Model Pemberdayaan Tata Kelola Keuangan BUMDes Berbasis Digital dan Kolaborasi Institusional

Ilustrasi by AI

FORMOSA NEWS

Mengapa Tata Kelola BUMDes Membutuhkan Model Pemberdayaan Sistemik di Era Digital?

Sebuah studi mendalam yang dilakukan oleh Muhammad Fadhil Junery, Siti Naaishah Hambali, dan Hainnur Aqma Rahim dari Universiti Islam Malaysia pada Juli 2026 mengungkapkan bahwa tata kelola keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bengkalis masih terjebak pada kepatuhan administratif semata. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan dukungan analisis tematik NVivo serta prioritas ANP-BOCR ini menyoroti pentingnya integrasi pengawasan, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi institusional untuk mendongkrak transparansi serta akuntabilitas ekonomi pedesaan.

Tantangan dan Akar Masalah di Lapangan

Keberadaan BUMDes sebenarnya memegang peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Bengkalis, tata kelola keuangan sering kali terkendala oleh rendahnya kualitas pelaporan, pengawasan yang bersifat administratif, kompetensi manajerial yang terbatas, serta minimnya keterlibatan publik.

Banyak pengelola menjalankan fungsi keuangan berdasarkan pemahaman personal alih-alih dokumen standar yang baku. Akibatnya, transparansi yang disajikan sering kali sebatas formalitas dalam Musyawarah Desa tanpa diimbangi oleh aksesibilitas data yang memadai bagi masyarakat luas.

Pendekatan dan Temuan Utama Penelitian

Melalui pendekatan studi kasus eksploratif dan analisis jaringan komprehensif, riset ini merumuskan sejumlah temuan penting terkait prioritas strategis penataan BUMDes:

• Tata Kelola Digital sebagai Prioritas Utama: Transformasi digital menempati peringkat tertinggi dengan skor global 0,466 dan nilai sintesis BOCR sebesar 3,49, menjadikannya instrumen kunci untuk mempercepat pelaporan dan memperkuat transparansi.
• Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko: Pengawasan internal menduduki peringkat kedua (skor global 0,277) guna mengubah fungsi kontrol dari sekadar stempel administratif menjadi pencegahan risiko yang objektif.
• Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan kompetensi manajerial dan literasi keuangan pengelola menjadi fondasi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar.
• Kolaborasi Institusional: Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, lembaga pengawas, akademisi, dan masyarakat mutlak diperlukan agar BUMDes memiliki ekosistem pendukung yang berkelanjutan.

Implikasi dan Manfaat Praktis bagi Masyarakat

Model pemberdayaan sistemik ini menawarkan pergeseran paradigma dari kepatuhan prosedur administratif menuju akuntabilitas substantif. Bagi dunia usaha dan pemerintah daerah, kerangka kerja ini memberikan panduan praktis dalam merancang program peningkatan kapasitas, mengoptimalkan sistem pelaporan berbasis teknologi, serta memulihkan kepercayaan publik. Dengan pengelolaan yang transparan dan kolaboratif, BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

Profil Penulis

• Muhammad Fadhil Junery – Mahasiswa Program Doktoral / Peneliti di Universiti Islam Malaysia dengan bidang keahlian tata kelola keuangan dan ekonomi regional.
• Dr. Siti Naaishah Hambali – Akademisi dan Peneliti di Universiti Islam Malaysia yang ahli dalam bidang regulasi keuangan publik dan pemberdayaan masyarakat.
• Hainnur Aqma Rahim – Peneliti di Universiti Islam Malaysia yang fokus pada studi manajemen institusi dan analitik organisasi.

Sumber Penelitian

• Judul Artikel Jurnal: A Systemic Empowerment Model for BUMDes Financial Governance: Integrating Supervision, Human Capital, Community Participation and Institutional Collaboration
• Nama Jurnal: International Journal of Management Analytics (IJMA)
• Tahun Publikasi: 2026
• DOI: https://doi.org/10.59890/ijma.v4i3.22