Studi berjudul “Implementation of Educational Digitalization Policy at The Junior High School Level in Paser Regency, East Kalimantan Province” tersebut mengkaji bagaimana kebijakan digitalisasi pendidikan direncanakan dan diterapkan pada jenjang SMP di Kabupaten Paser. Penelitian ini juga melihat perbedaan penerapan digitalisasi antara sekolah di wilayah perkotaan, peri-urban, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Digitalisasi pendidikan saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan penggunaan komputer, laptop, atau internet. Teknologi telah masuk ke berbagai aktivitas sekolah, mulai dari pengelolaan data siswa, perencanaan anggaran, penerimaan peserta didik baru, komunikasi sekolah, hingga pembelajaran.
Namun, keberadaan perangkat digital tidak secara otomatis membuat proses pendidikan menjadi lebih efektif. Kemampuan guru, kualitas koneksi internet, dukungan sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, anggaran, serta pendampingan teknis turut menentukan sejauh mana teknologi dapat dimanfaatkan.
Program Satu Guru Satu Laptop
Kabupaten Paser menjadi salah satu daerah yang telah mengembangkan program digitalisasi pendidikan melalui kebijakan “Satu Guru Satu Laptop”. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pendidikan.
Pada 2022, Pemerintah Kabupaten Paser dilaporkan telah mendistribusikan 1.443 laptop kepada guru pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Perkembangan berikutnya menunjukkan jumlah distribusi mencapai 2.699 laptop, dengan 729 unit dialokasikan untuk guru SMP.
Program tersebut menunjukkan adanya investasi pemerintah daerah dalam menyediakan perangkat teknologi bagi tenaga pendidik. Namun, hasil kajian Budi Prasetiyo dan rekan-rekannya memperlihatkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak dapat diukur hanya dari jumlah perangkat yang telah diberikan.
Enam Sekolah Menjadi Lokasi Kajian
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan perencanaan serta pelaksanaan digitalisasi pendidikan.
Peneliti melibatkan enam SMP di Kabupaten Paser, yang terdiri atas dua sekolah di wilayah perkotaan, dua sekolah di wilayah peri-urban, dan dua sekolah di wilayah 3T. Informasi diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan digitalisasi pendidikan, termasuk pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, operator sekolah, serta pihak lain yang relevan.
Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti melihat bagaimana kebijakan digitalisasi diterjemahkan dalam kondisi sekolah yang berbeda.
Administrasi Digital Berkembang Lebih Cepat
Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian dari aktivitas administrasi sekolah. Berbagai aplikasi seperti ARKAS, Dapodik, SIPLah, dan PPDB digunakan untuk mendukung pengelolaan anggaran, data pendidikan, pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan siswa baru.
Penggunaan aplikasi tersebut relatif lebih seragam karena sebagian besar berkaitan dengan kebutuhan administrasi dan kebijakan yang harus dilaksanakan sekolah.
Kondisinya berbeda ketika teknologi digunakan untuk pembelajaran. Sekolah di wilayah perkotaan memiliki lebih banyak peluang untuk menggunakan Google Classroom, Google Forms, Microsoft 365 for Education, papan digital interaktif, Virtual Reality, dan layanan perpustakaan digital.
Sementara itu, sekolah di wilayah 3T menghadapi keterbatasan koneksi internet dan perangkat. Beberapa sekolah bahkan harus menggabungkan sistem digital dengan sistem manual. Dalam kondisi tertentu, operator sekolah perlu mencari lokasi dengan sinyal internet yang lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi secara daring.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang sama dapat menghasilkan bentuk penerapan yang berbeda ketika diterapkan pada lingkungan sekolah dengan kondisi yang berbeda.
Kompetensi Guru Menjadi Faktor Penting
Ketersediaan laptop dan perangkat digital juga belum menjamin seluruh guru memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah mampu menggunakan komputer, internet, aplikasi perkantoran, platform pembelajaran, serta berbagai aplikasi administrasi pendidikan.
Namun, kemampuan tersebut belum sepenuhnya merata. Sebagian guru masih membutuhkan bantuan ketika menggunakan aplikasi baru, menghadapi perubahan fitur, atau menyesuaikan diri dengan sistem digital yang diperbarui.
