Pengaruh Lama Masa Tugas Auditor, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Besarnya Biaya Audit, Kemandirian, dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit di BPKP Provinsi Sumatra Utara

Gambar Ilustrasi AI

FORMOSA NEWS - Medan - Kompetensi Auditor Jadi Kunci Utama Peningkatan Kualitas Pengawasan Keuangan BPKP Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Ristama Sagala bersama Rospinuryani Sinaga dan Margaretha Br Sitinjak dari Universitas Prima Indonesia dalam artikel penelitian yang dipublikasikan pada Asian Journal of Management Analytics (AJMA) edisi Vol. 5 No. 3 Tahun 2026 menyoroti bahwa bagaimana berbagai faktor internal audit mempengaruhi mutu pengawasan anggaran negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Ristama Sagala bersama Rospinuryani Sinaga dan Margaretha Br Sitinjak dari Universitas Prima Indonesia menyoroti bahwa muan pengawasan dibandingkan faktor durasi masa tugas, ukuran instansi yang diperiksa, maupun besaran fee audit.

Konteks Pengawasan Anggaran dan Tantangan Akuntabilitas
BPKP memiliki peran strategis sebagai aparat pengawas internal pemerintah yang bertugas mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan daerah. Di Provinsi Sumatera Utara, peran ini menjadi sangat krusial mengingat tingginya kompleksitas proyek-proyek infrastruktur skala besar serta potensi risiko penyimpangan anggaran yang dinamis. Tantangan pengawasan daerah sempat mengemuka seiring meningkatnya temuan ketidakpatuhan anggaran di pemerintah daerah Sumatera Utara. Fenomena kekurangsempurnaan dalam deteksi dini risiko keuangan menegaskan pentingnya evaluasi sistematis terhadap faktor-faktor internal yang menentukan efektif tidaknya pengawasan BPKP di lapangan.

Metodologi Penelitian
Studi ilmiah ini menggunakan pendekatan kuantitatif empiris melalui metode survei langsung. Data primer dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner terstruktur kepada 73 auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang bertindak sebagai responden. Seluruh instrumen data diuji secara ketat menggunakan analisis statistik kuantitatif, yang mencakup:

• Uji Validitas dan Reliabilitas: Memastikan setiap butir pertanyaan valid dan konsisten.
  
• Uji Asumsi Klasik: Meliputi uji normalidad residual, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.
  
• Pengujian Hipotesis: Menggunakan analisis regresi linier berganda melalui uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi ($R^2$) untuk mengukur kekuatan pengaruh antarvariabel.
  

Temuan Utama Penelitian
Hasil analisis statistik mengungkapkan fakta penting mengenai dinamika penentu kualitas audit di tubuh BPKP Sumatera Utara:

• Kompetensi Auditor Berpengaruh Positif dan Signifikan: Variabel kompetensi mencatatkan nilai $t_{hitung}$ sebesar 2,717 (lebih besar dari $t_{tabel}$ 1,99601) dengan nilai signifikansi 0,008. Ini membuktikan bahwa kapasitas pengetahuan, keterampilan teknis, dan pengalaman kerja auditor secara nyata meningkatkan kualitas audit.
  
• Pengaruh Simultan Seluruh Variabel: Secara bersama-sama (simultan), variabel masa tugas audit (audit tenure), ukuran entitas (firm size), tingkat audit fee, independensi, dan kompetensi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (nilai $Sig. < 0,001$).
  
• Kontribusi Model Pengawasan: Nilai Adjusted R Square sebesar 0,229 menunjukkan bahwa kombinasi kelima variabel tersebut mampu menjelaskan 22,9% variasi kualitas audit, sementara 77,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang tidak diteliti dalam model ini.
  
• Faktor Yang Tidak Berdampak Parsial: Secara statistik parsial, masa tugas audit ($p = 0,067$), ukuran entitas ($p = 0,563$), besaran biaya audit ($p = 0,272$), dan independensi ($p = 0,764$) tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap mutu audit di lembaga perwakilan tersebut.
  

Implikasi dan Dampak Bagi Tata Kelola Publik
Hasil penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang nyata bagi penguatan tata kelola lembaga pengawas publik. Penemuan bahwa kompetensi merupakan satu-satunya penentu parsial yang signifikan menegaskan bahwa efektivitas pengawasan keuangan tidak cukup hanya mengandalkan aturan regulasi masa tugas atau anggaran audit, melainkan pada keunggulan sumber daya manusianya. Bagi instansi pemerintah dan dunia tata kelola publik, memperkuat kompetensi auditor internal melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesi bereputasi, serta pengayaan pengalaman audit di lapangan menjadi kunci utama pencegahan kecurangan (fraud) dan kebocoran anggaran. Peningkatan kapasitas ini secara langsung mendukung terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih adaptif, efisien, dan berintegritas tinggi.

Profil Penulis
Bunga Ristama Sagala, S.Ak. Peneliti di bidang Akuntansi Keuangan dan Pengawasan Sektor Publik dari Universitas Prima Indonesia.
Rospinuryani Sinaga, S.E., M.Si. Dosen dan Peneliti di Universitas Prima Indonesia dengan keahlian spesifik pada bidang Auditing, Akuntansi Publik, dan Sistem Pengendalian Intern.
Margaretha Br Sitinjak, S.E., M.Si. Akademisi dan Peneliti dari Universitas Prima Indonesia yang berfokus pada manajemen akuntansi, audit sektor publik, dan tata kelola keuangan.

Sumber Penelitian
Bunga Ristama Sagala, Rospinuryani Sinaga, dan Margaretha Br Sitinjak. The Effect of Audit Tenure, Firm Size, Level of Audit Fees, Independence, and Competence on Audit Quality at the North Sumatra Provincial BPKP. Asian Journal of Management Analytics (AJMA), Vol. 5, No. 3, Tahun 2026, Halaman 493–510.
DOI : https://doi.org/10.55927/ajma.v5i3.16583
URL: https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajma