Mandalika selama beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu kawasan pariwisata penting di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara besar-besaran untuk mendukung kawasan ekonomi khusus tersebut, termasuk pembangunan jalan, hotel, resor, serta fasilitas pendukung pariwisata.
Di satu sisi, pembangunan tersebut memberikan dampak ekonomi. Jurnal mencatat bahwa pembangunan infrastruktur pendukung Mandalika telah berlangsung sejak 2020. Sekitar 20 ruas jalan dengan total panjang 15,5 kilometer dibangun untuk menghubungkan kawasan wisata dengan berbagai lokasi strategis. Pembangunan akses tersebut juga mendukung penyelenggaraan MotoGP yang menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi di kawasan Mandalika.
Dari sisi anggaran, artikel mencatat alokasi pemerintah untuk Mandalika berada pada kisaran Rp1,3 triliun pada 2020–2023. Salah satu proyek penting adalah jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan kawasan Mandalika dengan realisasi anggaran sekitar Rp706,7 miliar.
Dampaknya terasa pada sektor ekonomi dan tenaga kerja. Penulis mencatat adanya perputaran ekonomi sekitar Rp5 triliun dari penyelenggaraan MotoGP pada 2023–2024. Pada 2024, sekitar 7.200 tenaga kerja terserap di sektor konstruksi, perhotelan, dan UMKM, atau sekitar 20 persen lebih tinggi dibandingkan 2023.
Namun, manfaat ekonomi tersebut belum sepenuhnya berlangsung secara berkelanjutan. Danar menyebut kondisi tersebut sebagai “seasonal economy”, yakni situasi ketika aktivitas ekonomi meningkat tajam pada momentum tertentu, terutama saat event besar berlangsung, tetapi kembali melambat setelah kegiatan selesai.
Pembangunan fisik belum sepenuhnya diikuti penguatan masyarakat
Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan Mandalika tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi juga apakah masyarakat lokal memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi perubahan kawasan.
Menurut Danar, pembangunan fisik yang masif belum sepenuhnya berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat lokal. Ketidakseimbangan tersebut menjadi penting karena perubahan tata ruang dan lingkungan dapat menciptakan risiko baru yang sebelumnya tidak dihadapi masyarakat.
Penelitian juga menemukan persoalan geoteknik di sejumlah lokasi pembangunan. Berdasarkan pengamatan pada 2022–2025 yang dilaporkan dalam artikel, tanah di lokasi konstruksi mengalami pergeseran dan deformasi dengan rata-rata hingga puluhan milimeter per tahun. Temuan tersebut membuat pemantauan kondisi tanah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan.
Selain perubahan fisik lingkungan, masyarakat pesisir juga menghadapi ancaman seperti tsunami, banjir bandang, dan erosi pantai, yang menurut artikel dapat semakin diperburuk oleh perubahan iklim.
Ketahanan masyarakat sudah ada, tetapi masih terfragmentasi
Masyarakat Mandalika sebenarnya telah memiliki modal sosial untuk menghadapi bencana. Kearifan lokal, hubungan sosial, kerja sama antarwarga, serta kelompok seperti Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi bagian penting dari sistem ketahanan masyarakat.
Masalahnya, kapasitas tersebut belum tersebar secara merata.
Desa Kuta disebut memiliki sumber daya manusia yang relatif lebih baik dibandingkan desa-desa penyangga lainnya. Namun, kemampuan tersebut belum sepenuhnya ditransfer kepada masyarakat di wilayah sekitar. Akibatnya, terdapat kesenjangan kesiapsiagaan antardesa.
Penelitian juga menemukan bahwa kelompok Destana memiliki posisi penting sebagai penggerak ketahanan masyarakat. Akan tetapi, kelompok tersebut masih membutuhkan pelatihan, pendampingan teknis, penguatan jaringan, serta dukungan dari pihak eksternal agar kapasitasnya dapat berkembang secara berkelanjutan.
Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah juga menjadi tantangan. Dukungan pemerintah masih banyak dibutuhkan dalam bentuk anggaran, sumber daya manusia, dan pendampingan program. Sementara itu, regenerasi anggota Destana dan TAGANA dinilai belum berjalan optimal.
Teknologi dan kolaborasi menjadi kunci
Danar menawarkan penguatan sistem ketahanan masyarakat melalui kombinasi teknologi, kapasitas lokal, dan kerja sama lintas sektor.
Salah satu rekomendasinya adalah memperkuat Destana sebagai pusat koordinasi yang mampu menggabungkan informasi berbasis data dengan pengetahuan lokal masyarakat. Informasi dari BMKG, misalnya, dapat digunakan untuk mendukung sistem peringatan dini yang lebih cepat dan mudah dipahami masyarakat.
Teknologi berbasis aplikasi juga dapat digunakan untuk menyampaikan peringatan bencana secara langsung kepada warga. Informasi yang diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat lokal dinilai dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons ketika bencana terjadi.
Penelitian juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, BPBD, BMKG, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi nonpemerintah, dan sektor swasta. Dana desa dapat diarahkan untuk membangun infrastruktur tahan bencana, seperti tempat evakuasi sementara dan sistem drainase yang lebih baik. Sementara itu, perusahaan dapat dilibatkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Dengan model tersebut, ketahanan masyarakat tidak lagi hanya dipandang sebagai kemampuan warga untuk bertahan setelah bencana terjadi. Ketahanan juga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang.
Pembangunan perlu berjalan bersama mitigasi bencana
Bagi masyarakat Mandalika, tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan pariwisata, tetapi memastikan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana.
Danar menyimpulkan bahwa ketahanan masyarakat pesisir tidak cukup dibangun hanya melalui kemampuan lokal atau program pemerintah yang berjalan secara sektoral. Dibutuhkan tata kelola yang lebih inklusif, berbasis data, dan melibatkan berbagai pihak.
Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi, memperluas pelatihan masyarakat, meningkatkan regenerasi kader kebencanaan, serta mengembangkan sistem peringatan dini yang mudah diakses.
Namun, penulis menegaskan bahwa hasil penelitian ini memiliki keterbatasan karena fokus kajian hanya pada Mandalika. Karena karakter sosial, ekonomi, dan geografis setiap wilayah pesisir berbeda, hasilnya tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh komunitas pesisir di Indonesia.
Meski demikian, temuan tersebut memberikan pesan penting: pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan pembangunan ketahanan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
0 Komentar