Bogor, Formosa News — Perubahan perilaku masyarakat di ruang digital membuat etika aparatur pemerintah semakin berpengaruh terhadap kepercayaan publik, terutama di kalangan Generasi Z. Kajian yang dilakukan Afmi Apriliani, Muhammad Husein Maruapey, Moh. Alvin Maulana, Nova Dwi Rahma, Selavina Indriani, M. Rifaldi Fauzy, Muhammad Wildan, dan Tatia Meriska dari Djuanda University, Bogor, menunjukkan bahwa perilaku pejabat dan aparatur pemerintah di media sosial dapat memengaruhi persepsi terhadap legitimasi pemerintah dan tingkat kepercayaan generasi muda. Artikel tersebut diterbitkan pada 2026 dalam International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences (IJARSS).
Kajian ini melihat perubahan etika aparatur dari ruang birokrasi konvensional ke ruang publik digital, termasuk platform seperti TikTok dan X. Para penulis menemukan bahwa Generasi Z tidak lagi hanya menjadi pengguna informasi, tetapi juga aktif mengamati, memberikan kritik, membagikan informasi, dan membentuk solidaritas digital ketika menemukan isu yang dianggap penting.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa membangun kepercayaan Generasi Z membutuhkan lebih dari sekadar komunikasi formal pemerintah. Birokrasi perlu memperkuat kepemimpinan yang melayani, transparansi, komunikasi yang empatik, serta penerapan nilai Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan digital.
Ruang Digital Mengubah Cara Masyarakat Menilai Pemerintah
Dalam administrasi publik modern, etika tidak lagi hanya berkaitan dengan kepatuhan aparatur terhadap aturan internal. Setiap tindakan pejabat yang terlihat oleh masyarakat dapat menjadi bagian dari penilaian publik terhadap pemerintah.
Perkembangan media sosial membuat batas antara ruang pribadi, ruang birokrasi, dan ruang publik semakin terbuka. Pernyataan, respons terhadap kritik, maupun aktivitas yang ditampilkan pejabat di media sosial dapat menyebar dengan cepat dan memperoleh perhatian luas.
Artikel yang ditulis tim Djuanda University menjelaskan bahwa platform digital seperti TikTok dan X telah berkembang menjadi ruang publik tempat masyarakat dapat menyampaikan pandangan, mengawasi kebijakan, dan membentuk opini secara langsung.
Kondisi ini membuat perilaku digital aparatur menjadi bagian dari reputasi institusi pemerintah. Ketika komunikasi pemerintah dianggap terbuka dan responsif, ruang digital dapat membantu memperkuat hubungan dengan masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak tepat dapat memperlebar jarak kepercayaan.
Generasi Z Menjadi Pengawas Aktif di Ruang Digital
Generasi Z memiliki karakter yang sangat dekat dengan teknologi digital. Karena itu, mereka cenderung mengharapkan pelayanan pemerintah yang cepat, mudah diakses, transparan, dan sesuai dengan pola interaksi digital sehari-hari.
Kajian ini menunjukkan bahwa ketika harapan tersebut tidak terpenuhi atau muncul persoalan yang menyangkut etika pejabat publik, Generasi Z dapat membentuk solidaritas berbasis isu melalui jaringan digital. Penulis menyebut fenomena tersebut sebagai “digital ashabiyyah”, yaitu bentuk solidaritas yang terbentuk secara cair melalui kesamaan perhatian terhadap isu dan nilai tertentu.
Melalui TikTok, X, dan jaringan digital lainnya, kelompok masyarakat dapat berbagi informasi, menyampaikan kritik, membangun opini, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dengan demikian, partisipasi politik tidak selalu berlangsung melalui organisasi formal, tetapi juga dapat muncul dari percakapan dan gerakan yang berkembang di ruang digital.
Peneliti Menelaah Literatur dari 2020 hingga 2026
Para peneliti menggunakan pendekatan Narrative Literature Review, yakni metode yang digunakan untuk membandingkan dan menggabungkan berbagai konsep serta temuan dari literatur yang relevan.
Pencarian sumber dilakukan melalui Publish or Perish, Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, Garuda, dan Crossref. Literatur yang dikaji mencakup topik etika administrasi publik, perilaku digital aparatur pemerintah, legitimasi pemerintah, kepercayaan publik, Generasi Z, reformasi birokrasi, serta tata kelola digital.
Dari pencarian awal, terdapat 48 artikel, kemudian diseleksi hingga diperoleh 19 sumber utama yang digunakan dalam analisis tematik. Para peneliti membandingkan berbagai sumber tersebut untuk menemukan pola hubungan antara perilaku etis aparatur di ruang digital, persepsi terhadap legitimasi pemerintah, dan kepercayaan Generasi Z.
Analisis menghasilkan beberapa tema utama, antara lain perilaku etis aparatur di ruang digital, transparansi dan akuntabilitas digital, legitimasi pemerintah, karakteristik Generasi Z, serta strategi untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui etika digital.
