Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Pincara, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dinilai masih menghadapi hambatan besar akibat minimnya infrastruktur dan rendahnya partisipasi warga. Temuan itu diungkap dalam penelitian Muhammad Nur dari Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang dipublikasikan pada 2026 di International Journal of Integrated Science and Technology (IJIST). Studi ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah partisipatif menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.
Penelitian menyoroti persoalan sampah yang semakin kompleks di Indonesia akibat pertumbuhan penduduk dan lemahnya kapasitas pengelolaan lingkungan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan timbulan sampah nasional pada 2024 mencapai 34,09 juta ton, namun hanya sekitar 32,58 persen yang berhasil dikelola dengan baik. Sebagian besar sampah masih berakhir di tempat pembuangan terbuka yang berpotensi mencemari tanah dan air.
Menurut penelitian, pemerintah sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 yang menekankan pengelolaan sampah terpadu berbasis partisipasi masyarakat. Namun implementasi di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial.
Desa Pincara disebut menjadi contoh nyata kesenjangan antara kebijakan dan kondisi lapangan. Pengelolaan sampah di wilayah tersebut masih dilakukan secara konvensional tanpa sistem terintegrasi. Sampah ditemukan tersebar di pinggir jalan dan lahan kosong karena tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan layanan pengangkutan sampah yang memadai.
Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk memetakan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di desa tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan besar antara faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan visualisasi analisis NVivo pada halaman 6, faktor penghambat mendominasi hingga 27 persen, sementara faktor pendukung hanya mencapai 2 persen.
Beberapa hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian meliputi:
- tidak adanya TPS dan kendaraan pengangkut sampah,
- keterbatasan anggaran desa,
- rendahnya kesadaran kolektif masyarakat,
- serta masih kuatnya kebiasaan membakar sampah secara mandiri.
Penelitian menyebut praktik pembakaran sampah masih dianggap solusi paling cepat dan murah oleh masyarakat karena tidak adanya sistem pembuangan yang terorganisasi. Kondisi ini memperburuk kualitas layanan publik sekaligus menurunkan kepercayaan warga terhadap program pemerintah desa.
Dalam analisis konteks sosial pada halaman 7, penelitian menemukan bahwa aspek sosial budaya menjadi faktor dominan dalam menentukan keberhasilan program lingkungan. Banyak warga sebenarnya memahami risiko kesehatan akibat penumpukan sampah, tetapi perilaku mereka tetap dipengaruhi kebiasaan lama dan keterbatasan fasilitas.
Penelitian juga menunjukkan partisipasi masyarakat masih bersifat reaktif dan sangat bergantung pada arahan tokoh masyarakat atau aparat desa. Program seperti “Jumat Bersih” dan kerja bakti umumnya berjalan karena mobilisasi langsung dari pemerintah desa, bukan karena kesadaran mandiri masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Pada analisis partisipasi masyarakat di halaman 8, penelitian menemukan bahwa tingkat partisipasi warga masih berada pada tahap fungsional. Warga lebih banyak mengikuti instruksi dari atas tanpa terlibat aktif dalam perencanaan sistem pengelolaan sampah. Kondisi ini membuat partisipasi masyarakat menjadi rapuh dan mudah menurun ketika pengawasan pemerintah berkurang.
Menurut Muhammad Nur, kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Pincara bukan disebabkan penolakan masyarakat, melainkan lemahnya sistem pendukung teknis dan sosial. Peneliti menilai perubahan perilaku masyarakat tidak cukup dilakukan melalui aturan administratif, tetapi harus dibangun melalui pendekatan persuasif yang mengaitkan pengelolaan sampah dengan nilai budaya lokal dan identitas kolektif sebagai desa sehat.
Penelitian merekomendasikan pemerintah desa untuk memperkuat aspek layanan publik melalui penyediaan TPS, kendaraan pengangkut sampah, dan sistem pengelolaan yang lebih terorganisasi. Selain itu, strategi komunikasi publik berbasis budaya lokal juga dinilai penting untuk membangun partisipasi masyarakat yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Temuan ini dinilai relevan bagi banyak desa di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa dalam pengelolaan sampah. Penelitian menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas layanan publik, dukungan infrastruktur, dan keterlibatan aktif masyarakat.
Profil Penulis
- Muhammad Nur - Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Sumber Penelitian
Nur, M. (2026). An Analysis of Participatory Waste Management Implementation Through the Lens of Merilee S. Grindle. International Journal of Integrated Science and Technology (IJIST), Vol. 4 No. 4, 264–275.
0 Komentar