Jalur Sutra Digital dan Integrasi Pembayaran Lintas Batas antara Malaysia dan Tiongkok: Sinergi Kebijakan, Hambatan,dan Dampak pada Biaya Transaksi UKM

Ilustrasi by AI

Malaysia Celah Integrasi Pembayaran Digital Malaysia–China Masih Bebani Biaya Transaksi UMKM. Penelitian ini dilakukan oleh Anran Qiao, Bee Wah Tan, dan Mingpei Lu dari School of Economics, Finance and Banking (SEFB), UUM College of Business, Universiti Utara Malaysia yang dipublikasikan dalam Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) edisi Februari 2026.

Penelitian yang dilakukan oleh Anran Qiao, Bee Wah Tan, dan Mingpei Lu menganalisis bagaimana integrasi pembayaran digital lintas batas Malaysia–China dalam kerangka Digital Silk Road memengaruhi biaya transaksi UMKM, serta mengidentifikasi titik friksi kebijakan yang masih menghambat interoperabilitas. Penelitian ini  juga menemukan adanya “integration gap” atau celah integrasi antara kesiapan teknologi dan koordinasi kebijakan bilateral, yang masih mempertahankan biaya, keterlambatan, serta beban kepatuhan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kesiapan Domestik Tinggi, Koordinasi Lintas Negara Tertinggal

Studi menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran elektronik domestik di Malaysia meningkat pesat. Berdasarkan Gambar 1 (halaman 2), transaksi elektronik per kapita naik dari sekitar 150 pada 2019 menjadi sekitar 409 pada 2024.

Angka ini mencerminkan percepatan adopsi digital yang kuat, didukung oleh kebijakan Bank Negara Malaysia.

Namun, kesiapan domestik tidak otomatis berarti efisiensi lintas batas. Ketika UMKM Malaysia bertransaksi dengan mitra di China, transaksi masih melewati berbagai lapisan tambahan seperti perantara keuangan, konversi valuta asing (FX), pemeriksaan kepatuhan, serta perbedaan standar regulasi.

Kondisi inilah yang disebut peneliti sebagai “integration gap.”

Tiga Saluran Biaya yang Membebani UMKM

Penelitian mengidentifikasi tiga saluran utama yang meningkatkan biaya transaksi UMKM:

1️ Biaya Pencarian dan Informasi

Perbedaan standar QR, aturan pendaftaran pedagang, serta sistem identifikasi merchant menyebabkan pelaku UMKM sering kali harus menggunakan beberapa sistem pembayaran sekaligus.

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 (halaman 5–6), ketidaksinkronan standar dapat memicu kegagalan pemindaian, proses refund tambahan, serta biaya penanganan pengecualian (exception handling).

Akibatnya, biaya administrasi tetap meningkat.

2️ Biaya Penyelesaian dan Likuiditas

Meski transfer domestik di Malaysia hampir instan, pembayaran lintas batas masih memerlukan waktu lebih lama karena adanya perantara tambahan.

Mengacu pada target G20/FSB dalam Tabel 2 (halaman 6), pembayaran lintas batas ritel idealnya berbiaya rata-rata ≤1% dan 75% transaksi dikreditkan dalam ≤1 jam.

Dalam praktiknya, UMKM sering menghadapi:

  • Waktu penyelesaian lebih lama
  • Dana mengendap lebih lama (working capital lock-up)
  • Kewajiban prefunding
  • Biaya perantara yang tidak transparan

Dampaknya langsung terasa pada arus kas UMKM.

3️ Transparansi dan Biaya Valuta Asing (FX)

Studi menyoroti spread nilai tukar MYR–CNY sebagai salah satu friksi utama. Tanpa integrasi langsung dalam penentuan harga dan penyelesaian FX, UMKM menghadapi apa yang disebut peneliti sebagai “FX black box.”

Spread yang tidak transparan dan biaya konversi berlapis meningkatkan ketidakpastian dan menekan margin keuntungan, terutama bagi UMKM dengan volume transaksi kecil namun frekuensi tinggi.

Tiga Pilar Kebijakan yang Mempengaruhi Integrasi

Penelitian memetakan permasalahan biaya tersebut ke dalam tiga pilar tata kelola:

1️ Tata Kelola Data
Perbedaan antara Malaysia’s Personal Data Protection Act (PDPA) dan China’s Personal Information Protection Law (PIPL) meningkatkan biaya kepatuhan dan proses onboarding.

2️ Sistem Kliring dan Penyelesaian
Ketergantungan pada perantara memperlambat penyelesaian dan menambah kompleksitas FX.

3️ Koordinasi Standar Teknis
Ketidaksinkronan standar QR dan identifikasi merchant meningkatkan risiko operasional.

Peneliti menegaskan bahwa hambatan utama bersifat institusional dan kebijakan, bukan keterbatasan teknologi.

Tiga Rekomendasi Strategis

Untuk menutup celah integrasi tersebut, studi ini mengusulkan strategi tiga lapis:

🔹 1. Sandbox Regulasi Bilateral

Bank Negara Malaysia (BNM) dan People’s Bank of China (PBOC) dapat membentuk sandbox bersama untuk menguji:

  • Penyederhanaan KYC/AML bagi transaksi UMKM berisiko rendah
  • Mekanisme berbagi data lintas batas yang terkontrol
  • Standar refund dan penyelesaian sengketa yang jelas

Pendekatan ini memungkinkan eksperimen kebijakan tanpa perubahan regulasi skala besar.

🔹 2. Harmonisasi Standar QR Lintas Batas

Interoperabilitas sejati memerlukan lebih dari sekadar kemampuan memindai QR. Diperlukan:

  • Penyelarasan struktur data QR (payload mapping)
  • Identitas merchant yang dapat digunakan lintas platform
  • Transparansi biaya dan kurs FX secara real-time di titik transaksi

Pengalaman interoperabilitas QR di ASEAN dapat menjadi referensi desain

🔹 3. Kerja Sama Penyelesaian Atomik dan Uji Coba CBDC

Dalam jangka panjang, kerja sama pada teknologi penyelesaian atomik—di mana pembayaran dan konversi FX terjadi secara simultan—dapat mengurangi risiko dan mempercepat akses dana bagi UMKM.

Namun, peneliti menekankan bahwa uji coba CBDC perlu dilakukan bertahap dan berbasis pilot project.

Dampak bagi Daya Saing UMKM

UMKM menanggung porsi biaya kepatuhan dan rekonsiliasi yang lebih besar dibanding perusahaan besar. Tanpa efisiensi lintas batas, UMKM menghadapi hambatan kompetitif dalam perdagangan digital dan e-commerce internasional.

Ketika biaya, kecepatan, transparansi, dan akses selaras dengan target global, UMKM dapat:

  • Menstabilkan arus kas
  • Mengurangi biaya operasional
  • Memperluas pasar lintas negara
  • Meningkatkan daya saing regional

Profil Penulis

  • Anran Qiao- UUM College of Business, Universiti Utara Malaysia
  • Bee Wah Tan- Universiti Utara Malaysia
  • Mingpei Lu- Universiti Utara Malaysia

Sumber Penelitian

Qiao, A., Tan, B. W., & Lu, M. (2026).Digital Silk Road and Cross-border Payment Integration between Malaysia and China: Policy Synergies, Frictions, and Impacts on SME Transaction Costs. Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA), Vol. 6 No. 1, hlm. 95–106.

DOI: https://doi.org/10.55927/ijba.v6i1.16182

URL: https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijba


Posting Komentar

0 Komentar