![]() |
Presiden Joko Widodo (Foto: setkab.go.id) |
FORMOSA NEWS, Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada sekitar Rp 6,2 triliun anggaran pemerintah yang digunakan untuk membuat aplikasi layanan publik baru. Hal ini diungkapkan dalam peluncuran GovTech INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
Jokowi menilai hal ini sebagai pemborosan karena anggaran sebesar itu hanya digunakan untuk membuat aplikasi di tiap instansi. Menurutnya, ada 27.000 aplikasi layanan publik yang dibuat instansi pemerintah pusat dan daerah. Puluhan ribu di antaranya tidak terintegrasi.
"Tahun ini saja kita cek waktu bikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai membikin aplikasi atau platform baru," ungkap Jokowi.
Oleh sebab itu, dia meminta semua instansi untuk menyetop pembuatan aplikasi baru. Pasalnya, pemerintah pusat sudah memiliki GovTech INA Digital yang akan mengintegrasi-kan dan menginteroperabilitaskan semua layanan antar instansi, baik pusat dan daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengungkapkan layanan INA Digital atau Govtech Indonesia bisa diakses masyarakat pada bulan September mendatang. Termasuk layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
"Jadi sekali lagi ini launching INA Digital-nya dan nanti mulai Single Sign On (SSO) penggunaan INA Pass dan seterusnya ini rencana September dan sekarang sedang trial dari seluruh sistem aplikasi yang dibangun di kementerian masing-masing," kata Azwar Anas saat ditanya wartawan.
Peluncuran yang dilakukan baru sekadar sistem awal yang diuji cobakan, logo dan nama INA Digital, dan belum menjadi akses pelayanan masyarakat secara luas.
Single Sign On atau INA Pass adalah teknologi yang membuat pengguna jaringan mengakses aplikasi hanya menggunakan satu akun pengguna. Dalam hal ini nantinya akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan untuk menghubungkan berbagai layanan aplikasi itu.
Anas menjelaskan ada 9 layanan dasar yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, kepolisian, aparatur negara, identitas digital dasar, pertukaran data, pembayaran digital, dan portal layanan publik.
"Jadi ini menginteroperabilitaskan, kalau aplikasi tentu banyak, jadi kita akan interoperabilitas kalau aplikasi tentu akan banyak. Nanti dari program ini kita menginteroperabilitaskan beberapa layanan yang tadinya harus satu satu, nanti cukup pakai SSO dengan IKD dan INA Pass," katanya.
Selain itu, secara tegas, Azwar menegaskan INA Digital bukan berupa aplikasi atau platform baru, melainkan interoperabilitas dari berbagai layanan yang ada di Kementerian, Lembaga, hingga pemerintah daerah.
Meski nanti masyarakat bisa melakukan akses melalui super apps yang menginteroperablitas berbagai aplikasi yang sekarang sudah dibangun menjadi portal berbagai layanan tersebut.**
Posting Komentar
0Komentar