Proses Sosial dan Fisik dalam Produksi Ruang Publik Perkotaan: Studi Kasus Pembangunan RPTRA di Jakarta

Gambar Ilustrasi AI

FORMOSA NEWS - Jakarta - Rahasia Sukses RPTRA Jakarta: Kolaborasi Politik, Dana CSR, dan Desain Arsitek Tersohor. Penelitian ini diungkapkan dalam riset Sri Pare Eni, dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) dalam artikel penelitian yang dipublikasikan pada Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) edisi Vol. 5 No. 5 Tahun 2026 menyoroti bahwa kehadiran RPTRA bukan sekadar proyek konstruksi fisik biasa, melainkan hasil dari dialektika yang kompleks antara kemauan politik pemerintah, dana korporasi, idealisme para arsitek ternama, serta partisipasi aktif masyarakat lokal.

Gotong Royong Aktor: Dari Gubernur hingga Komunitas Lokal
Poin menarik yang ditemukan dalam riset ini adalah kontribusi yang tidak setara namun saling melengkapi dari berbagai aktor. Gubernur Ahok bertindak sebagai motor penggerak utama yang memiliki kemauan politik (political will) kuat untuk menerbitkan regulasi dan mengejar target pembangunan yang cepat. Di sisi lain, terdapat 11 biro arsitek tersohor di Indonesia (seperti Aboday, Andramatin, Han Awal & Partners, dan D-Associate) yang secara sukarela menyumbangkan keahlian mereka untuk merancang purwarupa RPTRA. Idealisme profesional para arsitek ini melahirkan variasi desain yang memiliki kualitas spasial tinggi dan estetis. Sebagai contoh, RPTRA Citra Permata yang menggunakan purwarupa rancangan arsitek Han Awal menampilkan struktur ekspos dan bentuk atap modern-tradisional yang bernilai estetika tinggi. Penelitian ini juga menyoroti perbedaan signifikan antara proyek yang didanai oleh CSR dan APBD. Proyek berbasis CSR (seperti RPTRA Cililitan) cenderung memberikan fleksibilitas desain yang lebih tinggi dan membuka ruang negosiasi yang luas dengan warga lokal, misalnya akomodasi permintaan ruang PAUD. Sebaliknya, RPTRA yang menggunakan dana APBD terikat pada kontrak pengadaan yang kaku dan mengikuti purwarupa standar baku, meskipun model ini unggul dalam memberikan cakupan wilayah yang lebih luas di seluruh Jakarta.

Membedah Konstruksi Ruang Publik Berbasis Teori Sosial
Dalam studinya, Sri Pare Eni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis). Landasan teoritis yang digunakan merujuk pada teori produksi sosial ruang oleh Henri Lefebvre dan teori strukturasi Anthony Giddens. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, ruang kota tidak pernah bersifat netral, melainkan dibentuk oleh kekuatan penstruktur (structuring forces) yang berinteraksi dengan para aktor di lapangan.
Peneliti menguji model interaksi tersebut pada lima lokasi RPTRA di Jakarta dengan karakteristik sumber pendanaan yang berbeda, yaitu:

• RPTRA Cililitan: Didanai oleh Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pembangunan Jaya dan dirancang oleh PT Arkonin.
• RPTRA Kebon Pala Berseri: Didanai oleh CSR PT Astra dan dirancang oleh CV Sena Putra Akda.
• RPTRA Permata Intan: Menggunakan dana APBD DKI Jakarta 2016 dan dirancang oleh PT D-Associate.
• RPTRA Citra Permata: Menggunakan dana APBD DKI Jakarta 2016 dan dirancang oleh PT Han Awal & Partners.
• RPTRA Kalijodo: Kawasan ikonik yang mewakili ruang publik terpadu skala besar.

Tiga Kekuatan Utama di Balik Kelahiran RPTRA
Hasil analisis menunjukkan terdapat tiga kekuatan penstruktur utama yang membuat program RPTRA di Jakarta berjalan masif dan terarah:

• Sistem Makna (System of Meaning): Wacana nasional mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang digulirkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2006 menjadi narasi dasar yang kuat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadopsi visi ini secara konkret melalui program RPTRA.
• Struktur Otoritatif (Authoritative Structures): Landasan hukum yang kokoh dibentuk melalui hierarki regulasi, mulai dari Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 196 Tahun 2015. Regulasi ini secara detail mengatur fungsi pelayanan anak, layanan komunitas, mitigasi bencana, hingga standarisasi fasilitas RPTRA.
• Struktur Alokatif (Allocative Structures): Penyediaan sumber daya berupa tanah dan anggaran. Lahan didapatkan dari optimalisasi aset pemerintah yang telantar, bekas halaman sekolah, hingga lokasi bekas lokalisasi prostitusi seperti pada kasus RPTRA Kalijodo.

Rekomendasi Jurnalisme Ilmiah Formosa News
Berdasarkan temuan ilmiah di atas, demi menjaga keberlanjutan RPTRA sebagai model percontohan nasional dalam memproduksi ruang publik urban yang inklusif, beberapa langkah strategis perlu segera diambil oleh pemangku kebijakan publik:

• Penguatan Desain Partisipatif: Melibatkan suara dan aspirasi masyarakat lokal sejak tahap awal perencanaan agar tercipta rasa kepemilikan (sense of ownership) yang kuat dari komunitas.
• Kepastian Anggaran Perawatan: Memastikan adanya alokasi dana pemeliharaan berkala yang bersifat khusus didalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tingkat kelurahan.
• Fleksibilitas Regulasi Desain: Menyusun panduan arsitektur yang adaptif terhadap karakteristik lahan lokal tanpa mengorbankan standar utama fasilitas ramah anak.
• Institusionalisasi Arsitek: Melembagakan keterlibatan asosiasi arsitek profesional agar kontribusi keahlian tata ruang tidak berhenti pada program sukarela sesaat.

Profil Peneliti
Sri Pare Eni adalah seorang akademisi, peneliti, dan staf pengajar di Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia (UKI). Ia memiliki kepakaran mendalam di bidang arsitektur pelestarian, konservasi budaya, serta analisis tata ruang publik perkotaan. 

Sumber Peneliti
Sri Pare Eni (2026). Social and Physical Processes in the Production of Urban Public Space: A Case Study of RPTRA Construction in Jakarta. Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS). Vol. 5, No. 5, Hal. 1227-1234 2026.
DOI: https://doi.org/10.55927/fjas.v5i5.60
URL: https://journalfjas.my.id/index.php/fjas