Efektivitas Implementasi Pendaftaran dan Pengelolaan Data Tanah Secara Sistematis di BPN Surabaya II

Ilustrasi by AI

FORMOSA NEWS

Surabaya, Jawa Timur— Efektivitas Implementasi Pendaftaran dan Pengelolaan Data Tanah Secara Sistematis di BPN Surabaya II. Penelitian ini dilakukan oleh Adi Kresna Sakti, Nahdiya Sabrina, dan Leni Dwi Nurmala dari Universitas Merdeka Malang dalam artikel ilmiah yang terbit di East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) pada tahun 2026.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Kresna Sakti, Nahdiya Sabrina, dan Leni Dwi Nurmala mengungkapkan bahwa penerapan sistem digital pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II berhasil mempercepat proses administrasi tanah, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat transparansi layanan dibandingkan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Transformasi digital ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menjawab tuntutan pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan berbasis teknologi.

Sistem manual dinilai tidak lagi efisien

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen administrasi pertanahan, tim peneliti menemukan bahwa sistem manual menghadapi berbagai kendala operasional. Proses pengelolaan data yang masih berbasis dokumen fisik menyebabkan waktu penyelesaian berkas relatif lama, yaitu sekitar tiga hingga enam bulan untuk satu kasus.

Selain itu, pencarian arsip sering memakan waktu panjang karena harus dilakukan secara langsung di ruang penyimpanan. Risiko kesalahan manusia, kehilangan dokumen, serta kerusakan arsip akibat faktor lingkungan menjadi masalah yang terus berulang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem manual membutuhkan sumber daya besar, termasuk tenaga kerja tambahan untuk pengarsipan dan ruang penyimpanan yang luas. Kondisi tersebut membuat efisiensi pelayanan menjadi rendah dan berdampak pada kepuasan masyarakat.

Transformasi digital melalui LAMPRIMA

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, BPN Surabaya II mengimplementasikan aplikasi LAMPRIMA sebagai sistem pengelolaan data pertanahan berbasis digital. Sistem ini menghadirkan sejumlah fitur utama, seperti pengisian data otomatis, validasi digital, pemetaan elektronik, serta monitoring proses secara real-time.

LAMPRIMA memungkinkan integrasi data dari berbagai perangkat pengukuran modern seperti GPS geodetik dan drone. Proses pembuatan peta yang sebelumnya memakan waktu beberapa hari kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar satu hari.

Peneliti mencatat beberapa perubahan signifikan setelah penerapan sistem digital:

1. Waktu penyelesaian berkas berkurang dari 3–6 bulan menjadi sekitar 1–2 bulan.
2. Kesalahan input data menurun karena adanya validasi otomatis.
3. Pencarian dokumen dapat dilakukan dalam hitungan detik melalui sistem digital.
4. Transparansi meningkat melalui fitur pelacakan berkas secara real-time.

Akurasi data meningkat dan risiko konflik berkurang

Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan kualitas data pertanahan. Sistem mampu mendeteksi ketidaksesuaian data secara otomatis serta membantu mencegah tumpang tindih kepemilikan lahan yang berpotensi menimbulkan konflik.

Dari sisi keamanan, penyimpanan digital dilengkapi sistem autentikasi pengguna, pencatatan aktivitas, serta backup data berkala. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan penyimpanan dokumen fisik yang rentan rusak atau hilang.

Menurut Adi Kresna Sakti dari Universitas Merdeka Malang, transformasi digital dalam administrasi pertanahan bukan hanya perubahan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja menuju sistem yang lebih transparan dan berbasis data.

Tingkat kepuasan pengguna meningkat

Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80 persen pegawai internal merasa puas dengan implementasi LAMPRIMA karena pekerjaan menjadi lebih cepat dan terstruktur. Dari sisi masyarakat, kepuasan meningkat karena proses layanan lebih transparan dan waktu penyelesaian lebih singkat.Fitur pelacakan digital memungkinkan masyarakat memantau progres berkas secara langsung, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap layanan pemerintah.

Tantangan implementasi digital

Meski memberikan banyak manfaat, penerapan LAMPRIMA juga menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa pegawai senior menunjukkan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Selain itu, kesenjangan kompetensi digital serta ketergantungan pada stabilitas jaringan internet menjadi tantangan yang perlu diatasi.Peneliti menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan, peningkatan literasi digital aparatur, serta penguatan infrastruktur teknologi agar transformasi digital berjalan optimal.

Implikasi bagi kebijakan publik dan modernisasi layanan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pertanahan berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Integrasi sistem digital dapat memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan transparansi birokrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peneliti merekomendasikan beberapa langkah strategis:

1.      Pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi digital pegawai.

2.      Penguatan infrastruktur teknologi dan keamanan data.

3.      Integrasi sistem pertanahan dengan layanan pemerintah lainnya.

4.      Sosialisasi layanan digital kepada masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan sistem.

Profil penulis

1.      Adi Kresna Sakti – Universitas Merdeka Malang

2.      Nahdiya Sabrina – Universitas Merdeka Malang

3.      Leni Dwi Nurmala – Universitas Merdeka Malang

Sumber penelitian

Sakti, A.K., Sabrina, N., & Nurmala, L.D. (2026). The Effectiveness of the Implementation of Systematic Land Data Registration and Management at BPN Surabaya II.

East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR), Vol. 5 No. 2, hlm. 609–622.

DOI: https://doi.org/10.55927/eajmr.v5i2.22

URL Resmi: https://journaleajmr.my.id/index.php/eajmr