Transformasi digital di sektor pemerintahan terus berkembang di berbagai daerah Indonesia. Salah satu inovasi yang mulai menunjukkan dampak nyata adalah penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Penelitian terbaru yang dilakukan Ira Magfiroh bersama Irma Purnamasari dan Neng Virly Aprilyani dari Universitas Djuanda Bogor menunjukkan bahwa implementasi sistem kearsipan digital tersebut telah berjalan sangat baik dan berhasil mendukung efisiensi administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan.
Penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences (IJARSS) tahun 2026 ini mengkaji bagaimana penerapan e-government melalui SRIKANDI berlangsung di lingkungan Kecamatan Cijeruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut memperoleh skor implementasi rata-rata 4,35 dari skala 5 dan masuk dalam kategori “sangat baik”. Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan mulai memberikan dampak positif terhadap tata kelola birokrasi daerah.
Digitalisasi administrasi pemerintahan menjadi isu penting dalam reformasi birokrasi Indonesia. Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan dan administrasi pemerintahan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
Salah satu implementasi nyata kebijakan tersebut adalah pengembangan aplikasi SRIKANDI. Sistem ini dirancang sebagai platform umum untuk mengelola surat masuk, surat keluar, disposisi, dan arsip elektronik secara terintegrasi. Kehadiran SRIKANDI diharapkan mampu mengurangi penggunaan dokumen fisik sekaligus mempercepat proses administrasi yang selama ini masih bergantung pada prosedur manual.
Kecamatan Cijeruk mulai menerapkan SRIKANDI sejak tahun 2023. Sebagai unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kecamatan memiliki peran strategis dalam mendukung administrasi pemerintahan daerah. Karena itu, keberhasilan implementasi sistem digital seperti SRIKANDI menjadi indikator penting dalam mengukur kesiapan birokrasi menghadapi era pemerintahan berbasis elektronik.
Meski demikian, penelitian menemukan bahwa proses digitalisasi belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Sebagian pegawai masih menerima disposisi surat dalam bentuk cetak karena keterbatasan hak akses akun. Selain itu, masih terdapat praktik pengelolaan arsip secara ganda, yaitu menggunakan buku registrasi manual sekaligus sistem digital. Kondisi ini menyebabkan beban kerja tambahan bagi pegawai dan menunjukkan bahwa proses transformasi digital masih berada dalam tahap transisi.
Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih mendalam, Ira Magfiroh dan tim peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan melibatkan seluruh pegawai Kecamatan Cijeruk yang menggunakan aplikasi SRIKANDI. Sebanyak 32 responden berpartisipasi dalam penelitian ini melalui pengisian kuesioner skala Likert yang didukung oleh observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:
- Komunikasi
- Sumber daya
- Disposisi atau sikap pelaksana
- Struktur birokrasi
Keempat dimensi tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan SRIKANDI dalam mendukung administrasi pemerintahan digital.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi memperoleh penilaian sangat baik.
Dimensi disposisi atau sikap pelaksana menjadi aspek dengan nilai tertinggi, yaitu 4,38. Temuan ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki komitmen dan sikap positif terhadap penggunaan sistem digital dalam pekerjaan sehari-hari. Mereka tetap mendukung implementasi SRIKANDI meskipun masih menghadapi beberapa kendala teknis.
Dimensi struktur birokrasi memperoleh skor 4,37. Hasil ini menunjukkan bahwa pembagian tugas, koordinasi antarunit kerja, dan standar operasional prosedur (SOP) telah berjalan dengan baik. Koordinasi yang efektif membantu memperlancar proses pengelolaan surat dan arsip elektronik di lingkungan kecamatan.
Sementara itu, dimensi komunikasi memperoleh nilai 4,34. Para pegawai menilai informasi mengenai penggunaan aplikasi disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Sosialisasi yang dilakukan sejak implementasi pada tahun 2023 membantu meningkatkan pemahaman pegawai terhadap alur kerja digital yang baru.
Dimensi sumber daya memperoleh skor 4,31. Penilaian ini menunjukkan bahwa fasilitas pendukung seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat administrasi sudah cukup memadai. Namun, penelitian mencatat masih adanya keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki akses langsung ke sistem serta keterbatasan dukungan anggaran untuk pengembangan lebih lanjut.
Beberapa temuan penting penelitian antara lain:
- Implementasi SRIKANDI memperoleh skor rata-rata 4,35 (sangat baik).
- Dimensi disposisi menjadi aspek terbaik dengan skor 4,38.
- Struktur birokrasi memperoleh skor 4,37.
- Komunikasi memperoleh skor 4,34.
- Sumber daya memperoleh skor 4,31.
- Penggunaan dokumen cetak masih terjadi pada sebagian proses administrasi.
- Sistem digital dan administrasi manual masih berjalan secara bersamaan.
Menurut Ira Magfiroh dan tim peneliti dari Universitas Djuanda, keberhasilan implementasi SRIKANDI menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan dapat berjalan efektif apabila didukung oleh komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, komitmen pegawai, serta struktur organisasi yang jelas. Dengan kata lain, teknologi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan transformasi digital. Faktor manusia dan tata kelola organisasi tetap memegang peran penting.
Penelitian ini juga memberikan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah daerah. Salah satunya adalah memperluas akses akun SRIKANDI kepada lebih banyak pegawai agar proses disposisi dapat dilakukan sepenuhnya secara digital. Peneliti juga menyarankan penggunaan dokumen PDF dan media digital lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen cetak serta mempercepat proses administrasi.
Selain itu, evaluasi berkala terhadap penggunaan SRIKANDI dinilai penting untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul selama implementasi. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, sistem ini berpotensi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan ramah lingkungan.
Secara lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-government di tingkat kecamatan bukan lagi sekadar konsep, melainkan telah menjadi praktik nyata yang mampu meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan. Jika terus dikembangkan dan didukung secara konsisten, sistem seperti SRIKANDI dapat menjadi model transformasi digital bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia.
Profil Penulis
Ira Magfiroh merupakan peneliti dari Universitas Djuanda Bogor yang memiliki fokus kajian pada administrasi publik, digitalisasi pemerintahan, dan implementasi kebijakan publik.
Irma Purnamasari, adalah akademisi Universitas Djuanda yang aktif meneliti bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi.
Neng Virly Aprilyani, merupakan dosen dan peneliti yang menaruh perhatian pada inovasi pelayanan publik, kebijakan pemerintahan daerah, dan transformasi digital sektor publik.
Sumber Penelitian
Judul: Implementation of E-Government Through the Integrated Dynamic Archiving Information System (SRIKANDI) in Cijeruk District, Bogor Regency
Penulis: Ira Magfiroh, Irma Purnamasari, dan Neng Virly Aprilyani
Afiliasi: Universitas Djuanda Bogor
Jurnal: International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences (IJARSS)
Tahun: 2026
Volume: 4, Nomor 4, halaman 351–360
DOI: 10.59890/ijarss.v4i4.244
0 Komentar