 |
| Ilustrasi by Ai |
Pendidikan Tidak Menentukan Dukungan Demokrasi di Pakistan, Analisis Data Survei Global Menunjukkan
Dukungan masyarakat terhadap demokrasi di Pakistan ternyata tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan formal. Temuan ini diungkap oleh Muhammad Aquib dan Ayesha Saddiqua dari Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dalam studi berbasis data World Values Survey Wave 7 (2017–2022). Penelitian yang dipublikasikan pada Februari 2026 ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas warga Pakistan mendukung sistem demokrasi, tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap tersebut. Temuan ini penting karena menantang teori klasik yang selama ini menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor utama pembentuk sikap demokratis.
Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks politik Pakistan yang unik. Sejak merdeka pada 1947, negara tersebut mengalami pergantian antara pemerintahan sipil dan intervensi militer. Kondisi ini membuat institusi demokrasi sering kali tidak stabil. Namun di tengah dinamika politik tersebut, dukungan masyarakat terhadap demokrasi tetap tinggi.
Dalam teori politik klasik, khususnya modernization theory yang dipopulerkan oleh sosiolog Seymour Martin Lipset pada 1959, pendidikan dianggap sebagai faktor kunci pembentuk nilai demokrasi. Pendidikan diyakini meningkatkan kesadaran politik, kemampuan berpikir kritis, serta toleransi sosial. Dengan demikian, masyarakat yang lebih terdidik diharapkan lebih mendukung sistem demokrasi.
Namun realitas di Pakistan menunjukkan pola yang berbeda. Banyak warga dengan tingkat pendidikan rendah tetap menyatakan dukungan terhadap demokrasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah pendidikan benar-benar menjadi faktor utama dalam membentuk sikap demokratis di semua negara?
Analisis Data Survei Nasional
Muhammad Aquib dan Ayesha Saddiqua menganalisis data dari World Values Survey Wave 7, sebuah survei global yang mengumpulkan informasi tentang nilai sosial, sikap politik, dan pandangan masyarakat terhadap demokrasi. Data yang digunakan mencakup 1.287 responden dewasa di Pakistan, mewakili berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, serta beragam latar belakang sosial ekonomi.
Para peneliti menggunakan metode analisis statistik yang disebut binary logistic regression untuk melihat apakah tingkat pendidikan berhubungan dengan dukungan terhadap demokrasi. Dalam model ini:
- Variabel utama: tingkat pendidikan responden
- Variabel kontrol: usia, pendapatan, dan religiositas
- Variabel hasil: dukungan terhadap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan
Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai apakah pendidikan memiliki pengaruh nyata setelah faktor-faktor sosial lain diperhitungkan.
Mayoritas Warga Pakistan Mendukung Demokrasi
Hasil analisis menunjukkan tingkat dukungan yang sangat tinggi terhadap demokrasi di Pakistan.
Dari total 1.287 responden:
- 87,1% menyatakan mendukung demokrasi
- 12,9% tidak mendukung demokrasi
Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi tetap dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling diinginkan oleh sebagian besar masyarakat Pakistan, meskipun negara tersebut memiliki sejarah panjang ketidakstabilan politik dan pemerintahan militer.
Distribusi tingkat pendidikan responden juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berada pada kategori pendidikan rendah hingga menengah:
- 18,8% tidak memiliki pendidikan formal
- 16,08% tidak menyelesaikan sekolah dasar
- 32,56% menyelesaikan sekolah dasar
- 17,02% tidak menyelesaikan pendidikan menengah
- Hanya sebagian kecil yang menempuh pendidikan universitas
Menariknya, dukungan terhadap demokrasi tetap tinggi di semua kelompok pendidikan tersebut. Artinya, preferensi terhadap sistem demokrasi tidak hanya muncul pada kelompok masyarakat berpendidikan tinggi.
Pendidikan Tidak Berpengaruh Signifikan
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pendidikan tidak memiliki hubungan signifikan dengan dukungan terhadap demokrasi di Pakistan. Koefisien regresi untuk variabel pendidikan sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik.
Temuan ini juga berlaku untuk variabel lain seperti usia, pendapatan, dan religiositas. Tidak satu pun dari faktor tersebut terbukti secara kuat mempengaruhi dukungan terhadap demokrasi dalam model analisis yang digunakan.
Dengan kata lain, masyarakat Pakistan mendukung demokrasi bukan karena pendidikan formal semata.
Pengalaman Politik Lebih Berpengaruh
Menurut Muhammad Aquib dan Ayesha Saddiqua dari Universitas Islam Internasional Indonesia, dukungan terhadap demokrasi di Pakistan lebih dipengaruhi oleh pengalaman politik masyarakat dibandingkan pendidikan formal.
Beberapa faktor yang kemungkinan lebih berperan antara lain:
- Pengalaman historis dengan pemerintahan militerBanyak warga Pakistan memiliki pengalaman langsung atau tidak langsung dengan rezim otoriter, sehingga demokrasi dipandang sebagai alternatif yang lebih baik.
- Harapan terhadap pemerintahan yang akuntabelDemokrasi sering diasosiasikan dengan transparansi dan tanggung jawab pemerintah.
- Nilai normatif tentang keadilan dan partisipasi politikMasyarakat mendukung demokrasi sebagai prinsip moral, bukan sekadar sebagai sistem institusi politik.
Dalam kerangka teori civic culture, sikap politik masyarakat dapat terbentuk melalui pengalaman sosial, jaringan komunitas, dan persepsi terhadap kinerja pemerintah, bukan hanya melalui pendidikan formal.
Implikasi bagi Kebijakan Publik
Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan, terutama di negara berkembang atau negara dengan sistem politik hibrida.
Pertama, peningkatan pendidikan saja tidak otomatis memperkuat budaya demokrasi. Pendidikan memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjamin dukungan terhadap sistem politik tertentu.
Kedua, penguatan demokrasi juga memerlukan faktor lain, seperti:
- peningkatan kualitas institusi pemerintahan
- transparansi dan akuntabilitas politik
- partisipasi masyarakat dalam proses politik
- kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi
Para peneliti menekankan bahwa pembangunan demokrasi harus mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah politik setiap negara.
Tantangan terhadap Teori Modernisasi
Studi ini juga memberikan kontribusi penting bagi perdebatan akademik tentang hubungan antara pendidikan dan demokrasi.
Selama beberapa dekade, teori modernisasi berpendapat bahwa peningkatan pendidikan akan secara otomatis menghasilkan masyarakat yang lebih demokratis. Namun temuan dari Pakistan menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu berlaku secara universal.
Dalam negara dengan pengalaman politik yang kompleks atau institusi demokrasi yang belum stabil, faktor-faktor seperti pengalaman sejarah, aspirasi normatif, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dapat lebih menentukan sikap politik masyarakat.
Profil Penulis
Muhammad Aquib adalah peneliti dan mahasiswa di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Bidang kajiannya meliputi politik komparatif, demokrasi, dan perilaku politik masyarakat.
Ayesha Saddiqua adalah akademisi di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang meneliti bidang politik global, demokrasi, dan studi masyarakat di negara berkembang.
Sumber Penelitian
Artikel ilmiah ini tersedia secara terbuka melalui jurnal MUDIMA dan menggunakan data survei global World Values Survey untuk menganalisis sikap masyarakat Pakistan terhadap demokrasi.
){kind=link}
0 Komentar