Surabaya — Penelitian terbaru oleh Etik Ulandari dan Prayudi Setiawan Prabowo dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) mengungkap bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Bali masih berada pada level yang cukup tinggi. Studi yang dipublikasikan pada 2026 di East Asian Journal of Multidisciplinary Research ini menyoroti bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat partisipasi angkatan kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk memengaruhi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Temuan ini penting karena memberikan gambaran terbaru mengenai dinamika pembangunan Bali dalam periode sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19.
Ketimpangan pembangunan di Bali bukan fenomena baru. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi di provinsi ini cenderung terpusat di wilayah selatan, khususnya Denpasar, Badung, dan Gianyar yang menjadi pusat aktivitas pariwisata, perdagangan, dan jasa. Sementara itu, wilayah lain seperti Bangli, Karangasem, dan Klungkung masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan peluang ekonomi. Kondisi ini menciptakan jurang pembangunan yang semakin terlihat dari waktu ke waktu.
Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Bali masih tergolong tinggi. Nilai Indeks Williamson pada 2024 mencapai 0,5094, meningkat dari 0,4797 pada 2021. Angka ini mencerminkan kesenjangan pembangunan yang cukup besar antarwilayah. Kota Denpasar secara konsisten mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi, sementara Kabupaten Bangli berada di posisi terendah, menunjukkan adanya konsentrasi ekonomi yang kuat di wilayah tertentu.
Untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan ini, penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data panel dari sembilan kabupaten/kota di Bali selama periode 2018 hingga 2024. Data dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Analisis dilakukan menggunakan model regresi Fixed Effect Model, yang memungkinkan peneliti menangkap perbedaan karakteristik antarwilayah secara lebih akurat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Artinya, semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar potensi terjadinya kesenjangan. Hal ini terjadi karena daerah dengan PAD tinggi, seperti Badung dan Denpasar, memiliki kapasitas fiskal yang jauh lebih kuat untuk membiayai pembangunan dibandingkan daerah lain. Ketimpangan dalam kemampuan fiskal ini pada akhirnya memperlebar jarak pembangunan antarwilayah.
Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja juga terbukti berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Meskipun tingkat partisipasi tenaga kerja tinggi sering dianggap sebagai indikator ekonomi yang baik, kenyataannya tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Di beberapa wilayah, tingginya partisipasi tenaga kerja tidak diimbangi dengan kualitas pekerjaan yang memadai, sehingga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan secara signifikan.
Indeks Pembangunan Manusia juga menunjukkan pengaruh positif terhadap ketimpangan. Wilayah dengan IPM tinggi cenderung mengalami percepatan pembangunan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Sebaliknya, daerah dengan IPM rendah tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan semakin melebar karena pertumbuhan tidak terjadi secara merata.
Berbeda dengan ketiga variabel tersebut, jumlah penduduk justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah. Artinya, peningkatan jumlah penduduk dapat membantu mengurangi kesenjangan. Hal ini berkaitan dengan mobilitas penduduk yang mendorong penyebaran aktivitas ekonomi ke berbagai wilayah. Pergerakan tenaga kerja dan interaksi ekonomi antarwilayah menciptakan efek pemerataan yang membantu mengurangi ketimpangan.
Menurut Etik Ulandari, pola pembangunan yang terpusat menjadi penyebab utama ketimpangan di Bali. Wilayah dengan akses yang lebih baik terhadap pariwisata dan infrastruktur akan terus menarik investasi dan tenaga kerja, sehingga berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lain. Sementara itu, Prayudi Setiawan Prabowo menekankan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan, terutama ketika kapasitas fiskal antar daerah tidak merata.
Dampak dari ketimpangan ini tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, ketimpangan peluang kerja, serta kesenjangan pendapatan menjadi konsekuensi nyata dari kondisi ini. Selain itu, urbanisasi ke wilayah maju juga meningkat, yang pada akhirnya memberikan tekanan tambahan terhadap infrastruktur dan layanan publik di daerah tersebut.
Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata di Bali. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas fiskal wilayah tertinggal, mengembangkan pusat pertumbuhan baru di luar wilayah selatan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Diversifikasi ekonomi di luar sektor pariwisata juga menjadi langkah penting untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih seimbang.
Etik Ulandari dan Prayudi Setiawan Prabowo merupakan peneliti di bidang ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya
Sumber penelitian ini berasal dari artikel berjudul The Influence of Local Own-Source Revenue, Labor Force Participation Rate, Human Development Index, and Population Size on Regional Inequality in Bali Province yang dipublikasikan dalam East Asian Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 5 No. 3 tahun 2026, halaman 983–998. Artikel ini dapat diakses melalui DOI https://doi.org/10.55927/eajmr.v5i3.48 atau situs resmi jurnal di https://journaleajmr.my.id/index.php/eajmr
0 Komentar