Penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan BUMDes Kombiling belum diterapkan secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pendapatan dari tiga unit usaha yang dimiliki, yakni perikanan, layanan air bersih BPSPAMS, dan penyewaan terowongan desa.
Potensi Besar, Pendapatan Belum Maksimal
Kombiling memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam. Desa ini memiliki wilayah pesisir yang berhadapan dengan Selat Makassar sekaligus kawasan daratan dengan perkebunan kelapa sawit masyarakat.
Potensi tersebut kemudian dikelola BUMDes melalui tiga lini usaha. Unit pertama bergerak di bidang perikanan melalui kemitraan dengan nelayan laut. Unit kedua menyediakan layanan air bersih berbayar melalui BPSPAMS. Sementara itu, unit ketiga mengelola jasa penyewaan terowongan desa.
Namun, keberadaan sumber daya alam dan aset infrastruktur tersebut belum otomatis menghasilkan kontribusi pendapatan yang besar bagi desa. Observasi awal peneliti menemukan sejumlah persoalan, mulai dari belum adanya laporan keuangan bulanan yang rutin dipublikasikan, pencatatan pembayaran sewa yang tidak tertib, tunggakan pembayaran air bersih, hingga tingginya biaya perbaikan darurat.
Transparansi Keuangan Menjadi Persoalan Utama
Salah satu temuan paling menonjol adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan BUMDes. Laporan keuangan belum dipublikasikan secara rutin sehingga masyarakat kesulitan mengetahui besaran modal, keuntungan, maupun penggunaan dana BUMDes.
Peneliti menemukan bahwa laporan kepada pemerintah desa dan masyarakat umumnya disampaikan dalam forum pertanggungjawaban tahunan. Sistem publikasi bulanan atau triwulanan yang dapat diakses langsung warga belum berjalan secara teratur.
Direktur BUMDes Kombiling, Muh. Yusup, dalam wawancara penelitian menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam pembukuan. Pengelola unit usaha masih menggunakan buku catatan sederhana, sementara bukti transaksi juga kerap hilang dan kondisi jaringan internet di kawasan pesisir tidak stabil.
Masalah akuntabilitas juga terlihat pada transaksi penyewaan terowongan. Pembayaran tidak selalu disertai kuitansi resmi, melainkan hanya dicatat dalam buku kecil oleh pengelola unit.
Kondisi tersebut menyulitkan bendahara dalam menyusun pembukuan secara akurat. Penelitian mencatat adanya perbedaan antara arus kas fisik dan catatan dalam rancangan laporan keuangan tahunan.
Partisipasi Warga Masih Rendah
Persoalan berikutnya adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan usaha BUMDes. Forum musyawarah desa untuk membahas unit usaha baru masih lebih banyak diikuti aparatur desa, BPD, dan pengelola inti.
Menurut temuan penelitian, rendahnya partisipasi tersebut kemudian berpengaruh terhadap hubungan antara BUMDes dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu contohnya terlihat pada unit air bersih BPSPAMS.
Pengelola BPSPAMS menghadapi banyak tunggakan pembayaran dari warga. Di sisi lain, sebagian warga juga tidak aktif membantu pemeliharaan jaringan ketika terjadi kerusakan akibat banjir.
Situasi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya berkaitan dengan kemampuan manajemen, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengguna manfaat usaha desa.
Unit Perikanan Terhambat Ketergantungan pada Tengkulak
Unit perikanan sebenarnya memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan BUMDes. Namun, penelitian menemukan bahwa nelayan mitra masih bergantung pada tengkulak atau pedagang perantara dari luar desa.
Ketergantungan tersebut berkaitan dengan kebutuhan modal cepat. Nelayan yang memiliki utang kepada tengkulak cenderung harus menjual hasil tangkapan kepada pihak tersebut dengan harga yang tidak selalu menguntungkan.
Peneliti menyimpulkan bahwa BUMDes belum memiliki fungsi penyediaan modal darurat yang cukup fleksibel untuk memutus ketergantungan tersebut.
Biaya Perbaikan Darurat Menggerus Keuntungan
Masalah efisiensi juga menjadi perhatian. BUMDes belum memiliki anggaran pemeliharaan rutin yang memadai untuk sejumlah aset usaha.
Pada unit terowongan, kerusakan atap atau lantai dapat memaksa pengelola meminta biaya perbaikan darurat. Kondisi serupa terjadi pada pompa air BPSPAMS yang membutuhkan biaya besar ketika mengalami kerusakan mendadak.
Penelitian mengaitkan persoalan tersebut dengan belum adanya Standard Operating Procedures (SOP) pemeliharaan preventif. Perawatan rutin yang seharusnya dapat dilakukan dengan biaya relatif lebih terkendali akhirnya digantikan oleh perbaikan darurat yang lebih mahal. Biaya tersebut pada akhirnya mengurangi keuntungan bersih BUMDes.
Peneliti Dorong Pembenahan Tata Kelola
Supardi dan tim menilai potensi ekonomi BUMDes Kombiling sebenarnya cukup kuat. Sumber daya laut, kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, serta aset terowongan desa merupakan modal penting untuk mengembangkan pendapatan asli desa.
Namun, potensi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih profesional. Penelitian merekomendasikan perbaikan administrasi keuangan, pelaporan kas secara transparan, penggunaan bukti transaksi yang sah, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan SOP pemeliharaan aset.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi usaha desa tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan pendapatan. Tanpa tata kelola keuangan yang akuntabel dan efisien, modal dan aset yang tersedia justru dapat menghasilkan biaya operasional yang lebih besar serta mengurangi keuntungan usaha.
Penelitian ini juga mengaitkan pengelolaan aset publik dengan nilai amanah dan keadilan dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya QS An-Nisa ayat 58. Dalam konteks BUMDes, dana dan aset desa dipandang sebagai amanah publik yang harus dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan untuk kepentingan masyarakat luas.
Profil Penulis
Supardi — penulis korespondensi penelitian, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Indonesia. Bidang kajian yang tercermin dalam artikel ini meliputi ekonomi pembangunan desa, tata kelola BUMDes, pengelolaan keuangan, dan optimalisasi pendapatan desa. Gelar akademik Supardi tidak dicantumkan dalam artikel jurnal yang menjadi sumber berita ini.
Penelitian ditulis bersama Rusli, Rhena J., Tri Frida Suryati, dan Muh. Ridwan Hayadin, yang seluruhnya tercantum berafiliasi dengan Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Mamuju.
0 Komentar