Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari, Aliyya Malika Rachmah, Selviana Monika, Dinda Putri Sri Lestari, Alfian Ramdhani, dan Maftuh Ahnan Sulaiman dari Universitas Swadaya Gunung Jati menyoroti bahwa Otonomi tersebut membuka peluang bagi desa untuk berkembang, namun sekaligus menghadirkan dinamika politik baru yang memengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Politik sebagai Faktor Penentu Kebijakan Desa
Desa Kertawinangun dipilih sebagai lokasi
penelitian karena mencerminkan dinamika politik desa yang aktif. Para peneliti
menemukan bahwa kebijakan desa tidak hanya dibentuk oleh prosedur
administratif, tetapi juga oleh interaksi kepentingan antara kepala desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga.
Dalam praktiknya, keputusan tentang prioritas
pembangunan, penggunaan Dana Desa, hingga pelaksanaan program sangat
dipengaruhi oleh relasi politik antaraktor tersebut. Politik lokal menjadi
ruang negosiasi kepentingan yang menentukan siapa diuntungkan dan bagaimana
kebijakan dijalankan.
Metodologi yang Membumi
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan,
wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat, serta analisis dokumen kebijakan
desa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat langsung proses kebijakan
dari perencanaan hingga implementasi, termasuk hambatan politik yang muncul di
lapangan.
Temuan Utama Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan beberapa poin
penting:
- Kepemimpinan kepala desa menjadi faktor paling dominan dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas anggaran.
- Hubungan politik antara kepala desa dan BPD berpengaruh besar terhadap kelancaran atau hambatan pelaksanaan kebijakan.
- Dinamika politik lokal dan afiliasi politik memengaruhi dukungan dari pemerintah di tingkat kabupaten dan program dari pusat.
- Partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa menjadi arena politik tempat berbagai kepentingan dinegosiasikan.
- Alokasi Dana Desa kerap dipengaruhi pertimbangan politik, bukan semata kebutuhan riil masyarakat.
Penelitian ini juga mencatat berbagai hambatan
akibat pengaruh politik, seperti konflik kepentingan antar elite desa,
polarisasi pasca pemilihan kepala desa, politisasi anggaran, lemahnya mekanisme
pengawasan, hingga praktik patronase dan nepotisme.
Implikasi bagi Tata Kelola Desa
Menurut para peneliti, pengaruh politik yang
tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan efektivitas kebijakan dan
kepercayaan masyarakat. Namun, jika diarahkan secara demokratis, politik justru
dapat menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi warga dan meningkatkan
kualitas kebijakan publik.
Beberapa rekomendasi strategis yang diajukan
antara lain digitalisasi informasi desa, penguatan kapasitas BPD, musyawarah
desa yang inklusif, pembentukan kelompok pemantau independen, serta peningkatan
literasi politik masyarakat. Langkah-langkah ini dinilai penting untuk
memastikan kebijakan desa lebih transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan
publik.
Profil Penulis
Aliyya Malika Rachmah Peneliti muda bidang administrasi publik, Universitas Swadaya Gunung Jati.
Selviana Monika Peneliti bidang politik lokal dan pemerintahan desa, Universitas Swadaya Gunung Jati.
Dinda Putri Sri Lestari Peneliti bidang kebijakan publik dan pembangunan desa, Universitas Swadaya Gunung Jati.
Alfian Ramdhani Peneliti bidang tata kelola pemerintahan dan kebijakan desa, Universitas Swadaya Gunung Jati.
Maftuh Ahnan Sulaiman Peneliti bidang administrasi publik dan partisipasi masyarakat, Universitas Swadaya Gunung Jati.
Sumber Penelitian
Sri Wulandari, Aliyya Malika Rachmah, Selviana Monika, Dinda Putri Sri Lestari, Alfian Ramdhani, Maftuh Ahnan Sulaiman. Public Policy Analysis Related to Political Factors in Villages: Case Study Kertawinangun Village, Kedawung District. Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS), Vol. 5 No. 1, hlm 401–412. 2026.
DOI: https://doi.org/10.55927/fjas.v5i1.573
URL Resmi: https://srhformosapublisher.org/index.php/fjas
.png)
0 Komentar