Medan — Kompetensi pegawai terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja aparatur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Selatan. Temuan ini dipublikasikan dalam penelitian Kartini Ritonga, Aswin Ritonga, Lely Erliani Batubara, Frenci Lumbantobing, Zulhaida Harahap, dan T.A Helmi dari Universitas Islam Sumatera Utara pada 2026 dan menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan kerja berkontribusi nyata terhadap kualitas pengalaman kerja pegawai pemerintah daerah.
Penelitian tersebut penting karena organisasi sektor publik sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan tata ruang wilayah. Kepuasan kerja pegawai menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan layanan publik dan stabilitas kinerja organisasi.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, kompetensi pegawai menjadi salah satu indikator utama profesionalitas birokrasi. Pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tugasnya cenderung lebih percaya diri, produktif, dan mampu bekerja sesuai standar organisasi.
Penelitian ini dilakukan pada September hingga Desember 2025 terhadap pegawai Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari total 121 pegawai, sebanyak 56 responden dipilih sebagai sampel penelitian menggunakan metode survei kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS).
Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Nilai koefisien pengaruh tercatat sebesar 0,451 dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya, peningkatan kompetensi secara langsung diikuti peningkatan kepuasan kerja pegawai.
Selain itu, kompetensi mampu menjelaskan 39,1 persen variasi kepuasan kerja pegawai. Sisanya dipengaruhi faktor lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan, kompensasi, dan lingkungan kerja.
Temuan ini memperlihatkan bahwa kemampuan menjalankan tugas menjadi indikator kompetensi paling kuat dalam membentuk kepuasan kerja pegawai. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada aspek kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggung jawab. Sementara indikator perilaku internal masih membutuhkan penguatan agar konsistensi profesionalitas pegawai semakin meningkat.
Di sisi lain, tingkat kepuasan kerja pegawai secara umum berada pada kategori tinggi. Kepuasan tertinggi muncul pada hubungan kerja dengan rekan sejawat, sedangkan aspek sistem promosi dan kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi masih menjadi perhatian organisasi.
Kartini Ritonga dari Universitas Islam Sumatera Utara menjelaskan bahwa pegawai yang merasa mampu menjalankan tugasnya dengan baik akan lebih percaya diri dan memiliki motivasi kerja yang stabil. Kondisi tersebut berkontribusi langsung terhadap kepuasan kerja secara keseluruhan.
Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kesesuaian antara kompetensi individu dan tuntutan pekerjaan. Ketika pegawai merasa memiliki kemampuan yang relevan dengan tugasnya, mereka cenderung bekerja lebih efektif dan mengalami tekanan kerja yang lebih rendah. Sebaliknya, ketidaksesuaian kompetensi dapat memicu stres kerja dan menurunkan kepuasan kerja.
Dalam konteks pemerintahan daerah, peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui pelatihan teknis, penguatan kemampuan manajerial, serta penempatan pegawai sesuai bidang keahlian. Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kinerja organisasi.
Temuan penelitian ini juga memperkuat teori kesesuaian individu dengan pekerjaan atau person-job fit yang menyatakan bahwa tingkat kecocokan antara kemampuan pegawai dan tuntutan tugas menjadi faktor utama pembentuk kepuasan kerja. Pegawai yang merasa cocok dengan pekerjaannya akan menunjukkan loyalitas lebih tinggi terhadap organisasi.
Selain itu, kompetensi juga berkaitan dengan peluang pengembangan karier. Pegawai yang memiliki kemampuan tinggi lebih berpeluang memperoleh pengakuan, promosi jabatan, dan tanggung jawab strategis. Faktor-faktor tersebut menjadi sumber kepuasan kerja yang penting dalam organisasi pemerintahan.
Dengan kontribusi hampir 40 persen terhadap kepuasan kerja pegawai, kompetensi dapat menjadi fokus utama kebijakan pengembangan sumber daya manusia di instansi pemerintah daerah. Investasi pada pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap kualitas layanan publik.
Penelitian ini sekaligus menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang program peningkatan profesionalitas aparatur, khususnya pada instansi teknis yang berperan langsung dalam pembangunan infrastruktur masyarakat.
Kartini Ritonga merupakan peneliti dari Universitas Islam Sumatera Utara. Penelitian ini juga melibatkan Aswin Ritonga, Lely Erliani Batubara, Frenci Lumbantobing, Zulhaida Harahap, dan T.A Helmi dari universitas yang sama.
0 Komentar