Aceh Tamiang, Formosa News — Penanganan bencana banjir di Aceh Tamiang tidak hanya bergantung pada pemerintah. Penelitian terbaru dari Muhammad Adli Muafa, Irma Purnamasari, dan Neng Virly Aprilliyani dari Universitas Djuanda Bogor menunjukkan bahwa organisasi kemanusiaan Action Humanity memiliki peran strategis dalam memperkuat layanan publik non-pemerintah melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Studi yang diterbitkan pada 2026 ini menyoroti bagaimana organisasi kemanusiaan mampu menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana secara cepat dan terstruktur.
Temuan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya frekuensi bencana alam di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa layanan publik pada situasi darurat membutuhkan kerja sama lintas sektor agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif, mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan awal.
Kolaborasi Jadi Kunci Layanan Publik Saat Bencana
Dalam beberapa tahun terakhir, paradigma pelayanan publik berkembang dari model yang sepenuhnya bergantung pada pemerintah menuju pendekatan kolaboratif. Pemerintah tetap menjadi aktor utama, tetapi organisasi masyarakat sipil dan organisasi kemanusiaan kini berperan sebagai mitra yang membantu menjangkau kebutuhan masyarakat ketika kapasitas layanan pemerintah menghadapi tekanan.
Menurut penelitian Universitas Djuanda, kondisi darurat seperti banjir sering kali menghadirkan tantangan berupa keterbatasan sumber daya, birokrasi yang membutuhkan waktu, serta kebutuhan masyarakat yang meningkat dalam waktu singkat. Situasi inilah yang membuka ruang bagi organisasi kemanusiaan untuk memberikan respons cepat melalui layanan publik non-pemerintah.
Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena kondisi geografis, geologis, dan iklimnya. Banjir menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh.
Action Humanity Turun Langsung Menangani Banjir Aceh Tamiang
Penelitian ini berfokus pada Action Humanity, organisasi kemanusiaan yang memiliki berbagai program di bidang kebencanaan, sosial, lingkungan, dan bantuan kemanusiaan.
Saat banjir melanda Aceh Tamiang, organisasi ini menjalankan berbagai program tanggap darurat, antara lain:
- distribusi bantuan pangan;
- penyediaan air bersih;
- layanan trauma healing;
- pembangunan musala darurat;
- dukungan fasilitas komunikasi bagi masyarakat terdampak.
Program-program tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus membantu proses pemulihan setelah bencana.
Berbeda dengan banyak penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas peran pemerintah dalam pelayanan publik saat bencana, penelitian ini menempatkan organisasi kemanusiaan sebagai penyedia layanan publik non-pemerintah yang memiliki legitimasi dan tata kelola tersendiri.
Penelitian Menggunakan Studi Kasus Mendalam
Muhammad Adli Muafa, Irma Purnamasari, dan Neng Virly Aprilliyani menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana Action Humanity bekerja dalam penanganan banjir Aceh Tamiang.
Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, terdiri dari:
- Chief Operating Officer (COO) Action Humanity.
- Kepala Program Action Humanity.
- Relawan yang terlibat langsung dalam penanganan banjir.
- Tokoh masyarakat Aceh Tamiang.
- Penerima manfaat bantuan.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan studi kasus Robert K. Yin dengan proses triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data.
Tiga Fondasi Utama Peran Organisasi Kemanusiaan
Penelitian menemukan bahwa kekuatan Action Humanity dibangun melalui tiga dimensi kelembagaan yang saling melengkapi, yaitu regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Ketiga dimensi tersebut menjelaskan bagaimana organisasi memperoleh legitimasi sekaligus menjalankan pelayanan publik secara efektif.
1. Bekerja Berdasarkan Prosedur dan Koordinasi
Pada dimensi regulatif, setiap program diawali dengan asesmen kebutuhan masyarakat. Tim melakukan identifikasi kondisi lapangan sebelum menentukan jenis bantuan yang akan diberikan.
Setelah asesmen dilakukan, organisasi berkoordinasi dengan:
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Pemerintah desa.
- Tokoh masyarakat setempat.
Koordinasi tersebut memastikan bantuan disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak dan mengurangi potensi kesalahan distribusi. Penelitian menegaskan bahwa pelayanan kemanusiaan dijalankan melalui perencanaan dan mekanisme organisasi yang jelas, bukan sekadar respons spontan.
2. Mengutamakan Nilai Kemanusiaan dan Empati
Dimensi normatif menunjukkan bahwa seluruh pelayanan didasarkan pada nilai kemanusiaan, empati, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap masyarakat terdampak.
Relawan tidak hanya mendistribusikan logistik, tetapi juga memberikan dukungan psikososial kepada kelompok rentan yang terdampak banjir.
