Penelitian yang dilakukan oleh Suci Paradita Sari, Nuril Mawaddah, dan Heru Budihantho dari STIA Bina Banua Banjarmasin menyoroti bahwa lapas merupakan institusi berisiko tinggi yang membutuhkan ketepatan personel demi keamanan, efektivitas kerja, dan kualitas layanan publik.
Dalam
manajemen sumber daya manusia sektor publik, analisis jabatan menjadi dasar
penting. Sistem merit dalam birokrasi Indonesia juga menekankan bahwa penempatan
aparatur sipil negara harus sesuai kompetensi, bukan sekadar kebutuhan
administratif.
Perubahan
struktur organisasi, dinamika beban kerja, serta keterbatasan pegawai membuat
penempatan bersifat fleksibel atau darurat. Akibatnya, terjadi kesenjangan
antara uraian jabatan dan pekerjaan nyata yang dilakukan pegawai. Situasi ini
terlihat jelas di Lapas Batulicin. Lembaga ini berkembang secara organisasi,
tetapi pembaruan dokumen sumber daya manusianya tidak selalu berjalan seiring.
Metode
penelitian
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan. Data dikumpulkan melalui:
- Wawancara mendalam dengan kepala lapas, pejabat struktural, dan pegawai.
- Observasi langsung terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Studi dokumentasi terhadap dokumen analisis jabatan, struktur organisasi, dan data kepegawaian.
Peneliti
membandingkan isi dokumen analisis jabatan dengan praktik kerja aktual,
sehingga dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian serta hambatan administratif.
Temuan
utama penelitian
Hasil penelitian menunjukkan beberapa kondisi penting:
Dokumen analisis jabatan tersedia tetapi belum mutakhir, Secara formal, Lapas Batulicin memiliki dokumen analisis jabatan. Namun sebagian uraian tugas belum mencerminkan perubahan beban kerja dan dinamika organisasi terkini.
Penempatan pegawai belum sepenuhnya berbasis analisis jabatan, Penugasan sering dipengaruhi kebutuhan mendesak dan keterbatasan jumlah pegawai, bukan kesesuaian penuh antara kualifikasi dan spesifikasi jabatan.
Ketidaksesuaian antara uraian jabatan dan tugas nyata, Sejumlah pegawai menjalankan pekerjaan di luar deskripsi jabatan formal, sementara sebagian fungsi jabatan lain belum tertangani optimal.
Tumpang tindih pekerjaan, Beberapa posisi memiliki tugas yang mirip sehingga terjadi duplikasi kerja dan pembagian beban yang tidak merata.
Sosialisasi analisis jabatan masih lemah, Tidak semua pegawai memahami secara jelas uraian jabatan masing-masing, sehingga dokumen tersebut kurang berfungsi sebagai pedoman kerja.
Dampak bagi organisasi dan kebijakan
Penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis:
- Lapas perlu memperbarui analisis jabatan secara berkala sesuai perkembangan organisasi.
- Penempatan pegawai harus lebih mempertimbangkan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman.
- Uraian jabatan perlu disosialisasikan secara jelas kepada seluruh pegawai.
- Analisis jabatan sebaiknya diintegrasikan dengan pelatihan, evaluasi kinerja, dan perencanaan SDM.
Bagi
pembuat kebijakan, studi ini menunjukkan bahwa sistem merit membutuhkan
pemeliharaan administratif yang berkelanjutan. Dokumen saja tidak cukup tanpa
penerapan nyata di tingkat unit kerja.
Profil
penulis
Suci
Paradita Sari –
Sarjana administrasi publik, STIA Bina Banua Banjarmasin.
Bidang Keahlian: manajemen sumber daya manusia sektor
publik
Nuril
Mawaddah –
Akademisi dan peneliti di STIA Bina Banua Banjarmasin,
Bidang Keahlian: tata
kelola administrasi dan manajemen kepegawaian.
Heru
Budihantho – Dosen
STIA Bina Banua Banjarmasin
Bidang Keahlian: manajemen organisasi dan kinerja
sektor publik.
Sumber
Penelitian
Sari, S.P., Mawaddah, N., & Budihantho, H. “Placement of Civil Servants
Reviewed from Position Analysis at Class III Batulicin Correctional
Institution.” Formosa
Journal of Applied Sciences (FJAS) Vol. 5 No. 1, 2025, hlm. 119-128.
DOI: https://doi.org/10.55927/fjas.v5i1.526
URL Resmi: https://srhformosapublisher.org/index.php/fjas
.png)
0 Komentar