Akses internet di wilayah pedesaan tidak lagi semata bergantung pada operator besar. Di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) justru tampil sebagai aktor kunci dalam menghadirkan layanan internet yang terjangkau dan berkelanjutan. Temuan ini diungkap dalam riset terbaru karya Wiranto Yoga Pratama, Saprudin, dan Agus Suarman Sudarsa dari Universitas Djuanda, yang dipublikasikan pada 2026 di International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences (IJARSS).
Penelitian ini penting karena menyoroti bagaimana desa dapat membangun konektivitas digital melalui pendekatan network governance—tata kelola berbasis jejaring—di tengah keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang menantang. Bagi masyarakat pedesaan, internet bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan layanan publik strategis yang memengaruhi pendidikan, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan desa.
Internet Desa di Tengah Keterbatasan Infrastruktur
Kecamatan Batang Asai dikenal sebagai wilayah dengan sebaran permukiman yang berjauhan, topografi sulit, serta pasokan listrik yang belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini membuat ekspansi jaringan internet komersial berjalan lambat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi, layanan digital, dan koneksi pasar terus meningkat.
BUMDes kemudian mengambil peran sebagai penyedia layanan internet desa melalui model RT/RW Net atau WiFi desa. Model ini dinilai paling sesuai karena tidak memerlukan pembangunan menara besar dan dapat dikembangkan secara bertahap dengan biaya relatif terjangkau. Pendekatan ini juga memungkinkan pengelolaan dilakukan langsung oleh desa dengan melibatkan warga setempat.
Metodologi: Mendengar Suara dari Lapangan
Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Para peneliti menggali pengalaman pemerintah desa, pengelola BUMDes, masyarakat pengguna, serta mitra penyedia jasa internet. Pendekatan ini memberi gambaran utuh tentang bagaimana layanan internet desa direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi dalam praktik sehari-hari.
Alih-alih menekankan angka statistik, penelitian ini menyoroti proses, relasi antarpihak, dan dinamika sosial yang membentuk keberhasilan maupun tantangan BUMDes dalam mengelola usaha jaringan internet.
Temuan Utama: Tata Kelola Berbasis Kolaborasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan bisnis internet BUMDes di Batang Asai berjalan melalui kerja sama erat antara berbagai pemangku kepentingan. Pola tata kelola jejaring tampak jelas dalam pembagian peran berikut:
- Pemerintah desa berfungsi sebagai pendukung kebijakan dan fasilitator.
- BUMDes menjadi pengelola utama layanan internet.
- Masyarakat berperan sebagai pengguna sekaligus penjaga keberlanjutan layanan.
- Penyedia jasa internet menjadi mitra teknis dan sumber konektivitas utama.
Keterlibatan warga menjadi faktor penentu. Masyarakat tidak hanya membayar iuran layanan, tetapi juga aktif memberi masukan terkait kualitas jaringan dan kebutuhan layanan. Partisipasi ini menumbuhkan rasa memiliki dan memperkuat keberlanjutan usaha BUMDes.
Model RT/RW Net terbukti relevan dengan kondisi pedesaan. Jaringan dapat menjangkau rumah tangga, sekolah, dan fasilitas publik tanpa investasi infrastruktur besar. Internet desa pun mulai dimanfaatkan untuk administrasi pemerintahan, pendidikan daring, hingga pemasaran produk UMKM.
Tantangan Nyata di Lapangan
Meski menunjukkan hasil positif, penelitian ini mencatat sejumlah kendala serius. Pasokan listrik yang tidak stabil—terutama saat musim hujan—sering mengganggu koneksi dan berisiko merusak peralatan. Selain itu, kemampuan teknis pengelola BUMDes masih terbatas, sehingga perawatan dan pengembangan jaringan belum optimal.
Persaingan dengan layanan WiFi milik individu juga menjadi tantangan tersendiri. Tanpa regulasi dan penguatan kelembagaan, keberlanjutan usaha internet BUMDes dapat terancam. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi saja tidak cukup tanpa dukungan infrastruktur dasar dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Desa
Meski menghadapi hambatan, manfaat internet desa mulai dirasakan masyarakat Batang Asai. Akses internet memperluas peluang pendidikan melalui pembelajaran daring, memudahkan komunikasi, serta membuka akses pasar bagi pelaku UMKM desa. Pemerintahan desa juga menjadi lebih efisien dan transparan berkat layanan digital.
Wiranto Yoga Pratama dari Universitas Djuanda menekankan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari stabilitas jaringan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memanfaatkan internet secara produktif. Karena itu, BUMDes mulai menggelar edukasi digital bagi warga, pelajar, dan pelaku usaha kecil agar internet menjadi alat pemberdayaan, bukan sekadar hiburan.
Secara finansial, BUMDes mengembangkan strategi keberlanjutan melalui sistem iuran, reinvestasi laba, dan kerja sama dengan pihak lokal. Sebagian keuntungan dialokasikan untuk pemeliharaan jaringan dan peningkatan kualitas layanan, sejalan dengan prinsip pengelolaan usaha berbasis keberlanjutan.
Implikasi Kebijakan: Desa sebagai Aktor Digital
Penelitian ini memberi pesan jelas bagi pembuat kebijakan. Pengembangan desa digital tidak bisa hanya mengandalkan proyek dari atas ke bawah. BUMDes, dengan pendekatan jejaring dan partisipatif, terbukti mampu menjadi motor penggerak konektivitas desa.
Namun, agar model ini berkembang, diperlukan dukungan nyata berupa:
- Penguatan infrastruktur listrik pedesaan
- Pelatihan teknis bagi pengelola BUMDes
- Kebijakan daerah yang melindungi dan memperkuat usaha internet desa
Dengan dukungan tersebut, BUMDes berpotensi menjadi fondasi penting bagi terwujudnya desa digital yang inklusif dan berdaya saing.
Sumber Penelitian
Judul Artikel: Implementation of Network Governance in the Development of Internet Network Business Units in Bumdes in Batang Asai District, Sarolangun Regency
Jurnal: International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences (IJARSS)
Tahun: 2026
DOI: https://doi.org/10.59890/ijarss.v4i2.193
0 Komentar