Dalam beberapa sekolah, guru atau operator yang lebih terbiasa menggunakan teknologi menjadi sumber bantuan bagi rekan kerja lainnya.
Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi digital guru bukan hanya kemampuan mengoperasikan perangkat. Guru juga perlu memahami bagaimana teknologi digunakan untuk merancang pembelajaran, melakukan penilaian, berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengelola informasi.
Siswa Menyambut Positif, tetapi Akses Masih Menjadi Masalah
Dari sisi siswa, penggunaan teknologi secara umum mendapat respons positif. Video, presentasi interaktif, aplikasi pembelajaran, dan media digital dinilai dapat membuat pembelajaran lebih menarik serta memudahkan siswa mengakses materi.
Pengumpulan tugas secara daring juga dianggap lebih praktis oleh sebagian siswa.
Meski demikian, pengalaman siswa tidak sepenuhnya sama. Keterbatasan perangkat, biaya kuota internet, kualitas jaringan, serta kemampuan menggunakan teknologi untuk kebutuhan akademik masih menjadi persoalan.
Karena itu, digitalisasi pendidikan tidak hanya membutuhkan perangkat di sekolah. Ekosistem digital yang mendukung siswa di luar sekolah juga menjadi bagian penting dari keberhasilan transformasi pendidikan.
Pola Digitalisasi: Kepatuhan, Adaptasi, dan Inovasi
Budi Prasetiyo, Andi Kasmawati, dan Wahira menggambarkan perkembangan digitalisasi pendidikan di Paser melalui pola “compliance–adaptation–innovation” atau kepatuhan–adaptasi–inovasi.
Pada tahap kepatuhan, sekolah menggunakan teknologi untuk memenuhi tuntutan administrasi dan kebijakan pemerintah. Pada tahap adaptasi, sekolah mulai menyesuaikan penggunaan teknologi dengan kondisi sumber daya dan lingkungan masing-masing. Sementara pada tahap inovasi, sekolah dengan kapasitas lebih kuat mengembangkan teknologi untuk pembelajaran dan layanan pendidikan secara lebih kreatif.
Tidak semua sekolah berada pada tahap yang sama.
Dalam kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III, penelitian tersebut menunjukkan bahwa empat unsur penting—komunikasi, sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi—saling berkaitan dalam menentukan pelaksanaan digitalisasi.
Koneksi internet dan perangkat yang memadai, misalnya, belum cukup jika guru tidak mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Sebaliknya, guru yang memiliki kemampuan digital juga dapat menghadapi keterbatasan ketika jaringan internet tidak mendukung.
Digitalisasi Perlu Berbasis Kebutuhan Sekolah
Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan digitalisasi di Kabupaten Paser telah masuk dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan sekolah serta memperoleh dukungan anggaran. Namun, proses tersebut masih cenderung top-down dan belum sepenuhnya didasarkan pada pemetaan kebutuhan setiap sekolah secara sistematis.
Sekolah dengan kondisi geografis dan sumber daya berbeda membutuhkan strategi digitalisasi yang tidak selalu sama. Sekolah di perkotaan mungkin membutuhkan pengembangan pembelajaran digital yang lebih kompleks, sementara sekolah di wilayah 3T dapat lebih membutuhkan konektivitas yang stabil, perangkat yang sesuai dengan kondisi jaringan, serta dukungan teknis berkelanjutan.
Karena itu, digitalisasi pendidikan di Paser tidak cukup diarahkan pada penambahan perangkat. Perencanaan perlu dimulai dari pemetaan kebutuhan sekolah, pemerataan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kompetensi digital guru, penguatan kepemimpinan sekolah, serta pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Bagi pemerintah daerah, temuan ini memberikan gambaran bahwa investasi teknologi perlu diikuti dengan investasi pada manusia dan sistem pendukung. Bagi sekolah, teknologi dapat memberikan manfaat lebih besar ketika diarahkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar siswa.
Profil Penulis
Budi Prasetiyo, Andi Kasmawati, dan Wahira merupakan penulis dari Department of Public Administration, Universitas Negeri Makassar (UNM), Indonesia. Kajian mereka berada pada bidang administrasi publik, implementasi kebijakan, tata kelola pendidikan, dan digitalisasi pendidikan. Informasi gelar akademik masing-masing penulis tidak dicantumkan secara lengkap dalam naskah artikel yang tersedia.
0 Komentar