Penelitian yang terbit pada Volume 4 Nomor 1 Tahun 2026 ini menegaskan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Di tengah percepatan implementasi e-government di Indonesia, layanan keimigrasian menjadi salah satu sektor strategis yang mengalami perubahan signifikan.
Transformasi Digital dalam Layanan Keimigrasian
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pelayanan publik berbasis digital. Kebijakan ini didukung oleh Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan E-Government dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam konteks keimigrasian, layanan publik mencakup penerbitan paspor, pengurusan visa, izin tinggal, hingga pengawasan lalu lintas orang antarnegara. Sebelum adanya M-Paspor, sistem antrean online APAPO sering dikeluhkan karena kuota terbatas, keterlambatan verifikasi, dan proses yang belum sepenuhnya efisien.
Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan M-Paspor pada 27 Januari 2022 untuk menyederhanakan proses tersebut. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mendaftar secara daring, mengunggah dokumen, memilih jadwal layanan, serta melakukan pembayaran elektronik. Pemohon hanya perlu datang ke kantor imigrasi untuk wawancara dan pengambilan data biometrik.
Metode Penelitian di Kantor Imigrasi Bandung
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas M-Paspor di loket permohonan paspor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.
Data dikumpulkan melalui:
- Wawancara mendalam dengan petugas dan pemohon paspor
- Observasi langsung di loket layanan
- Analisis dokumen dan prosedur resmi keimigrasian
Efektivitas diukur berdasarkan lima indikator:
- Pemahaman program
- Ketepatan sasaran
- Ketepatan waktu
- Pencapaian tujuan
- Dampak nyata layanan
Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai kinerja sistem sekaligus pengalaman pengguna.
Hasil Utama: M-Paspor Dinilai Cukup Efektif
Penelitian menyimpulkan bahwa M-Paspor telah meningkatkan efisiensi administrasi dan penataan layanan di Kantor Imigrasi Bandung.
1. Pemahaman Program Relatif Baik
Mayoritas pemohon memahami cara penggunaan M-Paspor. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial, situs resmi, brosur, dan panduan di kantor imigrasi.
Lima dari tujuh responden mengaku telah mengetahui dan mempelajari aplikasi sebelum datang ke kantor. Mereka dapat menyelesaikan proses pendaftaran secara mandiri. Namun, sebagian pemohon yang kurang terbiasa dengan teknologi masih membutuhkan bantuan petugas.
Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat memengaruhi pengalaman penggunaan aplikasi.
2. Proses Lebih Cepat dan Terstruktur
Sistem pendaftaran dan penjadwalan daring membantu mengurangi antrean dan kepadatan layanan. Kuota bulanan biasanya habis dalam dua hingga tiga hari, menandakan tingginya minat dan penerimaan masyarakat terhadap sistem digital.
Data menunjukkan peningkatan jumlah permohonan paspor secara signifikan setelah implementasi M-Paspor pada periode 2022–2024 dibandingkan periode sebelum 2021.
Petugas juga mencatat adanya peningkatan akurasi data dan penurunan kesalahan administrasi.
3. Tujuan Program Tercapai
M-Paspor mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan publik. Fitur tambahan seperti paspor elektronik, layanan percepatan, dan penjadwalan ulang online menunjukkan inovasi berkelanjutan.
Secara umum, pengguna menilai sistem lebih jelas dan terorganisir dibandingkan sistem sebelumnya.
Tantangan yang Masih Dihadapi
Meski efektif, penelitian mengidentifikasi beberapa kendala:
- Gangguan server dan overheating sistem
- Ketidakstabilan jaringan komputer
- Keterbatasan perangkat keras seperti printer dan keyboard
- Kuota pendaftaran yang cepat penuh
Lima dari tujuh responden menyampaikan keluhan terkait keterbatasan kuota. Sistem dinilai efektif bagi yang berhasil mendapatkan jadwal, namun belum sepenuhnya menjamin akses merata bagi semua pemohon.
Selain itu, sebagian masyarakat masih ragu menggunakan sistem secara mandiri karena khawatir terjadi kesalahan pengisian data.
Peran Sumber Daya Manusia
Struktur organisasi yang jelas antara petugas loket, supervisor, dan kepala seksi mendukung kelancaran layanan. Kehadiran mahasiswa magang dan peserta praktik kerja lapangan membantu menjaga kontinuitas pelayanan saat terjadi kekurangan personel.
Pemohon menilai petugas semakin responsif dan adaptif dalam menangani revisi dokumen maupun kendala teknis.
Menurut Nur Azizah dari ICB Pajajaran Polytechnic, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
Implikasi bagi Kebijakan dan Layanan Publik
Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi penting:
Bagi pemerintah:
- Perlu peningkatan kapasitas server dan infrastruktur
- Perlu penguatan literasi digital masyarakat
- Perlu evaluasi kuota agar akses lebih merata
Bagi kantor imigrasi:
- Pemeliharaan sistem harus dilakukan secara berkala
- Sosialisasi dan pendampingan pengguna perlu diperluas
- Perencanaan SDM jangka panjang perlu diperkuat
Digitalisasi layanan publik memerlukan investasi teknologi dan penguatan tata kelola organisasi secara simultan.
.png)
0 Komentar