Tanjungpinang — Studi terbaru yang dipublikasikan pada 2026 mengungkap bahwa peningkatan investasi dalam negeri dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepulauan Riau belum otomatis menurunkan angka kemiskinan. Penelitian yang ditulis Marsella Br Tambunan dan Aprillia Nilasari dari Jurusan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menemukan bahwa investasi dan peningkatan kualitas hidup justru berkorelasi dengan naiknya garis kemiskinan selama periode 2017–2024. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antara pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam dan wilayah kepulauan hinterland seperti Natuna, Anambas, Lingga, serta Karimun.
Artikel yang terbit dalam International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR) tersebut menyoroti paradoks pembangunan di Kepulauan Riau. Secara makro, provinsi ini termasuk salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, yakni 4,78 persen pada 2024. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat kantong-kantong kemiskinan yang kuat di wilayah pesisir, perbatasan, dan komunitas Orang Laut yang belum menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata.
Batam masih menjadi pusat ekonomi utama dengan kontribusi lebih dari 65 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Jika digabung dengan kawasan Barelang, kontribusinya bahkan melampaui 80 persen ekonomi Kepri. Kondisi ini memperlihatkan konsentrasi pembangunan yang sangat kuat di wilayah metropolitan, sementara daerah kepulauan lain tertinggal dari sisi infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel terhadap tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau selama delapan tahun, dari 2017 hingga 2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan BKPM, mencakup variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta garis kemiskinan sebagai indikator utama. Sebanyak 56 titik observasi dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews 12.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMDN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap garis kemiskinan. Artinya, peningkatan investasi domestik justru berkaitan dengan kenaikan garis kemiskinan di wilayah ini. Menurut penulis, hal ini terjadi karena investasi lebih banyak terkonsentrasi di Batam dan cenderung masuk ke sektor padat modal, bukan sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal di wilayah pesisir dan kepulauan.
Marsella Br Tambunan dan Aprillia Nilasari menjelaskan bahwa investasi yang terkonsentrasi di kawasan industri tidak cukup menjangkau sektor ekonomi berbasis kelautan yang menjadi tumpuan masyarakat hinterland. Dengan kata lain, pertumbuhan modal belum terhubung langsung dengan pengurangan kemiskinan di daerah yang paling rentan.
Temuan lain yang juga cukup menonjol adalah IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap garis kemiskinan. Secara sekilas, hasil ini tampak bertolak belakang dengan teori pembangunan. Namun, penelitian menjelaskan bahwa peningkatan IPM lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan seperti Batam dan Tanjungpinang, sementara masyarakat pesisir masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan, dan layanan publik dasar.
Kenaikan kualitas pendidikan dan kesehatan di pusat kota juga diiringi oleh meningkatnya biaya hidup, sehingga garis kemiskinan ikut terdorong naik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas manusia belum tersebar merata di seluruh wilayah provinsi.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penulis menilai hal ini berkaitan erat dengan dominasi sektor informal dan ekonomi kelautan tradisional yang tidak sepenuhnya tercatat dalam statistik formal tenaga kerja. Banyak masyarakat pesisir tetap memperoleh pendapatan dari perikanan tradisional dan perdagangan hasil laut, meskipun tidak masuk dalam kategori pekerjaan formal.
Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai koefisien determinasi mencapai 95,97 persen. Angka ini menunjukkan bahwa PMDN, IPM, dan TPT secara bersama-sama sangat kuat dalam menjelaskan perubahan garis kemiskinan di Kepulauan Riau.
Implikasi dari penelitian ini cukup luas bagi kebijakan publik. Pemerintah daerah dinilai perlu mengubah arah investasi agar tidak hanya berpusat di Batam, tetapi juga menjangkau wilayah kepulauan yang selama ini tertinggal. Sektor perikanan, industri pengolahan hasil laut, logistik antarpulau, dan ekonomi biru menjadi sektor yang dinilai potensial untuk mengurangi kesenjangan wilayah.
Selain itu, program peningkatan IPM perlu diarahkan lebih kuat ke daerah pesisir dan perbatasan agar manfaat pendidikan dan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan.
Penelitian ini juga memberi pesan penting bagi dunia usaha dan investor. Investasi yang berorientasi pada pemerataan wilayah dan penciptaan lapangan kerja lokal berpotensi memberikan dampak sosial yang jauh lebih besar dibanding investasi yang hanya terkonsentrasi pada pusat industri besar.
0 Komentar