Komunikasi Pemerintah Membentuk Identitas Sosial Warga Kota Gorontalo
Komunikasi publik Pemerintah Kota Gorontalo tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga membentuk relasi kekuasaan dan identitas sosial warga. Temuan ini diungkapkan oleh Uliyanto Y. Mauda, M.Si., dosen dan peneliti dari Universitas Islam Bandung, dalam artikel ilmiah yang terbit pada 2026 di International Journal of Integrative Sciences.
Melalui analisis komunikasi resmi pemerintah kota, penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa kebijakan, narasi pelayanan publik, dan simbol-simbol kota secara aktif membangun cara warga memahami peran mereka sebagai bagian dari masyarakat Gorontalo. Temuan ini penting karena komunikasi pemerintah semakin berpengaruh dalam membentuk persepsi publik, legitimasi kekuasaan, dan partisipasi warga di era digital.
Komunikasi Publik dan Kekuasaan Simbolik
Dalam konteks pemerintahan modern, komunikasi publik bukan sekadar alat penyebaran informasi. Ia menjadi sarana pembentukan makna, norma sosial, dan identitas kolektif. Pemerintah daerah kini mengandalkan media daring resmi untuk menyampaikan kebijakan, membangun citra kota, dan mengarahkan perilaku masyarakat.
Di Kota Gorontalo, komunikasi pemerintah banyak menyoroti isu-isu seperti kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, mitigasi banjir, reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta solidaritas kemanusiaan antarwilayah. Narasi-narasi ini tidak berdiri netral, melainkan membawa pesan moral dan struktur kekuasaan tertentu.
Uliyanto Y. Mauda melihat komunikasi tersebut sebagai praktik sosial yang membentuk batas antara “warga ideal” dan “perilaku bermasalah”, sekaligus memperkuat posisi pemerintah sebagai otoritas moral dan administratif.
Cara Penelitian Dilakukan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, menjadikan Kota Gorontalo sebagai fokus utama. Data dikumpulkan dari berita dan rilis resmi Pemerintah Kota Gorontalo yang dipublikasikan melalui portal pemerintah daerah.
Materi yang dianalisis mencakup berbagai tema, antara lain:
1. kebijakan kebersihan dan sanitasi,
2. pengelolaan sampah dan banjir,
3. lelang jabatan dan penataan birokrasi,
4. pembangunan kota dan slogan daerah,
5. serta kegiatan bantuan kemanusiaan.Analisis dilakukan dengan membaca pola bahasa, penekanan pesan, dan makna sosial yang berulang dalam komunikasi pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana kekuasaan dan identitas dibangun melalui kata-kata dan simbol.
Temuan Utama Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan beberapa pola penting dalam komunikasi publik Pemerintah Kota Gorontalo.
Pertama, kebijakan disampaikan sebagai keharusan moral.
Instruksi pemerintah, seperti percepatan lelang jabatan atau peningkatan kualitas toilet publik, ditampilkan sebagai kewajiban bersama yang tidak banyak memberi ruang pada perdebatan publik.
Kedua, kebersihan diposisikan sebagai identitas sosial.
Kebersihan lingkungan dan fasilitas umum digambarkan sebagai cerminan martabat kota dan integritas institusi. Warga yang patuh pada aturan kebersihan digambarkan sebagai warga bertanggung jawab.
Ketiga, partisipasi publik diarahkan, bukan didiskusikan.
Warga diajak berpartisipasi melalui kerja bakti, kepatuhan, dan dukungan terhadap kebijakan, namun jarang ditampilkan sebagai subjek yang mengkritisi atau menawarkan alternatif kebijakan.
Keempat, identitas kota dibangun secara simbolik.
Penggunaan slogan seperti “Torang Bekeng Bae” dan rencana pemasangan identitas “Serambi Madinah” membangun citra Gorontalo sebagai kota religius, tertib, dan bermoral.
Kelima, absennya suara kritis memperkuat kekuasaan simbolik.
Minimnya representasi pandangan alternatif dalam komunikasi resmi menunjukkan bahwa kekuasaan juga bekerja melalui apa yang tidak dikatakan.
Identitas Sosial dan Batas “Kita”
Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah membentuk kategori sosial secara halus. Warga ideal digambarkan sebagai bersih, disiplin, patuh, dan mendukung kebijakan pemerintah. Sebaliknya, perilaku seperti membuang sampah sembarangan atau menghambat program pemerintah secara implisit diposisikan sebagai ancaman terhadap ketertiban kota.
Narasi bantuan kemanusiaan ke daerah lain memperluas identitas ini ke ranah solidaritas moral, menempatkan Gorontalo sebagai bagian dari komunitas yang peduli dan beretika.
Menurut Mauda, proses ini memperlihatkan bahwa identitas sosial bukan sesuatu yang alami, melainkan dibentuk secara terus-menerus melalui komunikasi institusional.
Uliyanto Y. Mauda dari Universitas Islam Bandung menjelaskan bahwa komunikasi publik berfungsi sebagai praktik sosial yang membentuk realitas, relasi kekuasaan, dan batas simbolik antara “kita” dan “mereka” di tingkat lokal.
Dampak dan Implikasi
Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah daerah, pembuat kebijakan, dan masyarakat.
Bagi pemerintah, penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi yang lebih dialogis dan inklusif, bukan hanya instruktif. Transparansi dan ruang bagi suara publik dapat memperkuat kepercayaan warga.
Bagi masyarakat, hasil penelitian ini meningkatkan kesadaran bahwa bahasa kebijakan bukan sekadar informasi, tetapi alat pembentuk cara berpikir dan bersikap.
Bagi akademisi dan praktisi komunikasi, studi ini menunjukkan bahwa analisis komunikasi publik penting untuk memahami dinamika kekuasaan di tingkat lokal.
Profil Penulis
Uliyanto Y. Mauda, M.Si. Universitas Islam Bandung.
Sumber
Judul Artikel Jurnal: Contestation of Power and the Formation of Social Identity in Communication Practices in Gorontalo City
Jurnal: International Journal of Integrative Sciences
Tahun Publikasi: 2026
.png)
0 Komentar