Mengapa RW008 dan RW010 Jadi Fokus?
Berdasarkan observasi lapangan, RW008 dan RW010 Utan Panjang menunjukkan ciri khas kawasan kumuh perkotaan: kepadatan hunian ekstrem, bangunan tidak memenuhi standar layak huni, sanitasi buruk, serta akses terbatas terhadap air bersih dan jalan lingkungan. Sekitar 70 persen rumah memiliki ventilasi dan pencahayaan yang tidak memadai. Selain itu, 78 persen responden menyebut ruang publik di lingkungannya belum memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Kondisi sosial-ekonomi warga juga menjadi faktor penentu. Mayoritas penduduk bergantung pada sektor informal dengan pendapatan rendah, sehingga kemampuan memperbaiki rumah secara mandiri sangat terbatas. Lemahnya pengawasan tata ruang dan maraknya pembangunan tanpa izin memperparah situasi ini.
Cara Penelitian Dilakukan
Peneliti memilih metode
kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung
ke lokasi, wawancara mendalam dengan warga, pengurus RT/RW, serta pemangku
kepentingan terkait, dan dokumentasi kondisi fisik lingkungan.
Pendekatan
ini memungkinkan peneliti menggali persoalan secara utuh: mulai dari penyebab
munculnya kawasan kumuh, dampak sosial dan lingkungan, hingga efektivitas
kebijakan yang selama ini diterapkan. Hasilnya, penelitian ini menyajikan
gambaran nyata tentang kehidupan sehari-hari warga di kawasan kumuh, bukan
sekadar angka di atas kertas.
Temuan Utama: Akar Masalah Permukiman Kumuh
Penelitian
mengidentifikasi tiga penyebab utama muncul dan bertahannya permukiman kumuh di
RW008 dan RW010:
Lemahnya pengawasan tata ruang, Banyak bangunan berdiri tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan lahan. Hal ini membuat penataan kawasan menjadi sulit dan rawan konflik hukum.
Minimnya infrastruktur dasar, Drainase, sanitasi, pengelolaan sampah, dan akses jalan masih sangat terbatas. Limbah rumah tangga kerap dibuang langsung ke selokan, meningkatkan risiko pencemaran dan penyakit.
Rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat, Kurangnya edukasi tentang kebersihan lingkungan, tata ruang, dan mitigasi
bencana membuat persoalan kumuh terus berulang.
Peneliti
juga mengklasifikasikan tingkat kekumuhan kawasan ke dalam kategori kumuh
berat, sedang, dan ringan, dengan mempertimbangkan kondisi fisik bangunan,
legalitas lahan, dan akses fasilitas dasar. Klasifikasi ini penting untuk
menentukan skala prioritas penanganan.
Dampak dan Implikasi bagi Kebijakan Publik
Hasil
penelitian ini memberikan pesan jelas bagi pemerintah daerah dan pusat.
Penanganan kawasan kumuh tidak bisa diseragamkan. Setiap wilayah memiliki
karakter sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda, sehingga membutuhkan
solusi yang kontekstual.
Bagi
dunia kebijakan, studi ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun program
penataan kawasan kumuh yang lebih partisipatif. Bagi masyarakat, penelitian ini
menunjukkan bahwa perubahan lingkungan dimulai dari keterlibatan warga sendiri,
dengan dukungan kebijakan yang konsisten.
Profil Singkat Penulis
Didi
Indrawan, S.Sos., M.Si. –
Dosen Universitas Kristen Indonesia,
Bidang Keahlian: kebijakan publik dan
pembangunan perkotaan.
Uras
Siahaan – Akademisi
Universitas Kristen Indonesia,
Bidang Keahlian: perencanaan wilayah dan kota.
Ramos
P. Pasaribu – Peneliti
kebijakan sosial dan perkotaan, Universitas Kristen Indonesia.
Sri Pare Eni – Akademisi dengan minat pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.
Sumber Penelitian
Didi
Indrawan, Uras Siahaan, Ramos P. Pasaribu, Sri Pare Eni., A Strategic
Approach to Addressing Slum Housing Issues in Kemayoran Subdistrict, Central
Jakarta (Case Study: RW008 and RW010, Utan Panjang Village). Formosa Journal
of Applied Sciences (FJAS), Vol. 5 No. 1, hlm. 359-384.2026.
DOI:https://doi.org/10.55927/fjas.v5i1.567
URL: https://srhformosapublisher.org/index.php/fjas
.png)
){kind=link}
0 Komentar