Ketua DPR Puan Maharani.(AFP/BAY ISMOYO)
FORMOSA NEWS, Jakarta - DALAM peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai pentingnya ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia (unggul).
Ekosistem pendidikan ini mulai dari pemerataan kualitas pendidikan di Tanah Air hingga hak anak memperoleh sekolah yang aman dalam menempuh pendidikan.
"Pada momen Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei, saya mengajak semua stakeholders dan masyarakat untuk merefleksikan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia saat ini," kata Puan, Kamis (2/5/2024).
Ketua DPR ini berharap agar peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak dijadikan hanya sebagai seremoni semata.
Untuk itu Puan juga mengingatkan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan negara sehingga setiap unsur dari pendidikan perlu terus mendapat perhatian.
Pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia sendiri masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup kompleks. Oleh karenanya, pemerintah diingatkan untuk terus mengevaluasi kinerja pelayanan pendidikan demi memastikan semua anak memperoleh kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan yang layak.
Menurut Puan, salah satu tantangan utama dalam pemerataan pendidikan adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan.
Seperti diketahui, kebanyakan sekolah berkualitas tinggi terletak di kota-kota besar, sementara daerah perdesaan masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga ada kesenjangan kualitas pendidikan.
"Si titik ini pemerintah bertugas untuk memastikan semua anak di Indonesia memperoleh kualitas pendidikan yang sama, yang di dalamnya juga menyangkut mengenai sarana prasarana serta infrastruktur pendukung pendidikan," ungkap Puan.
Infrastruktur pendukung pendidikan sendiri masih banyak diperlukan, khususnya di daerah 3T karena tidak sedikit anak yang masih kesulitan mengakses sekolah karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang tidak memadai.
"Si titik ini pemerintah bertugas untuk memastikan semua anak di Indonesia memperoleh kualitas pendidikan yang sama, yang di dalamnya juga menyangkut mengenai sarana prasarana serta infrastruktur pendukung pendidikan," ungkap Puan.
Infrastruktur pendukung pendidikan sendiri masih banyak diperlukan, khususnya di daerah 3T karena tidak sedikit anak yang masih kesulitan mengakses sekolah karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang tidak memadai.
Kurangnya infrastruktur teknologi di daerah pedalaman juga dinilai menjadi tantangan di dunia pendidikan.
"Kita tidak ingin ada anak yang berpotensi menjadi generasi unggul pada akhirnya terpinggirkan dan tidak berkembang karena kurangnya aksesibilitas pendidikan. Masalah anak putus sekolah sering kali kita temukan karena faktor-faktor seperti ini," sebut Puan.
Puan lalu menyinggung soal kurikulum merdeka yang merupakan kebijakan Kemendikbudristek untuk mentransformasi pendidikan demi menciptakan SDM unggul.
"Kita tidak ingin ada anak yang berpotensi menjadi generasi unggul pada akhirnya terpinggirkan dan tidak berkembang karena kurangnya aksesibilitas pendidikan. Masalah anak putus sekolah sering kali kita temukan karena faktor-faktor seperti ini," sebut Puan.
Puan lalu menyinggung soal kurikulum merdeka yang merupakan kebijakan Kemendikbudristek untuk mentransformasi pendidikan demi menciptakan SDM unggul.
"Transformasi tidak cukup hanya sampai pada sekolah gratis maupun penguatan dalam kurikulum, tetapi juga harus didukung dengan aspek-aspek pendidikan lain, termasuk dengan meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, terutama yang berada di daerah terpencil," ujarnya.
Selain itu, perempuan pertama sebagai ketua DPR-RI Inj juga menyoroti mengenai beban biaya pendidikan yang tinggi, sebab tidak sedikit anak dari keluarga miskin yang akhirnya terpaksa putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu mendukung pembelian buku, seragam, biaya transportasi, dan biaya-biaya sekolah lain.
Selain itu, perempuan pertama sebagai ketua DPR-RI Inj juga menyoroti mengenai beban biaya pendidikan yang tinggi, sebab tidak sedikit anak dari keluarga miskin yang akhirnya terpaksa putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu mendukung pembelian buku, seragam, biaya transportasi, dan biaya-biaya sekolah lain.
Belum lagi beberapa kebijakan di bidang pendidikan yang kurang efektif.
