Penelitian yang dilakukan sepanjang 2025 ini menganalisis bagaimana kebijakan operasional SAR dijalankan di tingkat pelaksana. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlambatan informasi awal, koordinasi antarinstansi yang belum solid, serta keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi hambatan serius dalam penyelamatan korban kecelakaan dan bencana. Dalam konteks Indonesia yang rawan bencana dan memiliki wilayah geografis luas, temuan ini menjadi sangat relevan bagi keselamatan publik.
Operasi SAR sebagai Layanan Publik Kritis
Operasi SAR merupakan bentuk layanan publik darurat yang berorientasi langsung pada penyelamatan nyawa manusia. Setiap menit sangat berharga. Keterlambatan respons dapat berujung pada meningkatnya jumlah korban atau hilangnya kesempatan penyelamatan. Karena itu, SAR tidak sekadar aktivitas teknis, melainkan implementasi kebijakan publik yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan koordinasi lintas sektor.
Dalam praktiknya, operasi SAR melibatkan banyak aktor, mulai dari instansi pemerintah, aparat keamanan, relawan, hingga masyarakat. Kompleksitas ini membuat keberhasilan kebijakan SAR sangat bergantung pada seberapa baik komunikasi terbangun dan seberapa siap sumber daya yang tersedia di lapangan.
Cara Penelitian Dilakukan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi SAR, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan dan laporan operasional.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman nyata para pelaksana SAR, termasuk hambatan yang mereka hadapi saat merespons kondisi darurat. Analisis dilakukan dengan menelaah pola komunikasi, alur koordinasi, serta kecukupan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam operasi SAR.
Masalah Utama: Informasi Lambat dan Tidak Konsisten
Dari sisi komunikasi, penelitian ini menemukan bahwa penyampaian informasi awal tentang kejadian darurat sering kali tidak berjalan optimal. Informasi mengenai lokasi kejadian, waktu, dan kondisi korban kerap diterima terlambat oleh unit pelaksana SAR. Keterlambatan ini berdampak langsung pada lambannya mobilisasi personel dan peralatan ke lokasi kejadian.
Salah satu penyebab utama adalah mekanisme pelaporan yang masih bertumpu pada alur birokrasi berjenjang. Informasi dari masyarakat atau instansi lain perlu diverifikasi dan diteruskan melalui beberapa tahapan, sehingga menghabiskan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk tindakan cepat.
Selain keterlambatan, kejelasan informasi juga menjadi persoalan. Data yang diterima pelaksana SAR sering kali bersifat parsial dan berubah-ubah, seperti perbedaan titik lokasi atau jumlah korban. Kondisi ini memaksa tim di lapangan melakukan penyesuaian berulang, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas operasi.
Masalah lain muncul pada konsistensi informasi antarinstansi. Penelitian ini mencatat adanya perbedaan data dan persepsi antaraktor yang terlibat, sehingga koordinasi menjadi tidak sinkron. Ketidaksamaan informasi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas dan pemborosan sumber daya.
Keterbatasan Sumber Daya di Lapangan
Selain komunikasi, faktor sumber daya menjadi hambatan besar dalam implementasi kebijakan SAR. Penelitian ini menemukan bahwa jumlah personel SAR yang memiliki kompetensi khusus dan sertifikasi, terutama dalam perencanaan operasi, masih sangat terbatas. Akibatnya, personel yang kompeten harus menangani banyak tugas sekaligus, terutama saat beberapa kejadian darurat terjadi dalam waktu berdekatan.
Beban kerja yang tinggi ini tidak hanya memengaruhi stamina dan fokus petugas, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas pengambilan keputusan dalam situasi kritis. Dalam operasi penyelamatan, kesalahan kecil bisa berdampak fatal.
Keterbatasan juga terjadi pada sarana dan prasarana. Peralatan operasional yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan tantangan lapangan, terutama di wilayah dengan medan sulit dan cuaca ekstrem. Jangkauan dan durasi operasi pun menjadi terbatas.
Dari sisi anggaran, dukungan dana operasional dinilai belum memadai. Keterbatasan anggaran berdampak pada pemeliharaan peralatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem komunikasi yang lebih modern dan terintegrasi.
Komunikasi dan Sumber Daya Saling Menguatkan
Salah satu temuan penting penelitian ini adalah hubungan erat antara komunikasi dan sumber daya. Kelemahan pada satu aspek akan memperbesar dampak kelemahan pada aspek lainnya. Komunikasi yang tidak efektif membuat sumber daya yang terbatas bekerja di bawah tekanan lebih besar. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya memperparah dampak buruk dari komunikasi yang lambat dan tidak jelas.
Menurut Lisdiana dari STISIPOL Candradimuka Palembang, keberhasilan kebijakan SAR menuntut pendekatan sistemik. “Penguatan komunikasi tanpa diiringi peningkatan kapasitas sumber daya tidak akan optimal, begitu pula sebaliknya,” tulisnya dalam artikel tersebut.
Implikasi bagi Kebijakan dan Keselamatan Publik
Temuan ini membawa implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan pengelola layanan darurat. Pertama, penguatan sistem komunikasi terintegrasi perlu menjadi prioritas, termasuk penyederhanaan mekanisme pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih cepat dan real-time.
Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan sertifikasi, khususnya dalam perencanaan dan pengendalian operasi SAR. Ketiga, dukungan anggaran dan penyediaan peralatan yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia menjadi kebutuhan mendesak.
Bagi masyarakat, perbaikan kebijakan SAR berarti meningkatnya peluang keselamatan saat terjadi kecelakaan atau bencana. Bagi negara, efektivitas SAR mencerminkan kapasitas pemerintah dalam melindungi warganya di saat krisis.
Profil Penulis
Lisdiana, S.Sos., M.Si. adalah dosen dan peneliti di STISIPOL Candradimuka Palembang dengan keahlian administrasi publik dan kebijakan publik.
Matsyuroh, S.Sos., M.Si. merupakan akademisi STISIPOL Candradimuka Palembang yang fokus pada manajemen publik dan pelayanan darurat.
Devi Mandahsari, S.Sos., M.Si. adalah peneliti di bidang kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
Sumber Penelitian
Lisdiana, Matsyuroh, & Mandahsari, D. (2026). The Role of Communication and Resources in the Implementation of Search and Rescue (SAR) Operations Policy. Formosa Journal of Science and Technology,
Vol. 5 No. 1, hlm. 285–294.
DOI: https://doi.org/10.55927/fjst.v5i1.407
URL: https://traformosapublisher.org/index.php/fjst
0 Komentar