MAKASSAR, Indonesia — Teknologi blockchain semakin banyak dipertimbangkan untuk memperkuat transparansi pelaporan Environmental, Social, and Governance (ESG). Namun, kajian terhadap literatur terbaru menunjukkan bahwa perhatian terhadap tiga aspek ESG belum seimbang. Aspek lingkungan dan tata kelola jauh lebih sering dibahas, sementara dimensi sosial masih relatif tertinggal. Temuan tersebut disampaikan Itsna Muflikhah dari State University of Makassar dalam artikel yang diterbitkan pada 2026 di International Journal of Finance and Business Management (IJFBM).
Artikel berjudul Blockchain Implementation in Enhancing ESG Reporting Transparency: A Systematic Literature Review Focusing on E-S-G Dimensional Imbalance and Developing Country Contexts membahas perkembangan penggunaan blockchain untuk meningkatkan transparansi laporan ESG, sekaligus melihat sejauh mana solusi teknologi tersebut sesuai dengan kondisi negara berkembang.
Kajian ini penting karena ESG kini semakin menjadi bagian dari kebutuhan perusahaan, investor, regulator, dan masyarakat. Informasi mengenai emisi, penggunaan energi, kondisi tenaga kerja, tata kelola perusahaan, hingga dampak sosial semakin dibutuhkan untuk menilai keberlanjutan suatu organisasi. Namun, kualitas informasi ESG masih menghadapi persoalan seperti perbedaan standar data, kesulitan verifikasi, dan risiko klaim keberlanjutan yang tidak didukung data memadai.
Blockchain Dinilai Berpotensi Memperkuat Transparansi ESG
Blockchain merupakan sistem penyimpanan data yang mencatat informasi dalam blok yang saling terhubung. Salah satu karakteristik utamanya adalah data yang sudah tercatat sulit diubah tanpa dapat terdeteksi.
Dalam konteks ESG, karakteristik tersebut dapat membantu menciptakan jejak audit yang lebih jelas. Informasi dapat ditelusuri berdasarkan waktu dan sumber pencatatannya, sementara smart contract dapat digunakan untuk menjalankan proses tertentu secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan.
Namun, Itsna Muflikhah juga menyoroti batasan penting teknologi ini. Blockchain dapat membantu menjaga data yang sudah dimasukkan ke dalam sistem, tetapi tidak secara otomatis menjamin bahwa data tersebut benar sejak awal. Masalah ini dikenal sebagai oracle problem, yaitu tantangan dalam menghubungkan data dunia nyata dengan sistem blockchain secara akurat.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting untuk informasi sosial dan tata kelola karena sebagian datanya bersifat kualitatif dan membutuhkan penilaian manusia.
Dari 74 Artikel, Hanya 11 yang Masuk Kajian Akhir
Untuk melihat perkembangan penelitian secara lebih sistematis, Itsna Muflikhah menggunakan metode Systematic Literature Review dengan mengikuti protokol PRISMA 2020.
Literatur dikumpulkan melalui basis data Scopus tanpa membatasi tahun publikasi. Pencarian awal menghasilkan 74 artikel. Setelah melalui beberapa tahap penyaringan berdasarkan relevansi, bahasa, jenis publikasi, keterkaitan dengan blockchain dan ESG, serta ketersediaan teks lengkap, hanya 11 artikel yang memenuhi seluruh kriteria untuk dianalisis.
Sebagian besar artikel yang dianalisis diterbitkan pada periode 2024–2026. Tiga artikel berasal dari 2024, enam dari 2025, dan dua dari 2026. Pola tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai blockchain dalam pelaporan ESG masih relatif baru dan sedang berkembang.
Aspek Lingkungan Mendominasi, Sosial Masih Tertinggal
Salah satu temuan paling menonjol adalah ketimpangan perhatian terhadap tiga dimensi ESG.
Dari 11 artikel yang dianalisis:
- Environmental (E) muncul dalam 10 artikel atau 90,9%.
- Governance (G) muncul dalam 9 artikel atau 81,8%.
- Social (S) hanya muncul dalam 5 artikel atau 45,5%.
- Tidak ada satu pun artikel yang secara khusus hanya membahas dimensi Social.
Kesenjangan tersebut terlihat jelas dalam grafik pada halaman 10 artikel. Grafik menunjukkan Environmental berada pada tingkat 90,9%, Governance 81,8%, sedangkan Social hanya 45,5%. Diagram distribusi juga menunjukkan bahwa kombinasi Environmental dan Governance menjadi fokus terbesar, yaitu 45,5% dari artikel yang dianalisis.
