Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2026 dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL) ini mengungkap bahwa laporan ESG kini menjadi sarana bagi lembaga pemerintah untuk membangun transparansi, meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Temuan tersebut menjadi penting karena tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan pemerintah terus meningkat. Publik tidak lagi hanya ingin mengetahui bagaimana anggaran digunakan, tetapi juga ingin memahami dampak kebijakan pemerintah terhadap lingkungan, kesejahteraan sosial, dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Mengapa ESG Semakin Penting di Sektor Publik?
Konsep ESG awalnya berkembang di sektor korporasi sebagai standar untuk mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan ini mulai diterapkan di sektor publik sebagai bagian dari upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dan target Sustainable Development Goals (SDGs).
Menurut Batkunde dan Radjawane, lembaga pemerintah memiliki karakteristik berbeda dibanding perusahaan. Jika perusahaan berfokus pada keuntungan dan nilai bagi pemegang saham, maka organisasi publik bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Karena itu, pelaporan ESG di sektor publik tidak hanya menilai kinerja ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kebijakan dan program pemerintah.
Di Indonesia, implementasi ESG di sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya standar ESG khusus untuk instansi pemerintah, serta belum terintegrasinya prinsip keberlanjutan ke dalam sistem pengukuran kinerja organisasi.
Menelusuri Makna ESG dari Perspektif Nilai dan Etika
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif. Tim peneliti menelaah berbagai literatur akademik, laporan keberlanjutan, laporan akuntabilitas publik, dokumen kebijakan, dan publikasi kelembagaan yang berkaitan dengan penerapan ESG di organisasi sektor publik.
Alih-alih hanya mengukur angka atau indikator kuantitatif, penelitian ini berusaha memahami bagaimana organisasi memaknai keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan akuntabilitas dalam praktik pelaporan ESG.
Hasil analisis menunjukkan bahwa ESG bukan sekadar alat pelaporan administratif. ESG telah menjadi media komunikasi yang menunjukkan identitas organisasi serta komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan.
Empat Temuan Utama Penelitian
Peneliti menemukan empat tema utama yang membentuk praktik pelaporan ESG di sektor publik.
1. Berorientasi pada Nilai Keberlanjutan
Pelaporan ESG digunakan untuk menunjukkan komitmen organisasi terhadap perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan penciptaan nilai publik jangka panjang.
Lembaga pemerintah semakin menyadari bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari pencapaian finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan.
2. Menjadi Wujud Tanggung Jawab Etis
Laporan ESG mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, integritas, dan tanggung jawab.
Dalam banyak kasus, organisasi publik memanfaatkan laporan ESG untuk menunjukkan bahwa mereka mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab dan mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat.
3. Memperluas Konsep Akuntabilitas
Sebelumnya, akuntabilitas pemerintah lebih banyak berfokus pada pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Melalui ESG, ruang lingkup akuntabilitas menjadi lebih luas karena mencakup:
- Dampak lingkungan
- Dampak sosial
- Kualitas tata kelola
- Keterlibatan pemangku kepentingan
- Nilai publik jangka panjang
Dengan demikian, masyarakat dapat menilai bukan hanya bagaimana dana publik dibelanjakan, tetapi juga manfaat yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah.
4. Membangun Legitimasi dan Kepercayaan Publik
Penelitian menemukan bahwa ESG berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kredibilitas institusi.
Melalui pengungkapan informasi yang lebih komprehensif, organisasi publik dapat menunjukkan keselarasan antara program kerja mereka dengan harapan masyarakat serta agenda pembangunan berkelanjutan global.
Kepercayaan publik menjadi salah satu hasil paling penting dari praktik pelaporan ESG yang efektif.
Tantangan: Risiko Pelaporan yang Bersifat Simbolik
Meski memiliki manfaat besar, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan.
Salah satu masalah utama adalah munculnya praktik yang disebut sebagai symbolic disclosure atau pengungkapan simbolik. Dalam kondisi ini, organisasi cenderung menonjolkan keberhasilan program keberlanjutan sambil mengurangi pembahasan mengenai kegagalan, hambatan, atau target yang belum tercapai.
Menurut peneliti, kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas dan kredibilitas laporan ESG. Transparansi yang sesungguhnya harus mencakup keberhasilan sekaligus tantangan yang dihadapi organisasi.
Karena itu, kualitas pelaporan ESG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh kejujuran, keseimbangan, dan autentisitas informasi tersebut.
Implikasi bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi penting bagi pemerintah dan organisasi sektor publik.
Pertama, prinsip ESG perlu diintegrasikan ke dalam proses tata kelola organisasi, bukan hanya dijadikan kewajiban pelaporan administratif.
Kedua, pemerintah perlu mengembangkan pedoman ESG yang lebih spesifik untuk sektor publik agar pelaksanaan pelaporan menjadi lebih konsisten dan relevan dengan karakteristik lembaga pemerintahan.
Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas agar instansi pemerintah mampu menghasilkan laporan ESG yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Batkunde dan Radjawane, langkah-langkah tersebut akan membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan sosial maupun lingkungan di masa depan.
Profil Penulis
Sumber Penelitian
Batkunde, A.A., & Radjawane, E.P. (2026). “ESG Disclosure Based Reporting Practices in the Public Sector: An Interpretive Study of Values, Ethics, and Accountability.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL), Vol. 5 No. 2, 145–158.
DOI: https://doi.org/10.55927/ministal.v5i2.16
Jurnal: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL), Formosa Publisher.
0 Komentar