Menurut hasil wawancara dalam penelitian, pendekatan tersebut membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sehingga komunikasi, identifikasi kebutuhan, dan pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
3. Menyesuaikan Program dengan Budaya Lokal
Dimensi kultural-kognitif terlihat dari kemampuan organisasi beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat Aceh Tamiang.
Action Humanity melibatkan relawan lokal, menjalin komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, dan menyesuaikan strategi pelayanan dengan karakteristik masyarakat setempat.
Pendekatan ini membuat program lebih mudah diterima karena masyarakat melihat organisasi sebagai bagian dari proses penanganan bencana, bukan pihak luar yang datang tanpa memahami kondisi lokal.
Model Pelayanan Publik Berbasis Kolaborasi
Penelitian Universitas Djuanda mengidentifikasi bahwa Action Humanity menerapkan model pelayanan publik dengan tiga karakter utama.
Berorientasi pada kebutuhan masyarakat
Seluruh program disusun berdasarkan hasil asesmen lapangan sehingga bantuan menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak, bukan berdasarkan asumsi organisasi.
Program yang dijalankan meliputi bantuan pangan, dapur umum, air bersih, layanan trauma healing, fasilitas komunikasi, hingga dukungan tempat ibadah darurat.
Partisipatif
Masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan. Warga ikut memberikan informasi mengenai kebutuhan lapangan, membantu distribusi bantuan, serta terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kemanusiaan.
Pendekatan ini membuat pelayanan menjadi lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.
Kolaboratif
Action Humanity membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, BPBD, aparat desa, tokoh masyarakat, dan relawan lokal.
Kolaborasi tersebut memperkuat kapasitas pelayanan publik ketika pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya pada situasi darurat.
Respons Cepat Menutup Kesenjangan Layanan Darurat
Salah satu temuan yang paling menonjol adalah kemampuan organisasi memberikan respons cepat ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
Penelitian mencatat beberapa capaian layanan tanggap darurat, antara lain:
- sekitar 30 ton bantuan berhasil didistribusikan kepada masyarakat terdampak;
- dapur umum mampu menyediakan sekitar 5.000 porsi makanan setiap hari;
- penyediaan air bersih dilakukan di lokasi terdampak banjir;
- layanan trauma healing diberikan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan;
- fasilitas komunikasi dan tempat ibadah darurat turut disediakan untuk mendukung aktivitas masyarakat selama masa tanggap darurat.
Menurut Muhammad Adli Muafa, Irma Purnamasari, dan Neng Virly Aprilliyani dari Universitas Djuanda Bogor, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa organisasi kemanusiaan mampu mengisi kesenjangan pelayanan publik ketika kebutuhan masyarakat meningkat lebih cepat daripada kapasitas layanan yang tersedia.
Implikasi bagi Tata Kelola Bencana di Indonesia
Penelitian ini memberikan sejumlah pelajaran bagi pengelolaan bencana di Indonesia.
Pertama, organisasi kemanusiaan dapat menjadi mitra strategis pemerintah, bukan pengganti pemerintah, dalam penyelenggaraan pelayanan publik saat bencana.
Kedua, pelayanan berbasis asesmen kebutuhan dan partisipasi masyarakat membuat bantuan lebih tepat sasaran dan lebih mudah diterima oleh warga terdampak.
Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, relawan lokal, dan komunitas dapat memperkuat tata kelola penanggulangan bencana yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Peneliti juga mencatat keterbatasan penelitian ini karena hanya mengkaji satu organisasi kemanusiaan dan berfokus pada tahap tanggap darurat banjir di Aceh Tamiang. Penelitian selanjutnya direkomendasikan membandingkan beberapa organisasi kemanusiaan dan mengkaji kontribusi mereka pada tahap rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Profil Penulis
Muhammad Adli Muafa, Irma Purnamasari, dan Neng Virly Aprilliyani merupakan penulis dari Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia. Penelitian mereka berfokus pada pelayanan publik non-pemerintah, organisasi kemanusiaan, tata kelola kolaboratif, manajemen bencana, dan paradigma New Public Service. Muhammad Adli Muafa tercatat sebagai penulis korespondensi dalam artikel.
Sumber Penelitian
Judul Artikel: The Role of Humanitarian Organizations in Non-Governmental Public Services in Disaster Management: A Case Study of Action Humanity in Aceh Tamiang
Penulis: Muhammad Adli Muafa, Irma Purnamasari, Neng Virly Aprilliyani
Afiliasi: Universitas Djuanda Bogor, Indonesia
Jurnal: International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences (IJARSS)
Tahun Publikasi: 2026
Volume: 4, Nomor 7
Halaman: 693–702
DOI: https://doi.org/10.59890/ijarss.v4i7.33
0 Komentar