Ketidakjelasan “Ancaman Serius” Picu Inkonsistensi Putusan Pencemaran Lingkungan di Indonesia

Ilustrasi by AI

FORMOSA NEWS - Manado - Sebuah penelitian hukum terbaru mengungkap bahwa ketidakjelasan definisi “ancaman serius terhadap lingkungan” dalam undang-undang menjadi penyebab utama inkonsistensi putusan pengadilan terhadap kasus pencemaran lingkungan oleh korporasi. Studi ini dilakukan oleh Grace L.D. Lingga, bersama Engeli Y. Lumaing dan Stince Sidayang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, dan dipublikasikan pada 2026 di Formosa Journal of Multidisciplinary Research.

Penelitian ini penting karena menyangkut kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat yang terdampak pencemaran. Temuan menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi hakim terhadap aturan hukum dapat menghasilkan putusan yang sangat berbeda, meskipun kasusnya serupa.

Latar Belakang: Korporasi dan Krisis Lingkungan

Pencemaran lingkungan oleh perusahaan menjadi salah satu persoalan hukum paling serius di Indonesia. Sektor seperti perkebunan kelapa sawit, kehutanan, pertambangan, dan industri manufaktur sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dalam skala besar.

Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab perusahaan atas pencemaran dapat ditempuh melalui jalur administrasi, pidana, dan perdata. Jalur perdata dianggap strategis karena memungkinkan korban memperoleh ganti rugi sekaligus mendukung pemulihan lingkungan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur dua mekanisme utama:

• Pasal 87: tanggung jawab berbasis kesalahan (harus dibuktikan ada kelalaian)
• Pasal 88: tanggung jawab mutlak (strict liability), tanpa perlu pembuktian kesalahan

Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 88 sering tidak konsisten.

Metodologi: Analisis Putusan Pengadilan

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis:

• Peraturan perundang-undangan (UUPPLH dan KUHPerdata)
• Empat putusan pengadilan dari dua kasus kebakaran lahan gambut (2015–2017)

Dua perusahaan yang menjadi fokus adalah:

• PT Bumi Mekar Hijau (BMH)
• PT Waringin Agro Jaya (WAJ)

Pendekatan ini memungkinkan peneliti membandingkan bagaimana hakim menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam kasus yang memiliki kondisi faktual serupa.

Temuan Utama: Tiga Pola Ketimpangan Putusan

Penelitian menemukan tiga pola utama inkonsistensi dalam putusan pengadilan:

1. Disparitas Vertikal (dalam satu kasus)

Dalam kasus PT BMH, pengadilan tingkat pertama menolak gugatan, tetapi pengadilan banding justru mengabulkan sebagian. Artinya, dua tingkat pengadilan memberikan putusan yang bertolak belakang terhadap fakta yang sama.

2. Disparitas Horizontal (antar kasus serupa)

Kasus PT BMH dan PT WAJ memiliki konteks yang mirip (kebakaran lahan gambut), tetapi hasilnya berbeda:

• PT BMH: gugatan awal ditolak
• PT WAJ: perusahaan dihukum membayar ganti rugi besar dan melakukan pemulihan lingkungan

3. Konsistensi yang “Membekukan” Perbedaan

Pengadilan banding dalam kedua kasus justru menguatkan putusan masing-masing, tanpa menyatukan interpretasi hukum. Akibatnya, perbedaan tetap ada dan tidak terselesaikan secara sistematis.

Akar Masalah: Definisi “Ancaman Serius” yang Kabur

Peneliti mengidentifikasi bahwa sumber utama masalah adalah frasa “ancaman serius terhadap lingkungan” dalam Pasal 88 UUPPLH yang tidak memiliki definisi operasional yang jelas.

Tidak ada parameter yang pasti mengenai:

• tingkat kerusakan
• luas dampak
• jenis polutan
• kemungkinan pemulihan lingkungan

Akibatnya, hakim memiliki ruang interpretasi yang sangat luas, yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang berbeda-beda.

Grace L.D. Lingga dari Universitas Negeri Manado menekankan bahwa kekaburan ini melemahkan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban pencemaran.

Dampak: Kepastian Hukum dan Keadilan Terganggu

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum lingkungan di Indonesia belum mampu menyeimbangkan tiga nilai utama hukum:

• Kepastian hukum: terganggu karena aturan tidak jelas
• Kemanfaatan: tidak optimal karena perlindungan tidak konsisten
• Keadilan: korban bisa mendapatkan hasil berbeda tergantung pengadilan

Dalam beberapa kasus, korban tidak mendapatkan ganti rugi yang memadai, sementara proses hukum yang panjang juga menyulitkan akses keadilan.

Implikasi: Urgensi Reformasi Regulasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi:

• Pemerintah: perlu memperjelas definisi “ancaman serius” dalam undang-undang
• Mahkamah Agung: perlu membuat pedoman interpretasi yang seragam
• Penegak hukum: perlu meningkatkan pemahaman terhadap isu lingkungan

Peneliti juga merekomendasikan:

• penetapan parameter kualitatif dan kuantitatif untuk kerusakan lingkungan
• pembentukan mekanisme jaminan pemulihan lingkungan oleh perusahaan
• pelatihan hakim dalam bidang ekologi dan hukum lingkungan

Profil Penulis

• Grace L.D. Lingga – Akademisi hukum lingkungan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
• Engeli Y. Lumaing – Peneliti bidang hukum dan kebijakan publik, Universitas Negeri Manado
• Stince Sidayang – Dosen hukum dengan fokus pada tanggung jawab korporasi dan lingkungan

Sumber Penelitian

Lingga, G.L.D., Lumaing, E.Y., & Sidayang, S. (2026). Corporate Liability in Environmental Pollution Cases: An Analysis of the Strict Liability Principle in Indonesian Jurisprudence. Formosa Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 5 No. 3, hlm. 969–980. DOI: https://doi.org/10.55927/fjmr.v5i3.30

URL: https://journalfjmr.my.id/index.php/fjmr