Studi yang dimuat dalam International Journal of Management and Business Intelligence (IJMBI) tersebut secara khusus melihat kapasitas adaptif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dalam menghadapi risiko banjir perkotaan. Temuan ini penting karena banjir di wilayah perkotaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terus berubah, mulai dari curah hujan, kondisi drainase, perubahan tata guna lahan, pertumbuhan permukiman hingga tingkat kerentanan masyarakat.
Samarinda menghadapi risiko banjir yang berulang. Pada 17 Agustus 2024, hujan deras dan luapan sistem drainase menyebabkan banjir di Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Peristiwa tersebut berdampak pada 183 orang, 49 rumah tangga, dan 42 rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan banjir tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika air sudah memasuki permukiman.
Menurut Futum Hubaib dan Akbar Aswin, organisasi publik perlu memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda risiko sejak awal, menyiapkan berbagai kemungkinan skenario, mengintegrasikan informasi, membangun koordinasi lintas lembaga, serta belajar dari pengalaman bencana sebelumnya.
Mengamati Risiko Sebelum Banjir Membesar
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada BPBD Kota Samarinda. Peneliti mewawancarai 15 informan yang terdiri atas tiga pejabat struktural, empat tenaga teknis, empat petugas lapangan, dan empat pemangku kepentingan eksternal.
Selain wawancara mendalam, data diperoleh melalui observasi dan analisis berbagai dokumen, seperti rencana strategis, prosedur operasional, laporan banjir, peta risiko, dokumen peringatan dini, catatan koordinasi, serta laporan evaluasi pascabencana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Samarinda sudah melakukan pemantauan terhadap berbagai indikator risiko. Informasi cuaca, curah hujan, laporan masyarakat, kondisi drainase, lokasi banjir sebelumnya, dan pengamatan lapangan digunakan untuk menentukan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih.
Dengan pendekatan tersebut, persiapan personel, peralatan, logistik, dan jalur komunikasi dapat dilakukan sebelum kondisi memburuk.
Salah satu informan menggambarkan perubahan pola kerja tersebut dengan mengatakan bahwa organisasi tidak lagi selalu menunggu air masuk ke permukiman. Ketika informasi curah hujan dan laporan dari wilayah rawan menunjukkan peningkatan risiko, personel, peralatan, dan komunikasi mulai dipersiapkan lebih awal.
Namun, sistem tersebut masih menghadapi persoalan. Informasi berasal dari berbagai saluran dengan waktu pembaruan, format, dan tingkat detail yang berbeda. Petugas masih perlu melakukan verifikasi manual sebelum informasi digunakan sebagai dasar keputusan.
Sistem Peringatan Dini Belum Sepenuhnya Seragam
Studi tersebut juga menemukan bahwa BPBD telah memiliki prosedur untuk pengerahan personel, evakuasi, logistik, komunikasi, dan operasi darurat. Namun, skenario menghadapi berbagai tingkat banjir belum sepenuhnya terdokumentasi secara terperinci.
Belum semua kondisi memiliki ambang batas yang jelas untuk menentukan kapan organisasi harus meningkatkan level respons. Keputusan masih banyak dipengaruhi oleh curah hujan, ketinggian air, akses jalan, jumlah warga terdampak, dan laporan petugas lapangan.
Peringatan dini disampaikan melalui grup komunikasi, media sosial, aparat kelurahan atau kecamatan, tokoh masyarakat, serta petugas lapangan. Saluran tersebut membantu mempercepat penyebaran informasi. Namun, tidak semua masyarakat menerima atau merespons peringatan dengan cara yang sama.
Dalam beberapa kondisi, petugas masih harus melakukan konfirmasi langsung sebelum evakuasi atau bantuan diberikan.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan peringatan dini tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat pesan dikirim. Informasi juga harus dipahami masyarakat, dipercaya, relevan dengan kondisi lokal, dan disertai tindakan perlindungan yang jelas.
Fragmentasi Data Menjadi Tantangan Utama
Salah satu temuan paling menonjol dalam penelitian Hubaib dan Aswin adalah persoalan fragmentasi data.
Data sebenarnya tersedia, tetapi tersebar di berbagai lembaga. Informasi meteorologi, curah hujan, kondisi drainase, peta wilayah, riwayat banjir, akses jalan, kerentanan penduduk, kebutuhan evakuasi, dan laporan masyarakat belum selalu berada dalam satu sistem bersama.
Perbedaan format, definisi, jadwal pembaruan, serta cara penyimpanan membuat petugas harus menggabungkan dan memverifikasi data secara manual.
Akibatnya, BPBD belum dapat memperoleh gambaran risiko banjir secara terpadu dan real-time yang menggabungkan kondisi hujan, genangan, drainase, populasi terdampak, akses jalan, dan ketersediaan sumber daya.
Temuan ini menegaskan bahwa persoalan pemerintah bukan semata-mata kekurangan data. Data yang tersedia juga harus dapat diakses, dipahami, diperbarui, dan digunakan bersama oleh berbagai lembaga.