Etika Digital Menjadi Bagian dari Reputasi Pemerintah
Salah satu temuan penting kajian ini adalah bahwa etika aparatur tidak dapat dipisahkan dari cara pemerintah berkomunikasi di media sosial.
Masyarakat kini dapat melihat dan merespons aktivitas pejabat secara langsung. Konten yang kontroversial dapat menyebar dengan cepat, sementara respons yang kurang tepat dapat memperpanjang perdebatan di ruang digital.
Para peneliti dari Djuanda University menilai bahwa pemerintah membutuhkan pola komunikasi yang lebih manusiawi dan terbuka. Strategi komunikasi digital tidak cukup hanya memberikan klarifikasi setelah muncul persoalan. Pemerintah juga perlu membangun komunikasi yang empatik, transparan, dan mampu memahami perspektif masyarakat.
Dalam konteks ini, etika digital bukan hanya soal apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan aparatur di media sosial. Etika digital juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah mendengarkan masyarakat, merespons kritik, memberikan informasi, dan menjaga konsistensi antara nilai yang disampaikan dengan tindakan yang dilakukan.
Kepemimpinan yang Melayani Jadi Salah Satu Solusi
Kajian tersebut menawarkan pendekatan servant leadership atau kepemimpinan yang melayani sebagai salah satu strategi untuk memperkuat kembali hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Model tersebut menempatkan empati, komunikasi terbuka, kepentingan publik, dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari kepemimpinan. Menurut analisis para penulis, pendekatan tersebut dapat dipadukan dengan kepemimpinan politik agar kewenangan formal tetap berjalan bersamaan dengan orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Para peneliti juga menempatkan Pancasila sebagai living ethics, atau nilai yang diterapkan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam lingkungan digital. Nilai seperti kejujuran, keadilan sosial, dan gotong royong dipandang dapat menjadi pedoman moral bagi aparatur ketika berkomunikasi dan mengambil keputusan di ruang digital.
Dengan pendekatan tersebut, kritik digital tidak harus dipandang semata-mata sebagai ancaman. Jika dikelola melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif, kritik masyarakat dapat menjadi masukan untuk memperbaiki pelayanan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.
Dampaknya bagi Pemerintah dan Generasi Muda
Temuan kajian ini memiliki sejumlah implikasi bagi pengelolaan pemerintahan di era digital.
Bagi pemerintah, perilaku aparatur di media sosial perlu dipandang sebagai bagian dari komunikasi publik dan reputasi institusi. Pelatihan etika digital, kemampuan komunikasi publik, transparansi informasi, dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan dapat menjadi bagian dari penguatan birokrasi.
Bagi Generasi Z, perkembangan ruang digital membuka kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan. Kritik, diskusi, dan berbagi informasi dapat menjadi bentuk partisipasi publik ketika dilakukan secara bertanggung jawab.
Afmi Apriliani dan tim dari Djuanda University pada dasarnya menempatkan hubungan tersebut sebagai proses dua arah: pemerintah perlu membangun perilaku yang etis dan terbuka, sementara masyarakat memiliki ruang yang semakin besar untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan melalui teknologi digital.
Kajian ini juga memiliki keterbatasan karena menggunakan sumber literatur dan analisis konseptual, bukan survei langsung terhadap Generasi Z atau pengukuran statistik tingkat kepercayaan masyarakat. Para penulis merekomendasikan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau metode gabungan agar hubungan antara komunikasi digital pemerintah dan tingkat kepercayaan Generasi Z dapat diukur secara lebih langsung.
Profil Penulis
Artikel ini ditulis oleh Afmi Apriliani, Muhammad Husein Maruapey, Moh. Alvin Maulana, Nova Dwi Rahma, Selavina Indriani, M. Rifaldi Fauzy, Muhammad Wildan, dan Tatia Meriska, yang berafiliasi dengan Djuanda University, Bogor. Bidang pembahasan artikel meliputi etika administrasi publik, etika digital aparatur, tata kelola pemerintahan digital, kepercayaan Generasi Z, komunikasi pemerintah, legitimasi pemerintahan, dan pelayanan publik.
Sumber Penelitian
Judul Artikel: Ethics of Civil Servants in the Digital Realm and Restoring the Trust of Generation Z
Penulis: Afmi Apriliani, Muhammad Husein Maruapey, Moh. Alvin Maulana, Nova Dwi Rahma, Selavina Indriani, M. Rifaldi Fauzy, Muhammad Wildan, dan Tatia Meriska
Afiliasi: Djuanda University, Bogor, Indonesia
Jurnal: International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences (IJARSS)
Tahun Publikasi: 2026
Volume: 4, Nomor 6
Halaman: 607–618
DOI: https://doi.org/10.59890/ijarss.v4i6.31
0 Komentar