Sulawesi Utara_ Penerapan akuntansi pertanggungjawaban terbukti berperan penting dalam meningkatkan kinerja manajemen layanan klaim BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mitra Sehat, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Temuan ini diungkapkan oleh Silva Sara Arikalangt, Jullie Sondakh, dan Lady Latjandu dari Universitas Sam Ratulangi dalam penelitian yang dipublikasikan pada Januari 2026 di International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE).
Penelitian ini relevan karena keberlanjutan keuangan rumah sakit daerah dan kualitas layanan kesehatan sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan klaim BPJS. Ketidakefisienan dalam proses klaim berpotensi mengganggu arus kas rumah sakit dan berdampak langsung pada pelayanan kepada pasien.
Tantangan Administrasi Klaim BPJS
Sebagai rumah sakit rujukan bagi peserta BPJS Kesehatan, RSUD Mitra Sehat menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan klaim. Data internal rumah sakit menunjukkan masih ditemukannya keterlambatan pengajuan klaim, kelengkapan rekam medis yang belum optimal, serta perbedaan nilai antara klaim yang diajukan dan yang disetujui BPJS.
Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk menelaah peran akuntansi pertanggungjawaban sebagai sistem pengendalian manajemen dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pengelolaan klaim BPJS.
Metodologi Singkat
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajemen rumah sakit, observasi langsung, serta analisis dokumen internal terkait klaim BPJS dan laporan keuangan. Fokus kajian diarahkan pada penerapan akuntansi pertanggungjawaban di berbagai unit kerja rumah sakit.
Temuan Utama Penelitian
Hasil analisis menunjukkan beberapa poin penting:
- Pusat pertanggungjawaban berjalan jelas
Unit rawat jalan, rawat inap, rekam medis, keuangan, dan unit klaim BPJS telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas.
- Tingkat persetujuan klaim mencapai 82 persen
Pada tahun 2024, dari 5.763 klaim BPJS yang diajukan, 82% disetujui, 14,2% berstatus pending, dan 4,1% ditolak, terutama akibat kendala administratif.
- Efektivitas nilai klaim masih perlu ditingkatkan
Nilai klaim yang disetujui hanya mencapai 75,2% dari total nilai klaim yang diajukan, menunjukkan masih adanya koreksi biaya, khususnya pada layanan rawat inap.
- Akuntansi pertanggungjawaban mendukung evaluasi kinerja manajemen
Perbandingan antara anggaran dan realisasi serta laporan pertanggungjawaban berkala membantu manajemen mengidentifikasi inefisiensi dan menelusuri sumber permasalahan klaim.
Menurut penulis, sistem akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan manajemen rumah sakit menilai kinerja tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari efektivitas pengelolaan unit kerja.
Dampak dan Implikasi
Temuan ini memberikan pesan penting bagi pengelola rumah sakit dan pembuat kebijakan sektor kesehatan. Pengelolaan klaim BPJS tidak semata-mata persoalan teknis, melainkan juga persoalan manajerial. Penguatan sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat meningkatkan transparansi, memperjelas alur koordinasi antarunit, serta menekan risiko keterlambatan dan penolakan klaim.
Penulis menegaskan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai mekanisme pengendalian manajemen yang menghubungkan struktur organisasi, disiplin anggaran, dan sistem pelaporan dengan peningkatan kinerja layanan kesehatan.
Profil Singkat Penulis
- Silva Sara Arikalangt, S.E. - Universitas Sam Ratulangi.
- Jullie Sondakh, S.E., M.Si. - Universitas Sam Ratulangi.
- Lady Latjandu, S.E., M.Si. - Universitas Sam Ratulangi.
Sumber Penelitian
Arikalangt, S. S., Sondakh, J., & Latjandu, L. (2026).
Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Evaluasi Kinerja Manajemen pada Layanan Klaim BPJS di RSUD Mitra Sehat.
International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE), Vol. 5 No. 1.
DOI: 10.55927/ijbae.v5i1.535
URL: https://nblformosapublisher.org/index.php/ijbae
0 Komentar