Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Kendari, Indonesia

Ardianta Senin, September 07, 2026
Gambar Ilustrasi AI
FORMOSA NEWS

Kolaborasi Multi-Aktor di Kota Kendari Terbukti Efektif Tingkatkan Inovasi Program Pengentasan Kemiskinan Daerah

KENDARI, Formosa News – Strategi kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (LSM), akademisi, sektor swasta, dan masyarakat lokal terbukti mampu meningkatkan koordinasi dan melahirkan inovasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Temuan tersebut diungkapkan oleh tim peneliti dari Universitas Halu Oleo yang dipimpin oleh Darmin Tuwu bersama La Ode Monto Bauto, Dian Puspita Rizki, Rosdiana, dan Nur Azisyah Mukmin dalam studi yang dipublikasikan pada Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research (MODERN) volume 5 nomor 4 tahun 2026. Penelitian yang dilaksanakan pada periode Januari hingga Juni 2025 ini menyoroti pentingnya tata kelola kolaboratif sebagai solusi atas kompleksitas masalah kemiskinan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja.

Masalah kemiskinan global dan daerah semakin kompleks pascapandemi COVID-19, yang memperlebar jurang ketimpangan sosial-ekonomi serta menuntut pendekatan kebijakan publik yang inklusif. Di Kota Kendari, tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibanding rata-rata nasional mendorong perlunya keterpaduan sumber daya. Kerja sama antar-aktor yang selama ini terfragmentasi diwadahi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah tidak sekadar berupa bagi-bagi modal, tetapi didampingi manajemen usaha dan akses pasar yang berkelanjutan.

Guna menganalisis dinamika interaksi antar-stakeholder tersebut, para peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) bersama perwakilan masyarakat dan LSM, observasi partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan regional dan statistik resmi. Seluruh data yang terkumpul kemudian diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi data dan dianalisis secara tematis berdasarkan kerangka teori Collaborative Governance.

Hasil penelitian menunjukkan sejumlah temuan penting terkait bentuk, faktor pendukung, serta hambatan kolaborasi multi-aktor di Kota Kendari:

  • Bentuk Kolaborasi Terintegrasi: Kolaborasi diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi bersama, seperti pelatihan keterampilan menjahit dan pengolahan hasil laut oleh LSM yang didukung akses pasar dari sektor swasta, serta pendampingan manajemen usaha oleh akademisi Universitas Halu Oleo.
  • Dukungan Regulasi dan Kepemimpinan: Regulasi daerah yang memberi legalitas pada forum TKPKD serta kepemimpinan aktif pemerintah daerah menjadi faktor kunci penarik keterlibatan LSM dan perusahaan swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
  • Inovasi Berbasis Komunitas: Sinergi antar-aktor melahirkan inovasi kebijakan berbasis warga, salah satunya program koperasi simpan pinjam di Kelurahan Punggolaka yang dikelola langsung oleh kelompok masyarakat miskin.
  • Kendala Birokrasi dan Kapasitas: Efektivitas kolaborasi masih terhambat oleh birokrasi yang kaku dalam pencairan bantuan sosial, keterbatasan dana pendampingan berkelanjutan, potensi konflik kepentingan, serta ketimpangan kapasitas teknis anggota wadah kolaborasi.

Implikasi dari penelitian ini memberikan arah baru bagi perumusan kebijakan publik dan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha, hasil riset ini menyarankan perlunya fleksibilitas birokrasi, peningkatan transparansi dana penanggulangan kemiskinan, serta pengalokasian dana CSR secara lebih terarah pada program pemberdayaan jangka panjang. Selain itu, keterlibatan aktif kelompok masyarakat miskin sebagai pelaku utama—bukan sekadar penerima manfaat—sangat penting untuk memperluas kapabilitas dasar masyarakat.

Darmin Tuwu dan tim peneliti Universitas Halu Oleo menegaskan pentingnya penguatan kapasitas lembaga kolaboratif dalam menyusun kebijakan daerah. "Poverty cannot be overcome by just one actor, but requires structured and sustainable multi-stakeholder collaboration where local governments act as facilitators alongside active civil society and private sectors," tegas para peneliti dalam laporan ilmiahnya.

Profil Penulis

  1. Dr. Darmin Tuwu, S.Sos., M.Si. Afiliasi: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia., Bidang Keahlian: Pembangunan Sosial, Kebijakan Publik, dan Kesejahteraan Masyarakat.
  2. Dr. La Ode Monto Bauto, S.Pd., M.Si. Afiliasi: Program Studi Sosiologi, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia., Bidang Keahlian: Sosiologi Pembangunan dan Masalah Sosial.
  3. Dian Puspita Rizki, S.Sos., M.Si. Afiliasi: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia., Bidang Keahlian: Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Sosial.
  4. Rosdiana, S.Sos., M.Si. Afiliasi: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia., Bidang Keahlian: Pelayanan Sosial dan Intervensi Komunitas.
  5. Nur Azisyah Mukmin, S.Sos., M.Si. Afiliasi: Program Studi Sosiologi, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia., Bidang Keahlian: Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan.

Sumber Penelitian

Ardianta

Diposting oleh Ardianta

Posting Komentar

0 Komentar