Indeks Pembangunan Pemuda Jadi Kunci Pencapaian SDG 8 di Jawa Timur
Surabaya — Penelitian terbaru dari Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) memiliki peran strategis dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, di Provinsi Jawa Timur. Studi ini ditulis oleh Aditya Wahyu Dwi Kurniawan, Amirul Mustofa, dan Ika Devy Pramudiana, dan dipublikasikan pada awal 2026 di International Journal of Integrative Sciences. Temuan riset ini penting karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan pekerjaan layak bagi generasi muda tanpa kebijakan yang berbasis data pembangunan pemuda.
Bonus demografi belum sepenuhnya produktif
Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia. Di tengah bonus demografi nasional, pemuda berusia 16–30 tahun menjadi kelompok kunci yang menentukan arah pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, data menunjukkan bahwa potensi besar ini belum sepenuhnya terkonversi menjadi tenaga kerja produktif dan pekerjaan berkualitas.
Penelitian ini menyoroti kesenjangan yang masih lebar antara pemuda di wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama dalam akses pendidikan berkualitas, pelatihan kerja, dan peluang kerja layak. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya mencapai SDG 8 yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Membaca IPP dan SDG 8 secara terintegrasi
Berbeda dari banyak kajian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya memotret capaian Indeks Pembangunan Pemuda, tetapi juga menghubungkannya langsung dengan indikator SDG 8. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan Capability Approach yang dikembangkan ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, yang menekankan bahwa pembangunan harus diukur dari sejauh mana individu memiliki kebebasan nyata untuk memilih kehidupan yang bernilai.
Data yang digunakan berasal dari studi literatur mendalam terhadap laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta laporan capaian SDGs Jawa Timur periode 2021–2023. Dengan analisis tematik, peneliti memetakan hubungan antara capaian IPP dan kualitas hasil pembangunan ekonomi.
Pendidikan naik, tetapi kepemimpinan pemuda tertinggal
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Pemuda Jawa Timur meningkat dari 58,94 pada 2021 menjadi 60,58 pada 2023. Kenaikan paling konsisten terjadi pada domain pendidikan dan pelatihan, yang mencapai skor 67,58 pada 2023. Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya diikuti oleh sertifikasi pelatihan kerja yang diakui pasar.
Sebaliknya, domain partisipasi dan kepemimpinan justru menjadi titik terlemah, dengan skor di bawah 47. Artinya, meskipun pemuda cukup aktif dalam kegiatan sosial, keterlibatan mereka dalam organisasi formal, posisi manajerial, dan pengambilan keputusan strategis masih sangat terbatas.
Di sisi ketenagakerjaan, proporsi pemuda yang tergolong NEET (tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan) memang menurun, tetapi masih berada di atas 19 persen. Selain itu, rasio kewirausahaan pemuda stagnan di kisaran 1 persen, menandakan lemahnya ekosistem usaha bagi generasi muda.
Ekonomi tumbuh, kualitas kerja tertahan
Penelitian ini juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur relatif positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat dari Rp59,99 juta pada 2021 menjadi Rp71,12 juta pada 2023. Namun, pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya berdampak pada kualitas pekerjaan.
Produktivitas tenaga kerja justru mengalami perlambatan, bahkan mencatat kontraksi pada 2023. Sekitar 63 persen tenaga kerja muda masih bekerja di sektor informal, yang umumnya minim perlindungan sosial dan berpenghasilan rendah. Tingkat pengangguran usia 15–24 tahun tetap tinggi, berkisar 19–21 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
Menurut Amirul Mustofa dari Unitomo, kondisi ini menunjukkan adanya “hambatan konversi” antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nyata pemuda. “Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan kebebasan nyata bagi pemuda untuk memperoleh pekerjaan yang stabil, aman, dan bermartabat,” jelasnya.
Strategi Jawa Timur: menjembatani kesenjangan
Penelitian ini juga mengulas berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2025–2029, seperti Youth Creativepreneur Centre, Millennium Job Centre, EkoTren One Pesantren One Product, hingga Job Market Fair. Program-program ini dinilai strategis karena berupaya menjembatani kesenjangan antara pendidikan, keterampilan, dan kebutuhan pasar kerja.
Peneliti menilai bahwa keberhasilan SDG 8 sangat bergantung pada konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat pelatihan berbasis industri, memperluas kewirausahaan pemuda, serta meningkatkan transisi dari sekolah ke dunia kerja formal.
Implikasi bagi kebijakan publik
Temuan ini memberikan pesan kuat bagi pembuat kebijakan: pembangunan pemuda tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Tanpa perbaikan kualitas pekerjaan, penguatan kepemimpinan pemuda, dan pengurangan sektor informal, bonus demografi berisiko menjadi peluang yang terlewat.
Studi ini merekomendasikan agar Indeks Pembangunan Pemuda digunakan sebagai alat diagnostik utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan. Integrasi IPP dan SDG 8 dinilai mampu membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berdampak jangka panjang.
0 Komentar