"Saya sering sekali mendengar banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak bisa masuk sekolah negeri akibat kendala-kendala teknis peraturan," terang Puan.
"Saya sering sekali mendengar banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak bisa masuk sekolah negeri akibat kendala-kendala teknis peraturan," terang Puan.
"Ada juga yang terpaksa masuk ke sekolah swasta dengan biaya besar lalu berhenti di tengah jalan karena kesulitan biaya. Tak sedikit pula anak yang lulus sekolah tidak bisa mendapat ijazah karena ada tunggakan pembayaran. Masalah seperti ini harus jadi perhatian pemerintah," sambung mantan Menko PMK tersebut.
Honorer Diimbau Tetap Tenang
Honorer Diimbau Tetap Tenang
Demi menciptakan ekosistem pendidikan yang baik, Puan menilai bantuan bagi anak dari keluarga kurang mampu pun harus dibarengi dengan aksesibilitas untuk semua lapisan masyarakat dalam mengakses pendidikan.
"Bagaimana ekosistem pendidikan itu dapat memastikan anak-anak yang tidak mendapat kesempatan masuk ke sekolah negeri dapat tetap bersekolah dengan biaya terjangkau dan kualitas yang sama baiknya," papar Puan.
Selain soal kualitas pendidikan, Puan menyinggung tentang pentingnya anak mendapat sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Hal ini mengingat banyak kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.
"Banyaknya kasus kekerasan di sekolah, termasuk bullying anak, menunjukkan ada fungsi pendidikan yang masih harus dievaluasi. Anak-anak harus merdeka untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan sekolah yang mendukung pada pengembangan karakter," tegas Puan.
Pada akhirnya, pemerintah harus memasukkan lagi pelajaran ilmu budi pekerti dan ilmu etika dalam di sekolah demi memutus kekerasan dan aksi bullying.
Selain soal kualitas pendidikan, Puan menyinggung tentang pentingnya anak mendapat sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Hal ini mengingat banyak kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.
"Banyaknya kasus kekerasan di sekolah, termasuk bullying anak, menunjukkan ada fungsi pendidikan yang masih harus dievaluasi. Anak-anak harus merdeka untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan sekolah yang mendukung pada pengembangan karakter," tegas Puan.
Pada akhirnya, pemerintah harus memasukkan lagi pelajaran ilmu budi pekerti dan ilmu etika dalam di sekolah demi memutus kekerasan dan aksi bullying.
Di samping itu, Puan juga mendukung pengoptimalan peran guru BK di sekolah yang memiliki kemampuan ilmu psikologi untuk pendampingan bagi siswa.
Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah untuk menambah dukungan bagi pendidikan vokasi agar para lulusan SMK memiliki kesempatan yang sama baiknya untuk memperoleh pekerjaan.
Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah untuk menambah dukungan bagi pendidikan vokasi agar para lulusan SMK memiliki kesempatan yang sama baiknya untuk memperoleh pekerjaan.
Apalagi saat ini banyak muncul pekerjaan informal yang membutuhkan skill di luar akademik.
"Pastikan siswa pendidikan vokasi tetap dapat berdaya saing sekalipun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Bisa melalui program-program pelatihan di berbagai bidang maupun pendampingan di fase transisi pasca-sekolah," kata Puan.
Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa terciptanya generasi unggul tidak terlepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik. Untuk itu, kesejahteraan guru juga harus menjadi prioritas.
Akhirnya, pada momen Hardiknas 2024 ini Puan mendorong semua guru agar terus mengembangkan keterampilan. Tak hanya dari sisi pengajaran, tetapi juga pendekatan kepada para siswa.
Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa terciptanya generasi unggul tidak terlepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik. Untuk itu, kesejahteraan guru juga harus menjadi prioritas.
Akhirnya, pada momen Hardiknas 2024 ini Puan mendorong semua guru agar terus mengembangkan keterampilan. Tak hanya dari sisi pengajaran, tetapi juga pendekatan kepada para siswa.
Puan menyadari banyak tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia memerlukan kerja sama semua elemen bangsa. DPR disebutnya berkomitmen terus mendukung dan mengawal program-program pendidikan demi pembangunan bangsa.
Sesuai tema Hardiknas 2024 yakni "Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar", Puan mengajak semua kalangan termasuk masyarakat untuk bergandeng tangan mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.
Editor : Muti Amanda Chairiyah
Posting Komentar
0Komentar