Menurut analisis Itsna Muflikhah, salah satu alasan aspek lingkungan lebih mudah diteliti adalah karena banyak datanya berbentuk angka. Emisi karbon, konsumsi energi, penggunaan air, dan jumlah limbah, misalnya, dapat lebih mudah dikumpulkan menggunakan sensor dan sistem digital.
Sebaliknya, persoalan sosial seperti kondisi kerja, hak tenaga kerja, hak asasi manusia dalam rantai pasok, dan dampak terhadap masyarakat sering membutuhkan penilaian yang lebih kompleks.
Permissioned Blockchain dan Smart Contract Paling Banyak Diusulkan
Kajian tersebut juga menemukan pola pada teknologi blockchain yang paling sering dibahas.
Permissioned blockchain, khususnya Hyperledger Fabric, muncul dalam 5 dari 11 artikel atau 45,5%. Blockchain berbasis Ethereum berada di urutan berikutnya dengan 3 artikel atau 27,3%.
Sementara itu, smart contract menjadi mekanisme transparansi yang paling banyak disebut, muncul dalam 7 artikel atau 63,6%. Integrasi blockchain dengan Internet of Things (IoT) muncul dalam 3 artikel atau 27,3%.
Dominasi permissioned blockchain dinilai berkaitan dengan kebutuhan perusahaan terhadap pengendalian akses dan perlindungan data. Bagi perusahaan, transparansi tidak selalu berarti semua informasi harus terbuka untuk publik.
Negara Berkembang Membutuhkan Pendekatan yang Lebih Kontekstual
Kajian Itsna Muflikhah juga memberikan perhatian khusus terhadap negara berkembang. Dari 11 artikel yang dianalisis, 4 artikel atau 36,4% secara eksplisit membahas negara berkembang, termasuk Indonesia, Malaysia, dan konteks ASEAN. Namun, hanya 3 artikel atau 27,3% yang mempertimbangkan sedikitnya tiga dari empat faktor penting, yaitu infrastruktur digital, kesiapan regulasi ESG, kapasitas sumber daya manusia, dan biaya penerapan.
Artinya, keberhasilan penerapan blockchain untuk ESG tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya. Kondisi infrastruktur, kemampuan tenaga kerja, regulasi, dan kemampuan perusahaan membiayai penerapan teknologi juga menjadi bagian penting.
Itsna Muflikhah merekomendasikan pendekatan bertahap bagi negara berkembang. Perusahaan dapat memulai dengan digitalisasi data ESG dasar, kemudian mengembangkan sistem blockchain yang lebih kompleks setelah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia terbentuk. Permissioned blockchain juga dapat menjadi pilihan karena dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan pengendalian akses dan biaya operasional.
Peluang Besar, tetapi Bukan Solusi Instan
Bagi perusahaan, hasil kajian ini memberikan gambaran bahwa blockchain dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan transparansi ESG, tetapi penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
Bagi auditor, perkembangan ini juga menciptakan kebutuhan terhadap pemahaman baru mengenai arsitektur blockchain, smart contract, masalah oracle, serta perbedaan antara data yang tidak mudah diubah dan data yang benar sejak awal.
Sementara bagi regulator di negara berkembang, pendekatan bertahap dapat dimulai dari digitalisasi data ESG dan standardisasi format sebelum menuju sistem verifikasi berbasis blockchain yang lebih kompleks.
Menurut Itsna Muflikhah dari State University of Makassar, arah pengembangan blockchain untuk ESG perlu memperhatikan keseimbangan antara Environmental, Social, dan Governance, bukan hanya berfokus pada aspek yang paling mudah diukur secara digital. Kajian tersebut juga mendorong penelitian lebih lanjut mengenai blockchain untuk aspek sosial dan tata kelola serta penerapannya di negara berkembang, khususnya kawasan Asia Tenggara dan Indonesia.
Dengan demikian, blockchain memiliki peluang untuk memperkuat transparansi ESG, tetapi teknologi tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: kualitas data, kesiapan manusia, regulasi, biaya, dan keseimbangan seluruh dimensi ESG tetap menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Profil Penulis
Itsna Muflikhah merupakan peneliti dari Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, State University of Makassar. Fokus artikelnya berkaitan dengan blockchain, pelaporan ESG, transparansi, akuntansi, serta penerapan teknologi dalam konteks keberlanjutan dan negara berkembang.
Sumber Penelitian
Judul: Blockchain Implementation in Enhancing ESG Reporting Transparency: A Systematic Literature Review Focusing on E-S-G Dimensional Imbalance and Developing Country Contexts
Penulis: Itsna Muflikhah
Jurnal: International Journal of Finance and Business Management (IJFBM)
Tahun: 2026
Volume: 3, Nomor 3, halaman 289–304
DOI: 10.59890/ijfbm.v4i3.5
0 Komentar