Koordinasi Darurat Sudah Berjalan, tetapi Perlu Diperkuat Sebelum Bencana
Koordinasi antarlembaga menjadi salah satu bagian yang relatif kuat dalam sistem penanganan banjir Samarinda. Ketika struktur darurat diaktifkan, berbagai instansi dapat berbagi informasi, membagi tugas, serta mengerahkan personel dan sumber daya.
Namun, koordinasi cenderung lebih intensif ketika bencana sudah terjadi dibandingkan pada tahap pencegahan.
Setelah kondisi kembali normal, sejumlah lembaga kembali bekerja berdasarkan sektor masing-masing. Padahal, sejumlah penyebab banjir seperti drainase, tata ruang, pemeliharaan infrastruktur, dan kesiapsiagaan masyarakat membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan.
Partisipasi masyarakat juga sudah terlihat melalui laporan kondisi lapangan, bantuan evakuasi, kegiatan sukarelawan, dan penyebaran informasi peringatan. Akan tetapi, masyarakat belum secara konsisten dilibatkan dalam penyusunan skenario, penilaian risiko, perencanaan kesiapsiagaan, dan evaluasi pascabencana.
Belajar dari Banjir untuk Memperbaiki Sistem
Pengalaman dari banjir sebelumnya telah membantu meningkatkan komunikasi, persiapan peralatan, pengerahan personel, praktik evakuasi, dan identifikasi lokasi rawan.
Masalahnya, pengalaman tersebut belum selalu berubah menjadi pengetahuan organisasi yang terdokumentasi. Hasil evaluasi belum secara konsisten diterjemahkan menjadi prosedur baru, tugas perbaikan yang memiliki penanggung jawab, tenggat waktu, materi pelatihan, atau sistem pemantauan tindak lanjut.
Kondisi ini membuat pembelajaran masih lebih banyak bergantung pada pengalaman individu dan tim dibandingkan menjadi bagian permanen dari sistem organisasi.
Hubaib dan Aswin menunjukkan bahwa organisasi publik yang adaptif membutuhkan lebih dari sekadar pengalaman menghadapi bencana. Pengalaman harus diubah menjadi prosedur, data, pelatihan, standar keputusan, dan kebijakan yang dapat digunakan kembali.
Fleksibilitas Mempercepat Respons Lapangan
Penelitian juga menemukan bahwa petugas lapangan memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan rute evakuasi, penempatan peralatan, pembagian personel, dan prioritas logistik berdasarkan kondisi aktual.
Fleksibilitas tersebut penting karena situasi banjir dapat berubah dalam waktu singkat. Jalan dapat terputus, ketinggian air meningkat, atau wilayah lain tiba-tiba membutuhkan bantuan lebih besar.
Namun, fleksibilitas membutuhkan dukungan informasi yang cepat dan akurat. Ketika laporan dari beberapa lokasi datang pada waktu berbeda, alokasi personel dan peralatan harus beberapa kali disesuaikan.
Karena itu, kemampuan beradaptasi perlu disertai batas kewenangan yang jelas, kategori risiko yang sama, kriteria alokasi sumber daya, dan dokumentasi keputusan secara real-time.
Dari Respons Reaktif Menuju Tata Kelola Antisipatif
Secara keseluruhan, studi Futum Hubaib dan Akbar Aswin menunjukkan bahwa tata kelola antisipatif telah mulai memperkuat kapasitas adaptif BPBD Kota Samarinda. Pemantauan risiko, persiapan sumber daya lebih awal, koordinasi lintas lembaga, serta fleksibilitas petugas telah membantu meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan respons.
Namun, kapasitas tersebut masih belum sepenuhnya terlembaga. Sistem informasi risiko masih terfragmentasi, skenario dan ambang peringatan belum seragam, sementara pembelajaran pascabencana belum selalu menjadi perubahan prosedural.
Peneliti merekomendasikan pembangunan platform informasi risiko banjir yang terintegrasi. Sistem tersebut perlu menggabungkan informasi meteorologi, drainase, spasial, kependudukan, aksesibilitas, dan laporan masyarakat.
Selain itu, pemerintah perlu menetapkan tingkat peringatan yang terukur, menyusun skenario respons untuk berbagai kondisi banjir, memperkuat koordinasi sebelum dan sesudah bencana, serta melibatkan masyarakat dalam penilaian risiko dan evaluasi.
Langkah tersebut dapat membantu Samarinda bergerak dari pola penanganan yang dominan reaktif menuju tata kelola bencana yang lebih antisipatif, kolaboratif, adaptif, dan berbasis pembelajaran.
Profil Penulis
Futum Hubaib dan Akbar Aswin merupakan akademisi dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia. Artikel yang tersedia tidak mencantumkan gelar akademik maupun bidang keahlian spesifik masing-masing penulis, sehingga informasi tersebut tidak ditambahkan untuk menjaga akurasi.
Sumber Penelitian
Hubaib, Futum & Aswin, Akbar. “Building Adaptive Public Management Capacity through Anticipatory Governance in Responding to Complex Public Sector Challenges.” International Journal of Management and Business Intelligence (IJMBI), 2026.
DOI: 10.59890/ijmbi.v4i5.46
ISSN-E: 3025-5589
Jurnal: International Journal of Management and Business Intelligence (IJMBI).
0 Komentar