Selama ini, evaluasi keberhasilan digitalisasi birokrasi di Indonesia sering kali terjebak pada kelengkapan fitur teknis atau arsitektur aplikasi semata. Akibatnya, muncul tekanan besar bagi pemerintah daerah untuk terus membuat aplikasi baru demi mengejar nilai formal dalam indeks evaluasi nasional. Peneliti Universitas Brawijaya melihat bahwa pola evaluasi yang kaku ini sering mengabaikan aspek interaksi langsung dengan masyarakat dan kebutuhan riil di lapangan. Melalui pengamatan komprehensif terhadap 23 platform digital yang beroperasi di Kota Malang—mulai dari aplikasi pengaduan SAMBAT Online hingga layanan kependudukan—penelitian ini hadir untuk memberikan diagnosis menyeluruh mengenai faktor apa saja yang benar-benar menentukan keberhasilan sebuah transformasi digital di tingkat lokal.
Untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat, Bayu Indra Pratama dan Muhammad Rizki Pratama menggunakan metode meta-sintesis kualitatif yang mengacu pada standar pelaporan internasional eMERGe dan seleksi korpus PRISMA 2020. Peneliti mengumpulkan 60 laporan penelitian lapangan (skripsi) mahasiswa yang berfokus pada efektivitas platform digital di berbagai dinas Kota Malang. Data-data tersebut diekstraksi menggunakan kode otomatis berbasis bahasa pemrograman Python untuk melihat pola hubungan antarpenelitian secara kolektif. Pendekatan ini mengubah puluhan studi kasus tunggal yang awalnya terpisah menjadi satu kesatuan data raksasa yang mampu menjelaskan dinamika birokrasi secara utuh dan objektif tanpa istilah teknis yang rumit.
Dari hasil analisis lintas platform tersebut, riset ini menemukan tiga temuan utama yang menjadi kunci penting tata kelola e-government:
- Kedalaman Interaksi Warga Lebih Penting daripada Kecanggihan Aplikasi: Platform yang dirancang dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat terbukti jauh lebih sukses. Sebaliknya, aplikasi dengan arsitektur teknologi yang sangat lengkap dan canggih namun minim interaksi nyata cenderung gagal menarik minat publik. Contoh nyata terlihat pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dirancang di tingkat pusat; meski sistemnya lengkap, tingkat aktivasi di masyarakat lokal tetap rendah karena kurangnya pendekatan yang ramah pengguna di tingkat bawah.
- Aplikasi Inisiatif Lokal Ungguli Aplikasi Mandat Pusat: Aplikasi yang lahir dari inisiatif lokal untuk menyelesaikan masalah spesifik warga di daerah memicu kepuasan dan manfaat yang jauh lebih tinggi. Contoh terbaik yang ditemukan dalam riset ini adalah program D-Cards (layanan administrasi inklusif bagi penyandang disabilitas) yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Malang. Program ini dinilai sangat sukses melayani hak-hak warga karena fokus pada inklusi sosial, bukan sekadar menggugurkan kewajiban regulasi.
- Adanya Kesenjangan Partisipasi (Co-Production Gap): Sebagian besar aplikasi pemerintah daerah saat ini masih menempatkan masyarakat hanya sebagai konsumen atau penilai layanan (lewat survei kepuasan), bukan sebagai mitra kerja sama dalam pelayanan. Kesenjangan partisipasi aktif ini terjadi di hampir seluruh sektor aplikasi layanan, kecuali dalam klaster layanan inklusif disabilitas yang memang menuntut interaksi dua arah secara intensif sejak awal perancangan.
Dampak dari temuan riset ini sangat besar bagi kebijakan publik dan dunia tata kelola pemerintahan di Indonesia. Peneliti menekankan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) perlu segera meninjau ulang indikator penilaian SPBE nasional. Penilaian sebaiknya tidak lagi hanya menghitung jumlah aplikasi atau kecanggihan sistem internal, melainkan harus mengukur seberapa dalam masyarakat merasakan manfaat langsung dan terlibat aktif di dalam platform tersebut. Bagi dunia usaha dan masyarakat, riset ini menjadi panduan bahwa adopsi teknologi birokrasi memerlukan pendekatan humanis, edukasi literasi digital, dan keterbukaan umpan balik agar anggaran besar yang dialokasikan untuk pembuatan aplikasi tidak terbuang sia-sia.
Profil Singkat Peneliti:
Bayu Indra Pratama, S.I.P., M.A., Ph.D. – Dosen dan Peneliti Senior di Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Ia memiliki keahlian mendalam di bidang tata kelola digital (digital governance), kebijakan publik, dan metode penelitian kualitatif tingkat lanjut.
Muhammad Rizki Pratama, S.A.P., M.A.P. – Peneliti dan Pengajar di Universitas Brawijaya yang fokus pada inovasi pelayanan publik, administrasi daerah, dan analisis kebijakan berbasis teknologi informasi.Sumber Penelitian Resmi:
Judul Artikel Jurnal: Mapping the E-Government Portrait of Malang City: A Cross-Platform Meta-Synthesis of Sixty Public Administration Undergraduate Theses, 2024-2025
Nama Jurnal: Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)Tahun Publikasi: 2026
Volume & Halaman: Vol. 5, No. 5, Halaman 727-744
DOI Resmi:
0 Komentar