh Lazarus Ramandei dan Marsal Arung Lamba dari Cenderawasih University pada 2026 menegaskan bahwa solusi tidak cukup hanya mengandalkan sistem drainase konvensional. Penelitian yang terbit di Formosa Journal of Social Sciences ini menunjukkan bahwa kombinasi infrastruktur hijau, tata kelola yang terkoordinasi, dan pembiayaan inovatif menjadi kunci untuk mengurangi risiko banjir secara berkelanjutan.

Banjir Meningkat, Sistem Lama Tak Lagi Cukup

Fenomena banjir di kota-kota besar Indonesia dipicu oleh perubahan iklim, urbanisasi cepat, serta menurunnya kinerja sistem drainase lama. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa frekuensi dan intensitas banjir terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Selama ini, pendekatan “abu-abu” seperti saluran air beton dan pompa masih menjadi solusi utama. Namun, pendekatan ini dinilai tidak mampu mengimbangi kompleksitas masalah perkotaan modern. Di sinilah konsep infrastruktur hijau mulai mendapat perhatian.

Infrastruktur hijau mencakup solusi berbasis alam seperti taman resapan, atap hijau, hutan kota, dan permukaan berpori yang memungkinkan air meresap ke tanah. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mengurangi limpasan air hujan hingga 20–40 persen.

Cara Kerja Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan. Penulis mengkaji berbagai praktik terbaik global, laporan lembaga internasional, serta kebijakan nasional Indonesia seperti RPJMN 2025–2029 dan regulasi kemitraan pemerintah-swasta.

Dari analisis tersebut, peneliti menyusun kerangka konseptual yang mengintegrasikan tiga aspek utama:

  • Tata kelola (governance)
  • Sistem infrastruktur (green, blue, gray)
  • Skema pembiayaan

Pendekatan ini tidak menggunakan data lapangan langsung, tetapi menggabungkan berbagai sumber terpercaya untuk menghasilkan model strategis yang aplikatif.

Temuan Utama: Model “Blue-Green-Gray”

Penelitian ini menawarkan model integrasi “blue-green-gray” sebagai solusi utama:

  • Blue infrastructure: sungai, danau, dan kolam retensi
  • Green infrastructure: taman kota, atap hijau, bioretensi
  • Gray infrastructure: drainase, pipa, dan pompa

Kombinasi ketiganya dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan tunggal. Sistem terintegrasi ini mampu mengurangi limpasan air hingga 18–23 persen lebih baik dibanding hanya menggunakan infrastruktur hijau saja.

Selain itu, tata kelola menjadi faktor penentu keberhasilan. Penelitian menekankan pentingnya koordinasi lintas level:

  • Pemerintah pusat: menetapkan kebijakan dan standar
  • Pemerintah provinsi: koordinasi regional
  • Pemerintah kota: implementasi langsung

Marsal Arung Lamba menegaskan bahwa “tanpa koordinasi yang jelas antar lembaga, implementasi infrastruktur hijau akan terhambat meskipun teknologinya tersedia.”

Tantangan Besar: Pembiayaan

Salah satu hambatan utama adalah pendanaan. Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur ratusan miliar dolar, dengan sebagian besar diharapkan berasal dari sektor swasta.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa solusi pembiayaan inovatif:

  • Public-Private Partnership (PPP) untuk melibatkan swasta
  • Green bonds dan green sukuk sebagai instrumen pasar modal
  • Land value capture, memanfaatkan kenaikan nilai properti
  • Climate funds dari lembaga internasional

Indonesia sendiri telah menerbitkan lebih dari 9,5 miliar dolar dalam bentuk obligasi hijau sejak 2018, menunjukkan potensi besar dalam pembiayaan berkelanjutan.

Model ini memungkinkan proyek infrastruktur hijau tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara, melainkan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan secara bersamaan.

Dampak bagi Masyarakat dan Kota

Jika diterapkan secara luas, model ini memiliki dampak signifikan:

  • Mengurangi risiko banjir dan kerugian ekonomi
  • Meningkatkan kualitas lingkungan kota
  • Menambah ruang hijau dan kesehatan masyarakat
  • Meningkatkan nilai properti di kawasan terdampak
  • Mendukung target perubahan iklim nasional

Selain itu, pendekatan ini juga membuka peluang bisnis baru di sektor konstruksi hijau dan keuangan berkelanjutan.

Strategi Implementasi

Penelitian merekomendasikan beberapa langkah konkret:

  1. Menyusun strategi nasional infrastruktur hijau
  2. Memasukkan kewajiban infrastruktur hijau dalam tata ruang
  3. Mengembangkan standar desain sesuai iklim Indonesia
  4. Memperluas penggunaan obligasi hijau
  5. Menguji skema pembiayaan berbasis nilai lahan
  6. Meningkatkan kapasitas teknis pemerintah daerah
  7. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan

Pendekatan berbasis proyek percontohan juga disarankan untuk menguji efektivitas sebelum diterapkan secara luas.

Profil Penulis

Lazarus Ramandei
Peneliti di Cenderawasih University dengan fokus pada perencanaan kota dan infrastruktur berkelanjutan.

Marsal Arung Lamba
Akademisi di Cenderawasih University, ahli dalam tata kelola infrastruktur dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta penulis korespondensi dalam penelitian ini.

Sumber Penelitian

Ramandei, L., & Lamba, M. A. (2026). Governance and Financing Models of Green Infrastructure for Flood Mitigation in Sustainable Urban Planning in Indonesia. Formosa Journal of Social Sciences, Vol. 5(1), 11–20.
DOI: https://doi.org/10.55927/fjss.v5i1.2
URLhttps://journalfjss.my.id/index.php/fjss/index

Posting Komentar

0 Komentar