Kinerja Pegawai Masih Jadi Tantangan Sektor
Publik
Manajemen sumber daya manusia merupakan fondasi
utama keberhasilan pelayanan publik. Namun, berbagai instansi pemerintah di
Indonesia masih menghadapi persoalan rendahnya produktivitas, keterbatasan
inovasi, serta ketidaksesuaian antara target kinerja dan realisasi di lapangan.
Fenomena tersebut juga ditemukan di Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes. Pra-survei internal
menunjukkan adanya indikator kinerja strategis yang belum tercapai secara
konsisten. Kondisi ini mendorong perlunya evaluasi berbasis data terhadap
faktor-faktor internal yang memengaruhi kinerja pegawai.
Survei Dilakukan terhadap 90 Pegawai
Penelitian dilaksanakan pada Agustus hingga
September 2025 menggunakan pendekatan kuantitatif. Dari total 115
pegawai, sebanyak 90 orang dipilih sebagai responden melalui teknik simple
random sampling agar mewakili populasi secara proporsional.
Data dikumpulkan melalui kuesioner dan
dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation
Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode ini
memungkinkan peneliti menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung antara disiplin
kerja, kompensasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai
dalam satu model terpadu.
Temuan Utama Penelitian
Hasil analisis menunjukkan pola hubungan yang
jelas dan konsisten:
- Disiplin kerja tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai. Kepatuhan terhadap aturan tidak otomatis menghasilkan kinerja yang lebih tinggi.
- Kompensasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja. Gaji dan tunjangan saja tidak cukup mendorong peningkatan kinerja.
- Kompensasi berpengaruh positif dan kuat terhadap kepuasan kerja. Pegawai yang menilai kompensasinya adil cenderung merasa lebih puas.
- Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Pegawai yang puas menunjukkan motivasi, komitmen, dan hasil kerja yang lebih baik.
- Kepuasan kerja memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Artinya, kompensasi baru berdampak pada kinerja jika meningkatkan kepuasan kerja.
- Kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja. Disiplin berfungsi sebagai faktor dasar, bukan pendorong kinerja.
Dari seluruh variabel yang dianalisis, kompensasi
menjadi faktor paling dominan dalam membentuk kepuasan kerja pegawai.
Implikasi bagi Kebijakan Kepegawaian
Hasil penelitian ini memberikan pesan penting
bagi pemerintah daerah:
- Peningkatan kinerja tidak cukup hanya dengan penegakan disiplin.
- Sistem kompensasi harus adil, transparan, dan sesuai beban kerja.
- Kepuasan kerja perlu dijadikan indikator utama dalam kebijakan SDM.
- Pendekatan pengelolaan pegawai harus lebih holistik dan berorientasi manusia.
Dengan kata lain, kebijakan kepegawaian yang
menempatkan kesejahteraan dan kepuasan pegawai sebagai prioritas berpotensi
meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Profil Penulis
Voni Febriyanti Rahayu, S.E. Peneliti Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Peradaban
Keahlian: MSDM sektor publik, kepuasan kerja, kinerja pegawai
Yulis Maulida Berniz, S.E., M.M. Dosen Manajemen dan Perilaku Organisasi, Universitas Peradaban
Keahlian: sistem kompensasi, manajemen kinerja, organisasi publik
Sumber Penelitian
Voni Febriyanti Rahayu, Yulis Maulida Berniz. The
Effect of Work Discipline and Compensation on Employee Performance with Job
Satisfaction as a Mediating Variable. Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS),
Vol. 5 No. 1, hlm. 287–306. 2026
DOI: https://doi.org/10.55927/fjas.v5i1.560
URL: https://srhformosapublisher.org/index.php/fjas
.png)
0 Komentar