Kemiskinan di Indonesia: Perbandingan Antara Garis Kemiskinan Bank Dunia dan Garis Kemiskinan Pemerintah Indonesia

Gambar Ilustrasi AI

FORMOSA NEWS - Kupang - Standar Bank Dunia Tunjukkan Angka Kemiskinan Indonesia Jauh Lebih Tinggi dari Data Resmi. Penelitian yang dilakukan oleh Agatha Helena Deze dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Oemathonis Kupang, bersama Thomas Ola Langoday dari STIE Oemathonis Kupang, serta Marius Masri dari Universitas Katolik Widya Mandira dalam artikel ilmiah yang terbit di Asian Journal of Management Analytics (AJMA) edisi Vol. 5 No. 1 Tahun 2026. Penelitian ini menyoroti bahwa data kemiskinan bukan sekedar angka statistik, melainkan menjadi dasar utama penentuan bantuan sosial, subsidi, dan arah pembangunan nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh gatha Helena Deze dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Oemathonis Kupang, bersama Thomas Ola Langoday dari STIE Oemathonis Kupang, serta Marius Masri dari Universitas Katolik Widya Mandira menyoroti bahwa metode pengukuran berbeda, maka jumlah penduduk yang dianggap miskin dan berhak atas perlindungan negara juga berubah secara signifikan.

Dua Cara Mengukur Kemiskinan, Dua Gambaran Indonesia

Selama ini, pemerintah Indonesia mengukur kemiskinan menggunakan garis kemiskinan nasional BPS, yang didasarkan pada pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Pendekatan ini bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dalam negeri.

 

Sebaliknya, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional berbasis daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Standar ini memungkinkan perbandingan antarnegara, tetapi juga menetapkan ambang hidup minimum yang lebih tinggi, khususnya bagi negara berpendapatan menengah seperti Indonesia.

Menurut para peneliti, perbedaan metodologi inilah yang menyebabkan jumlah penduduk miskin versi Bank Dunia jauh lebih besar dibandingkan data resmi pemerintah.

Data 2019–2023: Angka yang Sangat Kontras

Berdasarkan analisis data periode 2019 hingga 2023, penelitian ini menemukan perbedaan yang konsisten dan signifikan antara kedua standar tersebut.

Versi BPS menunjukkan bahwa:

• Tingkat kemiskinan Indonesia berada di bawah 10 persen sejak 2019
• Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat 25,90 juta orang atau 9,36 persen
• Angka ini bahkan menjadi yang terendah sejak pandemi COVID-19

Namun, versi Bank Dunia memberikan gambaran yang jauh lebih besar:

• Dengan standar USD 3,20 PPP per hari, sekitar 19 persen penduduk Indonesia dikategorikan miskin
• Dengan standar USD 6,85 PPP per hari (standar negara berpendapatan menengah atas), lebih dari 50 persen penduduk masuk kategori miskin atau rentan miskin
• Pada 2023, Bank Dunia memperkirakan sekitar 172 juta penduduk Indonesia atau 60,3 persen populasi hidup dalam kondisi miskin dan rentan secara ekonomi

Perbedaan ini menunjukkan bahwa jutaan warga Indonesia yang tidak tercatat sebagai miskin secara resmi sebenarnya berada dalam kondisi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti inflasi, kenaikan harga pangan, atau krisis global.

Dampak Pandemi Lebih Terlihat dengan Standar Global

Penelitian ini juga menyoroti bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi kemiskinan. Data BPS mencatat peningkatan kemiskinan yang relatif terkendali pada 2020–2021, lalu menurun seiring pemulihan ekonomi.

Namun, data Bank Dunia menunjukkan bahwa meskipun angka resmi membaik, kerentanan ekonomi masyarakat tetap tinggi. Banyak rumah tangga berada tepat di atas garis kemiskinan nasional, tetapi masih jauh dari standar hidup layak menurut ukuran internasional.

Dengan kata lain, pemulihan ekonomi belum sepenuhnya mengangkat kelompok masyarakat yang berada di lapisan terbawah dan paling rentan.

Implikasi Besar bagi Kebijakan Publik

Temuan penelitian ini membawa implikasi serius bagi perumusan kebijakan publik. Jika pemerintah hanya mengandalkan satu standar pengukuran kemiskinan, maka terdapat risiko:

• Bantuan sosial tidak menjangkau kelompok rentan.
• Program pengentasan kemiskinan kurang inklusif.
• Ketimpangan sosial sulit ditekan secara berkelanjutan.

Para peneliti merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mengharmoniskan indikator kemiskinan, dengan menjadikan standar Bank Dunia sebagai pelengkap, bukan pengganti, data BPS. Pendekatan ini dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah.

Profil Singkat Penulis

Agatha Helena Deze, S.E.

Dosen Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oemathonis Kupang.
Fokus keahlian pada akuntansi sosial, kemiskinan, dan analisis ekonomi pembangunan.

Thomas Ola Langoday, S.E., M.M.
Dosen Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oemathonis Kupang.
Bidang keahlian meliputi kebijakan publik, kemiskinan, dan ekonomi makro.

Marius Masri, S.E., M.E.
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandira.
Bidang Keahlian: Aktif meneliti isu kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan wilayah.

 

Sumber Penelitian

Agatha Helena Deze, Thomas Ola Langoday, Marius Masri. Poverty in Indonesia: A Comparison Between the World Bank Poverty Line and the Indonesian Government Poverty Line. Asian Journal of Management Analytics, Vol. 5 No. 1, hlm. 181–196. 2026

DOI: https://doi.org/10.55927/ajma.v5i1.16169  

URL: https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajma