Identitas Budaya dan Transformasi Perkotaan: Studi Komparatif Kota-Kota Papua dan Metropolitan Asia Tenggara

Ilustrasi by AI

FORMOSA NEWS

Jayapura, Papua—Identitas Budaya dan Transformasi Perkotaan: Studi Komparatif Kota-Kota Papua dan Metropolitan Asia Tenggara. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Lazarus Ramandei dan Dr. Yohanis Yulius Wanane dari Universitas Cenderawasih, Jayapura, dan dipublikasikan dalam East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) pada 2026.

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Lazarus Ramandei dan Dr. Yohanis Yulius Wanane mengungkapkan bahwa tingkat pelestarian identitas budaya di kota-kota Papua jauh lebih rendah dibandingkan kota metropolitan Asia Tenggara seperti Jakarta, Bangkok, dan Kuala Lumpur.

Masyarakat Adat Menjadi Minoritas di Kota Sendiri

Salah satu temuan paling krusial adalah perubahan komposisi demografis. Di Jayapura, penduduk asli Papua kini sekitar 35% dari populasi kota. Di Sorong sekitar 30%, dan di Merauke kurang dari 25%. Kondisi ini berbeda dengan kota pembanding, di mana kelompok etnis lokal masih memiliki posisi sosial dan politik yang relatif lebih stabil.

Ketika masyarakat adat menjadi minoritas di tanah leluhur, dampaknya tidak hanya pada statistik kependudukan, tetapi juga pada kontrol ruang, kebijakan publik, dan simbol kota. Seorang pemimpin adat di Jayapura menggambarkan bagaimana ruang pertemuan tradisional berubah menjadi area komersial, sementara situs sakral kehilangan perlindungan.

72% Ruang Budaya Hilang dalam Dua Dekade

Analisis spasial menggunakan Geographic Information Systems (GIS) memperlihatkan kehilangan ruang budaya yang drastis. Dalam periode 2004–2024, kota-kota Papua kehilangan 72,3% situs budaya, sementara kota pembanding rata-rata kehilangan 37,5%.

Jarak rata-rata warga Papua ke lokasi budaya terdekat meningkat dari sekitar 1,2 kilometer menjadi 5,6 kilometer. Di Jakarta, Bangkok, dan Kuala Lumpur, kenaikan jarak relatif lebih terkendali, sekitar 2,4 kilometer.Artinya, praktik budaya tidak hanya tergerus secara simbolik, tetapi juga secara fisik dan geografis. Ketika ruang budaya semakin jauh dan sulit diakses, partisipasi generasi muda ikut menurun.

Sepuluh Indikator Ukur Identitas Budaya

Tim peneliti mengembangkan Cultural Identity Index berbasis sepuluh indikator, termasuk penggunaan bahasa daerah, partisipasi upacara adat, akses ruang budaya, arsitektur tradisional, ekonomi berbasis budaya, hingga lanskap simbolik.

Seluruh dimensi menunjukkan skor lebih rendah di Papua, terutama pada:

1. Arsitektur budaya (1,9)
2. Tata kelola adat (2,2)
3. Akses ruang budaya (2,4)

Analisis statistik menemukan tiga faktor paling menentukan dalam menjaga identitas budaya:
Persentase populasi adat
 Kepadatan ruang budaya
Tingkat representasi politik

Lima Mekanisme Penggerus Budaya

Penelitian ini mengidentifikasi lima mekanisme utama yang mempercepat erosi identitas budaya di Papua:

1. Dislokasi demografis – Migrasi besar-besaran mengubah struktur sosial kota.
2. Komodifikasi ruang – Lahan budaya dikalahkan oleh kepentingan komersial.
3. Eksklusi institusional – Suara masyarakat adat minim dalam perencanaan kota.
4. Marginalisasi ekonomi – Pendapatan rumah tangga adat lebih rendah dibanding non-adat.
5. Kekerasan epistemik – Pengetahuan dan sistem nilai adat tidak diakui dalam kebijakan tata ruang.

Sebaliknya, Bangkok dan Kuala Lumpur menunjukkan bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring pembangunan modern jika ada dukungan kelembagaan, zona konservasi, dan perlindungan hukum yang jelas.

Rekomendasi: Kerangka Ketahanan Budaya Perkotaan

Sebagai solusi, Ramandei dan Wanane mengusulkan Integrated Cultural Resilience Framework (ICRF), yang mencakup:

1.      Penetapan dan perlindungan hukum distrik budaya.

2.      Integrasi arsitektur adat dalam bangunan publik.

3.      Penguatan kewenangan lembaga adat dalam pengambilan keputusan.

4.      Dukungan ekonomi bagi usaha budaya masyarakat adat.

5.      Integrasi pengetahuan lokal dalam perencanaan kota.

6.      Pengukuran rutin indeks identitas budaya sebagai alat evaluasi kebijakan.

Kerangka ini menegaskan bahwa urbanisasi tidak harus menghapus identitas budaya, selama ada komitmen politik dan kebijakan inklusif.

Implikasi bagi Papua dan Asia Tenggara

Bagi Papua, temuan ini menjadi sinyal peringatan bahwa tanpa intervensi struktural, erosi budaya dapat mencapai titik krisis dalam satu generasi. Implementasi Otonomi Khusus dinilai perlu diperkuat agar masyarakat adat memiliki kewenangan nyata dalam perencanaan ruang dan pembangunan.

Secara regional, studi ini relevan bagi wilayah lain di Asia Tenggara yang tengah mengalami urbanisasi cepat. Pertanyaan utamanya bukan apakah kota akan berkembang, tetapi siapa yang diakomodasi dalam perkembangan tersebut.

Profil Penulis

1.      Lazarus Ramandei – Universitas Cenderawasih, Jayapura.

2.      Yohanis Yulius Wanane – Universitas Cenderawasih, Jayapura.

Sumber Penelitian

Ramandei, L., & Wanane, Y. Y. (2026). Cultural Identity and Urban Transformation: Comparative Study of Papuan Cities and Southeast Asian Metropolitan Areas.

East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR), Vol. 5 No. 2, hlm. 767–780.

DOI: https://doi.org/10.55927/eajmr.v5i2.16

URL Resmi : https://journaleajmr.my.id/index.php/eajmr