Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kelemahan Pengendalian Internal: Peran Mediasi Pertumbuhan Ekonomi

Ardianta Rabu, September 09, 2026
Gambar Ilustrasi AI
FORMOSA NEWS

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Banten Berisiko Memperlemah Pengawasan Keuangan Daerah Jika Tak Diimbangi Tata Kelola Memadai

Pertumbuhan ekonomi daerah yang pesat rupanya tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan pengawasan keuangan di tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Sebuah penelitian akademis yang dipublikasikan pada tahun 2026 oleh tim peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), yaitu Andini Ismayanti, Agus Ismaya Hasanudin, dan Tri Lestari, mengungkapkan bahwa akselerasi aktivitas ekonomi serta alokasi anggaran yang besar di Provinsi Banten justru berpotensi meningkatkan celah kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hasil analisis ini dinilai sangat penting bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan dalam merumuskan strategi pencegahan penyimpangan anggaran.

Latar belakang penelitian ini berakar dari maraknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidakpatuhan, kelalaian penatausahaan aset, dan kelemahan pengendalian keuangan di berbagai pemerintah daerah. Kerap kali, lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun lonjakan belanja publik dianggap semata-mata sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Namun, penelitian ini melihat sisi lain dari dinamika keuangan daerah dengan membedah peran pertumbuhan ekonomi sebagai perantara yang menghubungkan kapasitas fiskal terhadap potensi risiko pengawasan.

Untuk menguji fenomena tersebut, para peneliti menerapkan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder periode 2014–2023. Data yang dievaluasi mencakup Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK daerah serta laporan keuangan dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dengan bantuan instrumen statistik EViews 12 dan pengujian efek mediasi (Uji Sobel), peneliti memetakan hubungan antara PAD, ukuran pemerintah daerah (total aset), belanja modal, serta belanja bantuan sosial terhadap kelemahan pengendalian internal.

Berdasarkan pengolahan data tersebut, temuan utama penelitian ini menunjukkan beberapa poin penting:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Peningkatan PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal melalui pertumbuhan ekonomi. Lonjakan pendapatan daerah yang mendorong aktivitas ekonomi memperbesar volume transaksi keuangan, yang apabila tidak disertai pengawasan ketat, justru membuka celah kecurangan.
  • Ukuran Pemerintah Daerah (Total Aset): Besarnya aset daerah terbukti berpengaruh langsung terhadap peningkatan kelemahan pengendalian internal. Makin kompleks aset yang dikelola, makin tinggi pula potensi kendala dalam penatausahaan, seperti pencatatan aset tetap yang kurang memadai.
  • Belanja Modal: Alokasi belanja modal tidak berdampak secara langsung, melainkan bekerja secara tidak langsung. Peningkatan belanja modal mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pesatnya ekspansi proyek publik ini memperbesar risiko kelemahan tata kelola bila kapasitas pengawasan tidak ditingkatkan.
  • Belanja Bantuan Sosial (Bansos): Penyaluran bantuan sosial yang besar terbukti meningkatkan risiko kelemahan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Walau bansos mendongkrak daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, tata kelola yang tidak transparan rentan memicu moral hazard.
  • Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi daerah secara mandiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Menguatnya ekonomi meningkatkan tekanan birokrasi dan kompleksitas pengelolaan anggaran.

Implikasi dari temuan ini sangat relevan bagi pembuat kebijakan dan dunia pemerintahan. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan sinyal tegas bahwa keberhasilan memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan anggaran tidak boleh melupakan kapasitas sistem pengawasan. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat kompetensi aparatur audit internal (APIP), menyempurnakan transparansi penyaluran bantuan sosial, dan memodernisasi tata kelola aset daerah. Bagi masyarakat dan regulator, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan publik guna menyeimbangkan asimetri informasi antara pengelola anggaran dan pemegang mandat publik.

Penulis merangkum pandangan akademis mereka dengan menekankan pentingnya keselarasan pengawasan:

"Peningkatan aktivitas ekonomi suatu daerah yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas sistem pengawasan dan pengendalian internal justru dapat memperbesar risiko kelemahan tata kelola keuangan pemerintah daerah."

Profil Penulis

  1. Andini Ismayanti, S.E. – Peneliti utama dari Magister Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), dengan fokus keahlian pada akuntansi sektor publik dan pengawasan keuangan daerah.
  2. Dr. Agus Ismaya Hasanudin, S.E., M.Si. – Dosen dan peneliti di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), ahli di bidang manajemen keuangan dan akuntansi.
  3. Dr. Tri Lestari, S.E., M.Si. – Dosen dan peneliti di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), berfokus pada tata kelola sektor publik dan akuntansi pemerintahan.

Sumber Penelitian

Ardianta

Diposting oleh Ardianta

Posting Komentar

0 Komentar