Jakarta — Konflik horizontal berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) bukan lagi sekadar persoalan sosial biasa. Kajian terbaru yang ditulis Fahrunnisa, Anang Puji Utama, dan Bayu Setiawan dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada 2026 menunjukkan bahwa konflik berbasis identitas dapat dibaca sebagai ancaman nonmiliter bagi keamanan nasional. Temuan ini penting karena membuka cara pandang baru: konflik sosial dapat dideteksi sejak dini sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Artikel yang terbit di jurnal East Asian Journal of Multidisciplinary Research itu menyoroti bagaimana konflik SARA selama ini lebih sering dipahami sebagai masalah sosial-politik yang baru ditangani setelah pecah. Padahal, pola konflik semacam ini sebenarnya berkembang bertahap dan meninggalkan jejak awal yang bisa dikenali lebih cepat.
Di Indonesia, konflik berbasis identitas masih menjadi isu sensitif yang kerap muncul di tengah masyarakat majemuk. Perbedaan agama, etnis, maupun kelompok sosial sering kali diperburuk oleh ketimpangan ekonomi, persaingan politik, hingga arus informasi digital yang tidak terkendali. Kondisi ini mempercepat polarisasi dan memicu ketegangan sosial.
Fahrunnisa dan tim melihat bahwa pola konflik SARA tidak muncul secara mendadak. Konflik biasanya dimulai dari meningkatnya sentimen kelompok, menurunnya toleransi, penyebaran narasi kebencian, hingga mobilisasi massa berbasis identitas. Dalam perspektif pertahanan negara, pola ini menjadi indikator penting untuk membaca ancaman sebelum eskalasi terjadi.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Para penulis menganalisis berbagai jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan terkait konflik sosial, keamanan nasional, dan pertahanan negara. Dengan cara ini, mereka menyusun gambaran besar mengenai hubungan antara konflik sosial dan stabilitas negara.
Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik SARA memiliki dampak luas terhadap ketahanan nasional. Ketika konflik membesar, yang terganggu bukan hanya hubungan antarwarga, tetapi juga legitimasi negara, kepercayaan publik, dan stabilitas sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan integrasi nasional.
Menurut para penulis, ada beberapa gejala awal yang bisa dijadikan sistem peringatan dini. Gejala itu meliputi polarisasi sosial yang semakin tajam, meningkatnya intoleransi, berkurangnya interaksi antar kelompok, serta maraknya penyebaran informasi provokatif di ruang digital. Jika indikator ini dipantau secara serius, negara dapat melakukan langkah pencegahan lebih awal.
“Konflik SARA tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah yang harus diselesaikan setelah terjadi, tetapi juga sebagai gejala awal yang harus dibaca untuk menjaga keamanan nasional,” tulis Fahrunnisa dan tim dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
Penelitian ini juga mendorong perubahan paradigma dari conflict response menjadi conflict anticipation. Artinya, negara tidak hanya fokus memadamkan konflik setelah pecah, tetapi membangun sistem pencegahan berbasis deteksi dini. Langkah ini dinilai lebih efektif karena bisa mengurangi kerugian sosial, ekonomi, dan politik.
Bagi masyarakat, temuan ini menegaskan pentingnya menjaga ruang dialog, memperkuat toleransi, dan meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi isu identitas. Bagi pemerintah, penelitian ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam mengidentifikasi potensi konflik.
Di tengah era digital yang serba cepat, ancaman keamanan tidak selalu datang dari luar negeri atau melalui kekuatan militer. Kadang, ancaman justru tumbuh dari dalam masyarakat sendiri, lewat retaknya kepercayaan sosial dan membesarnya perpecahan identitas. Karena itu, mengenali gejala awal konflik menjadi langkah strategis untuk menjaga persatuan bangsa.
0 Komentar