Digitalisasi administrasi pajak menjadi bagian penting dari modernisasi layanan publik. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan Coretax DJP sebagai sistem terintegrasi yang mencakup pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak dalam satu platform. Namun, keberhasilan sistem ini tidak hanya diukur dari implementasi teknis, melainkan dari sejauh mana pengguna—terutama pegawai pemerintah—mampu dan mau menggunakannya secara efektif.
Berbeda dengan aplikasi digital pada umumnya, penggunaan Coretax bersifat wajib. Kondisi ini menciptakan dinamika tersendiri, karena pengguna tidak memiliki pilihan untuk menolak. Oleh karena itu, penerimaan sistem tidak sekadar berarti “digunakan”, tetapi mencerminkan kenyamanan, kepercayaan, dan kesiapan pengguna dalam menjalankan tugas administrasi berbasis digital.
Penelitian ini dilakukan pada 30 aparatur sipil negara di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi (BMKG). Seluruh responden dipilih menggunakan metode sensus, sehingga seluruh populasi pengguna di instansi tersebut terwakili. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan pendekatan statistik untuk melihat hubungan antara beberapa faktor utama dengan tingkat penerimaan sistem.
Empat faktor utama yang dianalisis meliputi kemudahan penggunaan, kegunaan sistem, kualitas sistem, dan risiko privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua faktor memiliki pengaruh yang sama.
Temuan utama penelitian ini adalah:
- Kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sistem
- Kualitas sistem juga berpengaruh positif dan signifikan
- Risiko privasi berpengaruh negatif dan menjadi faktor penghambat terbesar
- Kegunaan sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
Hasil ini menunjukkan bahwa dalam konteks sistem wajib seperti Coretax, manfaat sistem tidak menjadi faktor utama. Pengguna tetap menggunakan sistem karena kewajiban, bukan karena merasa sistem tersebut sangat membantu pekerjaan mereka.
Dodi Areadi dari Universitas Jambi menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan menjadi faktor kunci. Sistem yang mudah dipahami, tidak rumit, dan tidak membebani pengguna akan lebih mudah diterima. “Kemudahan operasional menjadi pengalaman langsung yang dirasakan pengguna setiap hari,” ungkapnya.
Selain itu, kualitas sistem juga memainkan peran penting. Sistem yang stabil, cepat, dan minim error akan meningkatkan kepercayaan pengguna. Sebaliknya, gangguan teknis dapat menimbulkan frustrasi dan menurunkan kepercayaan terhadap layanan digital pemerintah.
Faktor yang paling menarik adalah pengaruh risiko privasi. Penelitian ini menemukan bahwa kekhawatiran terhadap keamanan data menjadi hambatan terbesar dalam penerimaan sistem. Hal ini wajar, mengingat sistem pajak menyimpan data sensitif seperti identitas, penghasilan, dan riwayat keuangan.
Semakin tinggi persepsi risiko terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data, semakin rendah tingkat penerimaan pengguna. Artinya, keberhasilan sistem digital pemerintah sangat bergantung pada sejauh mana pengguna merasa data mereka aman.
Implikasi dari penelitian ini sangat luas, terutama bagi pemerintah dan pengembang sistem digital publik. Transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi canggih, tetapi harus memastikan bahwa sistem mudah digunakan, berkualitas tinggi, dan aman.
Beberapa rekomendasi yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:
- Menyederhanakan tampilan dan alur penggunaan sistem
- Meningkatkan stabilitas dan kecepatan sistem
- Memperkuat sistem keamanan data dan transparansi perlindungan privasi
- Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengguna
Penelitian ini juga menegaskan bahwa dalam layanan publik yang bersifat wajib, pendekatan terhadap pengguna harus lebih human-centered. Pengguna tidak hanya membutuhkan sistem yang berfungsi, tetapi juga sistem yang nyaman dan dapat dipercaya.
Selain itu, komunikasi menjadi faktor penting. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana data pengguna dilindungi, sehingga dapat mengurangi kekhawatiran dan meningkatkan kepercayaan.
Secara lebih luas, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan atau teknologi, tetapi oleh pengalaman pengguna sehari-hari. Jika pengguna merasa sistem sulit, tidak stabil, atau tidak aman, maka penerimaan akan rendah meskipun penggunaan tetap berlangsung.
0 Komentar