Penelitian ini menyoroti penggunaan tindak tutur komisif, yakni bentuk ujaran yang mengikat pembicara pada tindakan di masa depan, seperti janji atau komitmen. Temuan utama menunjukkan bahwa janji politik jauh lebih sering muncul ketika Prabowo masih menjadi calon presiden dibandingkan saat sudah menjabat sebagai kepala negara. Perubahan ini mencerminkan pergeseran fungsi komunikasi politik dari persuasi menuju legitimasi dan pelaksanaan kebijakan.
Latar Belakang: Bahasa Politik sebagai Alat Kekuasaan
Dalam komunikasi politik, pidato bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan strategi untuk membangun citra, memengaruhi opini publik, dan memperkuat legitimasi kekuasaan. Teori pragmatik menilai bahasa sebagai tindakan sosial, bukan hanya kata-kata. Karena itu, perubahan posisi politik seseorang akan memengaruhi cara ia berbicara.
Penelitian ini menilai pidato Prabowo sebagai contoh menarik karena ia mengalami transisi dari kandidat presiden ke pemimpin negara. Pergeseran ini memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana bahasa politik menyesuaikan diri dengan tuntutan kekuasaan dan tanggung jawab publik.
Metodologi: Analisis Pidato dari Kampanye hingga Kepresidenan
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis delapan pidato Prabowo yang diambil dari video YouTube resmi. Empat pidato berasal dari masa kampanye, dan empat lainnya dari masa kepresidenan.
Peneliti mentranskripsikan pidato, mengidentifikasi ujaran yang mengandung tindak tutur komisif, lalu membandingkan frekuensi dan fungsi penggunaannya. Analisis juga mempertimbangkan hubungan sosial antara pembicara dan audiens, apakah bersifat setara atau hierarkis.
Temuan Utama: Janji Politik Dominan Saat Kampanye
Hasil penelitian menemukan total 79 tindak tutur komisif dalam pidato Prabowo.
- 53 ujaran janji muncul saat masih menjadi kandidat presiden
- 26 ujaran muncul setelah menjabat sebagai presiden
Perbedaan ini menunjukkan bahwa pidato kampanye cenderung menekankan visi, harapan, dan komitmen masa depan untuk menarik dukungan publik. Sebaliknya, pidato setelah menjabat lebih fokus pada kebijakan konkret, pelaksanaan program, dan pencapaian pemerintah.
Contoh janji yang muncul saat kampanye meliputi komitmen menghapus kemiskinan atau memberantas korupsi. Setelah menjabat, janji berubah menjadi pernyataan kebijakan yang didukung legitimasi hukum, seperti penegakan aturan perdagangan atau target pengurangan kemiskinan ekstrem.
Pergeseran Fungsi Bahasa: Dari Persuasi ke Legitimasi
Penelitian ini menunjukkan dua fungsi berbeda dari janji politik.
Perubahan ini menunjukkan bahwa pidato politik bukan hanya soal retorika, tetapi juga refleksi dari posisi sosial dan kekuasaan pembicara.
Dampak bagi Publik dan Kajian Politik
Temuan ini memiliki implikasi luas bagi masyarakat, dunia akademik, dan pembuat kebijakan.
Bagi publik, penelitian ini membantu memahami bahwa janji politik memiliki fungsi strategis yang berbeda tergantung konteks. Janji kampanye tidak selalu mencerminkan kebijakan langsung, tetapi berperan membangun legitimasi elektoral.
Bagi akademisi, studi ini memperkaya kajian komunikasi politik Indonesia dengan menunjukkan bagaimana bahasa berkaitan erat dengan struktur kekuasaan.
Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi komunikasi pemerintah agar publik dapat membedakan antara retorika politik dan komitmen kebijakan nyata.
Menurut Widya dari Universitas Negeri Yogyakarta, perubahan bahasa ini menunjukkan bahwa “konteks kekuasaan sangat menentukan bentuk dan fungsi pidato politik.”
.png)
0 Komentar